TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Radikalisme: Akankah Menjadi Gorengan Renyah Pasca UU HIP?


Pimpinan MPR RI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Genrindra memiliki kesamaan pandangan bahwa Pancasila tidak perlu dipertentangkan. Pancasila bukanlah untuk diperdebatkan, melainkan untuk diamalkan. Tidak ada ruang bagi ideologi lain menggantikan Pancasila.

Ideologi transnasional seperti komunisme, fasisme, liberalisme, kapitalisme, maupun paham radikal mengatasnamakan agama, tak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang memiliki semangat gotong-royong dan welas asih.

Saya ingin bertanya kepada Anda, sebenarnya apa yang dimaksud dengan:

"Paham Radikal Mengatasnamakan Agama" itu? Sebaiknya tidak membuat narasi yang mengambang sehingga multitafsir dalam penegakan hukum baik di tingkat atas maupun bawah. Sebutkan secara jelas dan tegas, paham apa yang radikal itu? Ini negara hukum, rakyat butuh ketegasan agar asas legalitas dapat ditegakkan pula, bukan pasal-pasal karet yang bergentayangan. Untuk menjamin kepastian hukum yang adil perlu dipertegas bahwa hukum harus memenuhi prinsip: lex scripta (tertulis), lex certa (jelas, tdk ambigu) dan lex stricta (ketat prosedur).

Lihat, UUD NRI 1945 Pasal 3 ayat 1, jelas Indonesia adalah negara hukum. Dulu, sebelum diamandemen jelas disertai kata "bukan negara kekuasaan (Machstaat). Kini, sebutan itu tidak ada karena Indonesia yakin tidak akan menjalankan negara ini berdasar kekuasaan. Ah, itu teori mungkin. Kenyataannya ada kite temui praktek menggunakan hukum, dalam arti peraturan hukum hanya dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan, contohnya adalah Perppu Ormas 2017 dan Perppu Covid 2020, yang kesemuanya kini telah menjadi UU. 

Simbol-simbol penggunaan kekuasaan dengan meminjam hukum sebagai pirantinya memang sudah dapat dilacak sejak pelaksanaan sistem pemerintahan dengan rasa okhlokrasi bahkan monarchy dengan pengutamaan penggunaan sifat represifme hukum dibantingkan dengan sifat restitutifnya melalui restorative justice system. Padahal kita tahu, Pancasila menuntun cara berhukum yang lebih restoratif dibandingkan dengan represif. 

Karakter cara berhukum ini tampaknya terus diwariskan ke pemerintah yang berkuasa yang tidak mau mengubah cara memerintah dari karakter raja sang penjajah menjadi imam sang pelayan masyarakat. Boleh jadi kini banyak pemimpin dengan model minta dilayani, bukan melayani rakyat yang dipimpinnya.

Hukum yang hanya dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan akan terjatuh pada kondisi penyelenggaraan Rule of Law (ROL) yang paling tipis (the thinnest rule of law), sementara hukum itu harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare). Hal inilah yang kita sebut dengan the thickest rule of law. 

Penyebutan radikal, radikaalisme kepada suatu kelompok tanpa adanya penetapan hukum tentang definisi operasional, karateristik dan delik-delik radikalisme hanya merupakan upaya membungkam mulut rakyat dengan dalih hukum dan boleh jadi menebarkan teror, intimidasi bahkan persekusi terhadap orang atau kelompok orang yang mengkritisi atau berseberangan dengan kemauan politik pwmerintahan tertentu. Hal ini tentu kontradiktif dengan model open society dan sistem demokrasi, bahkan demokrasi Pancasila. 

Radikal dan radikalisme akan terus menjadi gorengan renyah ketikan UU HIP diberlakukan. Saya memprediksi akan semakin represif penegakan hukum baik untuk masyarakat umum apalagi untuk ASN, TNI dan Polri. Orang makin takut bersuara padahal jaminan untuk menyatakan pendapat masih tetap dijamin oleh konstitusi. Namun, apatah fungsi konstitusi dibandingkan dengan represi kekuasaan yang lebih dijamin oleh semua lini bidang trias politica. 

Trias politica yang selama ini jadi jargon sistem demokrasi akan "ambyar" karena bidang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sulit untuk dibedakan lagi kedudukan dan fungsi pokoknya. Bahkan ada kemungkinan "executive heavy" akan makin kokoh oleh karena kemandirian dua bidang kekuasaan lainnya dikendalikan oleh bidang kekuasaan eksekutif. 

Meski bungkus sistem negara masih berjudul demokrasi, namun sesungguhnya negara dengan ambyarnya sistem trias politica itu negara sejatinya telah dikendalikan oleh "kaum perusak" pemerintahan (okhlokrasi). Orang memerintah tidak dengan kapasistas dan kapabilitas apalagi integritas mumpuni, melainkan memerintah dengan rendahnya kemampuan memerintah bahkan dalam bahasa yang sarkasme sistem pemerintahan itu telah dikendalikan oleh sekelompok orang yang dungu (avidya). Maka, dalam atmosfir yang semacam itu, mungkin dalil Socrates akan terbukti bahwa: "Barangsiapa yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam sistem demokrasi maka ia akan terbunuh".

Di negara demokrasi, ada kebebasan untuk menganut keyakinan hidup atau ideologi apa pun kecuali ada larangan. Peraturan hukum di Indonesia baik di UU Ormas, Orpol maupun di KUHP pada prinsipnya melarang ideologi yang bertentagan dengan Pancasila. 

Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu hanya: (1) Ateisme (2) Komunisme (3) Marxisme-Leninisme. Islam dan ajarannya---termasuk dengan fikih siyasah tentang khilafah--- tidak termasuk di dalamnya. Radikalisme yang digembar-gemborkan sebagai issue seksih di kampus juga tidak jelas jenis kelaminnnya karena masih obscure dan lentur.

Sering muncul pertanyaan, apakah orang atau kelompok orang yang mendakwahkan sistem pemerintahan khilafah itu termasuk yang telah terpapar radikalisme itu. Apa dasarnya? Bukankah materi itu sama kedudukannya dengan materi sistem pemerintahan kerajaan, teokrasi, demokrasi yang seharusnya juga diberikan kepada mahasiswa FISIP dan Hukum?

Radikalisme Kampus: Apakah sebatas isu Politik?

Menyimak narasi politik yang dibangun oleh Kemenristekdikti dari tahun 2018 hingga 2019, isu Radikalisme kampus sama dan sebangun dengan isu radikalisme masjid. Isu ini juga sama persis dengan isu anti kebhinekaan, anti Pancasila dan isu anti NKRI. 

Dengan tudingan anti NKRI, anti Pancasila, anti kebhinekaan, seseorang bisa diberi sanksi secara sepihak oleh orang dengan jabatan politik, tanpa perlu membuktikannya dalam suatu forum persidangan yang terbuka untuk umum. 

Siapapun yang dianggap bertentangan dengan kebijakan penguasa, dapat di cap radikal, terpapar radikalisme, dan selanjutnya dapat ditindak berdasarkan wewenang yang melekat pada jabatan politik pihak-pihak yang merasa terusik.

Sampai hari ini, belum ada satupun putusan pengadilan yang memberikan putusan atau setidaknya penetapan tentang individu atau lembaga tertentu yang terpapar radikalisme. Radikalisme kampus adalah isu politik liar yang dapat digunakan untuk membungkam nalar kritik publik, khususnya kritisme sivitas akademika. Padahal, kampus selalu mendidik setiap insan yang tumbuh dan dibesarkan di dalamnya, agar senantiasa melakukan koreksi dan kritik terhadap kondisi dan alienasi publik berdasarkan ilmu dan pengetahuan.

Radikalisme kampus lebih mirip alat politik yang dapat digunakan untuk membungkam setiap ujaran berbeda, yang mengajukan koreksi kritis terhadap jalannya kekuasaan. Radikalisme, bisa menjadi alat politik untuk membungkam lawan politik kekuasaan, baik kalangan ormas maupun insan sivitas akademika.

Seharusnya jika negara taat konstitusi, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan. Buktikan norma pasal apa yang dipersoalkan dalam isu radikalisme kampus, kemudian bawa kasus hukum yang didakwakan kelembagaan peradilan. Barulah di pengadilan, setiap pihak yang mendakwa wajib membuktikan dakwaannya. Sementara pihak terdakwa, diberi kesempatan untuk membela diri secara patut, equal, berdasarkan asas dan norma hukum yang berlaku. 

Dalam hal ini bukan berarti saya membuka luka lama, namun terkait isu radikalisme ini penting untuk disampaikan kembali  ke khalayak publik. Saya sendiri, telah diberi “tindakan hukum--bila tidak mau disebut sebagai SANKSI” sepihak oleh otoritas sivitas akedemika berupa pemberhentian sementara atas 3 jabatan (Kaprodi Magister Ilmu Hukum, Ketua Senat FH dan Anggota Komisi IV Senat Undip)---kini sudah tetap diberhentikan kecuali untuk anggota Komisi IV Senat Akademik Undip---- tanpa diberitahu apa kesalahan yang penulis lakukan. 

Penulis dituding sepihak anti Pancasila, anti NKRI, dosen radikal. Sakit sekali dituding sebagai anti Pancasila, padahal sudah hampir tiga dasawarsa penulis mendedikasikan diri sebagai Dosen Guru Besar pengajar Mata Kuliah Pancasila dan ironisnya telah menjelang 3 tahun ini saya tidak lagi diizinkan mengajar MK Pancasila itu.

Issue radikalisme kampus dan atau tuduhan terpapar ideologi anti Pancasila dan lain-lain justru akan kontraproduktif dengan fungsi kampus yang nota bene-nya memang harus mendidik dan menghasilkan lulusan yang radikal dalam pengertian amelioratif. Berpikir mengakar, kritis, korektif, holistik serta searching the truth, nothing but truth adalah karakter civitas akademika dosen yang radikal.

Akhirnya perlu saya tegaskan bahwa, Pancasila bukan alat gebuk lawan politik. Tidak etis menjadikan ideologi sebagai alat untuk membungkam lawan politik atau pihak kritis yang berseberangan dengan pemerintah. Pancasila bukan alat gebuk, ia adalah precept yaitu ajaran moral sosial yang memiliki karakter perintah sebagai imperative categories

Precept, perintah yang seharusnya tidak dapat ditawar untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tapi, apa lacur di kata: bagai jauh panggang dari api. Pancasila telah diubah dari precept menjadi jizim yang disakralkan bahkan dipuja-puja tanpa mengerti dan memahami
nilai-nilai dasarnya. 

Dosen radikal itu penting. Radikal dalam arti berfikir mendasar dan mencari langkah serta upaya memperbaiki bangsa dan negara dari keterpurukan ekonomi, politik, hukum, pemerintahan, sosial dan budaya. Akankah cara bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita terus seperti ini? Tidakkah kita malu kepada para pendiri bangsa (The Founding Fathers)?

UU HIP tidak perlu ada karena ideologi itu tidak lebih penting dibandingkan dengan dasar negara. Pancasila sebagai Dasar Negara telah ditafsirkan langsung ke dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945 yang asli. Itulah haluan bagi semua penyelenggara negara dan warga negara untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidukan menegara. Tanpa UU HIP Indonesia tidak akan "ambyar" bahkan dengan UU HIP potensi perpecahan sesama anak bangsa besar sekali karena saling klaim mana yang paling Pancasilais dan mana yang melawan Pancasila dengan ukuran norma  dalam UU HIP yang sangat sumir.[]

Oleh Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum.

Posting Komentar

0 Komentar