TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

PP Tapera untuk Siapa?



Sejak disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Perumahan Rakyat atau Tapera pada tanggal 20 Mei 2020 menandakan secara resmi untuk melakukan pemotongan gaji para pekerja. Sebagaimana dilansir dari kumparan.com (02/06/2020), dikutip dalam pasal 7 dalam PP tersebut, pekerja yang gajinya dipotong untuk pengumpulan dana Tapera meliputi Pegawai Sipil Negara (PNS) dan ASN, Anggota TNI/Polri termasuk prajurit siswa TNI, pejabat negara, pekerja BUMN, BUMD, BUMDes, juga termasuk pekerja swasta. Tidak berhenti di sini, aturan yang tertuang dalam PP Nomor 25/2020 tentang Tapera ini juga menegaskan bahwa semua pekerja wajib untuk membayar iuran sekalipun para pekerja telah memiliki rumah.

Adapun besaran pemotongan gaji telah diatur dalam Pasal 15 ayat 1 dalam PP tersebut disebutkan, “Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3 persen (tiga persen) dari gaji atau Upah untuk Peserta Pekerja dan Penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).”

Sedangkan dana iuran Tapera akan diserahkan kepada Badan Penyelenggara (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). BP Tapera akan menghimpun dan menyediakan dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan. Menurut Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Gatut Subadio, simpanan peserta nantinya akan dikelola dalam tiga hal yakni, dana pemupukan, dana pemanfaatan, dan dana cadangan. Lebih lanjut, Gatut menjelaskan mengenai dana pemupukan bahwa BP Tapera memiliki hak untuk menginvestasikan simpanan peserta melalui kontrak investasi kolektif (KIK) bekerjasama dengan Bank BRI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). (detikfinance.com 5/6/2020)

Peraturan ini akan mulai dijalankan pada tahun 2021, dengan mekanisme bertahap. Pemungutan pertama dikenakan pada PNS. Kemudian tahap kedua adalah para karyawan BUMN hingga BUMD, serta paling lambat 2027 adalah para pekerja swasta yang diwajibkan dalam pembayaran iuran kepada BP Tapera. 

Hal ini dipertegas oleh Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, sebagaimana dilansir oleh kumparan.com bahwa seluruh pekerja nantinya akan wajib untuk melakukan iuran ke BP Tapera sesuai timeline masing-masing. Disampaikan lebih lanjut bahwa BP Tapera menjadi solusi untuk penyediaan dana murah jangka panjang dan berkelanjutan dengan prinsip gotong royong.

Kebijakan ini sontak menarik perhatian publik. Pasalnya, di tengah pandemic Covid-19 yang belum menemui titik terang, pemerintah justru mengeluarkan PP ini. Lantas untuk siapa PP ini dibuat? Benarkah semata-mata untuk rakyat?

Adanya kebijakan ini setidaknya semakin menambah beban derita rakyat kecil. Bagaimana tidak, ini semakin menunjukkan bahwa negara berlepas tangan dalam mengurusi rakyat. Papan yang termasuk rumah di dalamnya tak disediakan oleh negara. Tetapi justru diserahkan kepada pihak lain dengan mekanisme tidak jauh beda dengan BPJS Kesehatan. Lagi-lagi rakyat yang harus memenuhi kebutuhannya sendiri. 

Selain itu, PP Tapera yang diperuntukkan bagi PNS, TNI, Polri, dan para karyawan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 tentunya membuat rakyat miskin dan pinggiran tidak mendapat jaminan terhadap fasilitas perumahan ini. Bukankah ini semakin memperparah jurang antara yang kaya dengan yang miskin?

Di sisi lain juga, adanya PP Tapera ini menjadi pintu baru bagi para koruptor untuk melancarkan aksinya. Sebagaimana yang sudah-sudah, tentunya dana yang terkumpul nantinya berpeluang besar untuk dikorupsi. Dan lagi-lagi rakyat yang akan gigit jari.

Anehnya lagi, PP Tapera dibuat dengan konsep tabungan dimana namanya tabungan itu dikeluarkan secara sukarela bukan dengan “paksaan”. Bukankah adanya PP Tapera ini tidak jauh berbeda dengan iuran-iuran yang lainnya yang juga dipaksakan terhadap rakyat. 

Sangat disayangkan. Pemerintah yang seharusnya fokus untuk meriayah rakyat. Memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan tidak mampu dipenuhi hari ini. Selama orientasi negara adalah mendapatkan sebesar-besar keuntungan materi, maka selama itu pula rakyat harus terus menanggung derita yang tak bertepi. Pertanyaannya, masihkah akan betah dengan aturan yang hanya menguntungkan para kapitalis yang terbukti menimbulkan berbagai kesengsaraan? Ataukah akan beralih kepada aturan dari Pencipta dan Pengatur kehidupan, dengan penerapan Islam dalam kehidupan?

Oleh Nila Indarwati (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Posting Komentar

0 Komentar