TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Rakyat Panen Pungutan, Dampak Sistem Kapital


Ada berapa pos anggaran yang Anda siapkan untuk memenuhi hidup dalam satu bulan? Fakta menunjukkan, semakin hari, pos pengeluaran yang harus disiapkan setiap keluarga semakin bertambah, semakin mahal dan jelas semakin menambah beban masyarakat. Mulai dari kebutuhan makan, cicilan rumah atau kontrakan, angsuran mobil atau motor plus pajaknya, biaya pendidikan anak, iuran kesehatan yang tarifnya bak roller coaster, naik-turun-naik lagi, pajak bagi beberapa bisnis, termasuk jual beli online, BBM, gas elpiji, listrik, bahkan air untuk minum, dan lain-lain. Tak satupun yang tak berbayar. 

Belum selesai sampai disitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) no.25 tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), menindaklanjuti UU no.4 tahun 2016. Dengan program ini, gaji pekerja baik negeri maupun swasta akan dipotong sebesar 3% setiap bulan, dimana 0,5% ditanggung pemberi usaha, sementara 2,5% ditanggung oleh pekerja. Jumlah ini tentu tak dapat begitu saja diremehkan, apalagi hari ini semua kalangan dari sektor manapun tengah terpuruk, dampak dari pandemi covid-19 dan masih harus terus berjuang karena belum ada tanda-tanda yang menunjukkan pandemi akan berakhir.  

Keputusan pemerintah inipun membuat publik bereaksi. Dampak dari pandemi covid-19 saja belum tuntas diatasi, namun pemerintah justru kembali menambah beban masyarakat. Bagaimana dengan mereka yang karena covid-19 kemarin harus menerima pemotongan gaji bahkan PHK yang angkanya mencapai jutaan pekerja? Tidakkah mereka lebih layak mendapatkan prioritas penanganan untuk sekedar bisa melanjutkan hidup?

Apalagi sudah menjadi rahasia umum bagaimana track record pengelolaan dana umat di negeri ini. Mulai dari carut marutnya pengelolaan BPJS Kesehatan, kasus asuransi Jiwasraya, ASABRI, hingga pengelolaan dana haji.

Sistem kapitalisme memungkinan para elit yang berkuasa, bekerjasama dengan para pengusaha untuk mengolah dana umat diluar dari peruntukkannya, semisal dengan dimasukkan ke dalam bursa saham dan investasi dan lain-lain. 

Permainan bisnis uang milik umat oleh para kaum kapital tersebut rawan terjadi penyimpangan dan penyelewengan. 

Muncullah kemudian defisit BPJS Kesehatan, gagal bayar klaim asuransi dari perusahaan kepada para nasabah, hingga kasus korupsi yang sejatinya merugikan umat sebagai pemilik dana, bukan negara, hingga triliunan rupiah. 

Inilah bukti sistem kapitalisme gagal menjamin kebutuhan hidup rakyat dan gagal mengelola dana umat. Mereka para elit, menguasai dan mengontrol penuh jalannya bisnis dan perekonomian negara. Ketimpangan sosial-ekonomipun tak terhindarkan. Sebagian besar kekayaan negeri dikuasai segelintir elit, sementara rakyat harus berjuang mengais sisa sebagian kecilnya.

Bahkan rakyat masih harus mendukung kebijakan-kebijakan mereka dengan dalih gotong-royong, bahu-membahu membangun bangsa, demi kemajuan bersama. Padahal jelas, itu adalah kewajiban negara, sebagaimana seorang ayah yang bertanggungjawab penuh terhadap seluruh kebutuhan keluarganya tanpa syarat, tanpa terkecuali.
  
Bagaimana Islam menjamin kebutuhan hidup rakyat dan mengelola dana umat?  Dalam buku Mengenal Sistem Islam dari A-Z, Jalal An-Shari, dijelaskan, bagaimana sistem Ekonomi Islam benar-benar mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya.

Di dalam Islam tidak ada Pajak Penghasilan, tidak ada Pajak Pertambahan Nilai dan pajak-pajak lain yang memberatkan.

Berbagai sumberdaya milik umum, seperti sungai, danau, laut, sumberdaya listrik, hingga bahan tambang serta fasilitas umum seperti jalan raya, rel kereta api, tidak dapat diprivatisasi oleh individu, swasta apalagi asing, yang kemudian dijual dengan harga tinggi. Namun semua dikelola oleh negara kemudian dikembalikan kepada rakyat dengan gratis atau murah. 

Seorang kepala keluarga yang tidak dapat bekerja karena alasan yang dibenarkan, negara bertanggungjawab memenuhi kebutuhan pokoknya, mulai dari sandang, pangan papan, hingga pendidikan, kesehatan dan keamanan. Begitupun bagi janda yang tidak lagi memiliki ahli waris yang bisa menanggungnya.

Sistem ekonomi Islam juga memprioritaskan pada upaya distribusi yang efektif atas harta kekayaan dan sumber daya yang ada, untuk mencegah agar perputaran harta tidak hanya di kalangan orang-orang kaya saja. 

Dalam sistem pemerintahan Islam, setiap individu berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, Rasulullah bersabda: “Tiada hak bagi seorang anak Adam dalam hal ini selain dari rumah tempat tinggal, baju untuk menutupi auratnya, dan roti kering, serta air”. Untuk menunaikan tanggungjawabnya tersebut, negara menerapkan berbagai rencana, diantaranya, mekanisme pemberian hadiah baik berupa tanah maupun bantuan keuangan kepada masyarakat miskin. Kedua dengan mekanisme pinjaman tanpa bunga (riba) bagi masyarakat yang punya kemampuan secara materi. Yang ketiga, mekanisme pembayaran secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 

Dalam Islam juga tidak dikenal konsep pengambilalihan secara paksa (sita aset), apapun mekanisme pembiayaan yang dipilih. Tanggungjawab individu hanya melunasi hutang kepada pihak kreditur.

Dalam hal hutang-piutang ini, sangat erat kaitannya dengan pemahaman aqidah seseorang. Individu yang mempunyai landasan aqidah yang kuat dan kokoh paham betul bahwa hutang adalah kewajiban yang tak boleh diremehkan. Bahkan, hutang menjadi penghalang pintu surga, bagi seorang yang mati syahid sekalipun. Rasulullah bersabda “Demi yang jiwaku ada ditanganNya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi dua kali, dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi".

Dalam hal mengelola dana umat, Islam sangat ketat mengikatnya dengan akad-akad yang begitu detail dan terperinci. Tidak ada celah sedikitpun untuk dapat menggunakan dana umat diluar dari akad yang sudah disepakati, apalagi sampai dilibatkan dalam aktivitas haram seperti saham dan investasi yang berbasis riba.

Betapa syariat Islam mengatur begitu sempurna kehidupan manusia dari A sampai Z. Semua saling terkait dan mengikat. Tidak bisa hanya dengan mengambil sebagian syairat kemudian meninggalkan syairat yang lain. Semua terintegrasi ke seluruh sendi-sendi kehidupan, mulai dari aqidah hingga muamalah (hubungan manusia dengan manusia) baik di bidang pendidikan, sosial-ekonomi, politik-pemerintahan, keamanan hingga hubungan luar negeri semua diatur di dalam Islam. 

Secuil bukti hidup sejahtera dalam naungan Islam, pada masa itu, seorang penyeru berkeliling di jalan-jalan sambil menyeru dan mengatakan “Barangsiapa ingin menikah, maka kami nikahkan!”. “Barangsiapa ingin membangun rumah, maka kami bangunkan!”. “Barangsiapa memiliki hutang, maka kami bayarkan!”. “Barangsiapa ingin melaksanakan haji atau umrah, maka kami berangatkan!” Semua ungkapan ini tidak diucapkan oleh seorangpun di masa kita, tidak pula di masa kebangkitan Eropa! Tidak pula diserukan oleh seorangpun di negara-negara minyak yang kaya! Tetapi ia merupakan perintah seorang Khalifah dari Bani Umayyah, Umar Bin Abdul Aziz, semoga Allah merahmati beliau. Tidakkah kita merindukan itu kembali ? Tegaknya syariat Islam secara total yang akan membawa rahmah bagi seluruh alam.

Wallahu’alam bishawab.

Oleh: Anita Rachman (Pemerhati Sosial Politik)

Posting Komentar

0 Komentar