TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

PP Tapera Beban Baru Kala Pandemi


Di saat  rakyat tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi. Pemerintah mematangkan rencana program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Berarti kedepannya rakyat harus merasakan tambahan beban hidup. Ibarat orang sudah terjatuh tertimpa tangga pula. 

Pemerintah  menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. PP Tapera merupakan penajaman dari aturan sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Besarnya iuran untuk peserta pekerja, pasal 15 PP Nomor 25 Tahun 2020 sebesar 3 persen dari gaji atau upah yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen. Sedangkan, besaran iuran simpanan peserta mandiri ditetapkan berdasarkan penghasilan rata-rata setiap bulan dalam satu tahun sebelumnya dengan batas tertentu. Seluruh simpanan peserta mandiri menjadi tanggung jawab pribadi. Dikutip dari CNN Indonesia (Rabu, 06 Juni 2020)

Penandatanganan PP Tapera ini mengundang protes dari berbagai kalangan. Karena selain membebani juga dinilai banyak ketidakjelasan mengenai teknis pelaksanaannya kedepan. Pengamat properti sekaligus Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida meminta pemerintah memperjelas aturan iuran tersebut. Pasalnya, iuran ini nantinya akan berlangsung dalam jangka panjang. Jangan sampai, kata dia, iuran ini justru membuat masyarakat menjadi antipati lantaran tidak jelas juntrungnya.

 Misalnya, kalau karyawan di-PHK, putus iuran di tengah jalan, dananya bagaimana? kalau peserta sudah punya rumah tetap wajib dipotong atau bagaimana? Selain itu, agar perusahaan maupun pekerja patuh iuran, perlu kemudahan dalam memanfaatkan pembiayaan Tapera. Tak kalah penting adalah transparansi pengelolaan dana Tapera. Karena sifatnya iuran dalam jangka panjang, tentunya dana Tapera berpotensi menjadi dana besar. Khawatirnya menjadi 'bancakan' oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lantaran akan mengendap dalam kurun waktu lama. 

Demikianlah ketika kapitalisme menjadi landasan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan.  Perumahan memang menjadi salah satu kebutuhan pokok rakyat. Seharusnya kebijakan penguasa bisa lebih memudahkan rakyat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu papan. Nyatanya  rakyat lagi yang dipaksa mengeluarkan recehannya sendiri. Sedangkan negara seolah berlepas tangan akan resiko penerapan PP Tapera yang rentan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Negara di sistem kapitalis memposisikan diri sebagai regulator. Tidak berperan menentukan arah kebijakan bagi rakyat. Justru memuluskan kebijakan yang diminta pengusaha. 

Hal ini kontras dengan  teori demokrasi yang meletakkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Katanya suara terbanyak menjadi ukuran menang atau kalah. Berarti rakyatlah  yang harusnya menjadi pertimbangan pemerintah apakah suatu kebijakan akan diterapkan atau tidak. Namun apalah daya, demokrasi memang produk manusia, yang memiliki nafsu akan dunia. Siapa pun yang banyak harta boleh merubahnya. Walau pun beragam kritik akan hadirnya PP ini bermunculan. PP ini pasti akan tetap disahkan. Padahal kalau ditanya satu persatu rakyat  merasa keberatan jika iurannya ditambah lagi.  

Pasalnya sudah banyak iuran yang harus dikeluarkan rakyat tiap bulannya. Apalagi selama ini  tidak pernah ada transparansi. Bukankah di sistem demokrasi rakyat juga  dilibatkan dalam pemilihan penguasa? Seharusnya rakyat juga dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Pemerintah seharusnya mau mendengarkan apa yang menjadi uneg-uneg rakyat akan kebijakan yang dibuatnya. Kalau sebagian besar rakyat  tidak setuju terhadap PP ini masih saja disahkan. Lalu sebenarnya untuk siapa PP Tapera ini? Terbukti bahwa demokrasi itu bukan untuk rakyat kebanyakan tapi hanya untuk memenangkan kepentingan segelintir rakyat yaitu para pengusaha asing aseng. Demokrasi kapitalis adalah sistem buatan manusia yang penuh kelemahan. Sehingga lemah bahkan mandul dalam menyelesaikan persoalan umat. Yang ada umat terus diperah bagaikan sapi perah.  

Islam agama yang sempurna sistem buatan Allah yang Maha Sempurna. Memiliki solusi yang shahih bagaimana mengatasi persoalan dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat. Dalam perspektif Islam, rumah termasuk kebutuhan primer bagi setiap individu rakyat selain sandang dan pangan. Negaralah yang akan memenuhi kebutuhan perumahan dengan mekanisme syariah bukan dengan jalan paksaan. Sebagimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para Khalifah.

Adapun mekanisme pemenuhan kebutuhan rumah menurut hukum Islam melalui tiga tahap, antara lain: Pertama, memerintahkan semua kaum lelaki untuk Bekerja. Selain itu negara akan menciptakan lapangan kerja, memberikan bantuan lahan, alat bah modal. Dengan lapangan kerja yang memadai akan memungkinkan mereka untuk memenuhi semua kebutuhan primer bahkan tersier. 

Hanya saja, kemampuan dan keahlian bekerja setiap orang pasti berbeda-beda. Hasil kerjanya tentu berbeda-beda pula. Pada gilirannya kemampuan pemenuhan kebutuhannya juga berbeda-beda. Sebagian orang mungkin mampu membeli rumah mewah, sementara yang lain hanya bisa membeli rumah sederhana, atau sekadar menyewanya.
 
Kedua,  menjadi kewajiban Kepala Keluarga, Ahli Waris dan Kerabanya yang mampu. Jika tahap 1 tidak bisa memenuhi kebutuhan perumahan.  Allah SWT berfirman: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal.” (QS. Ath-Thalaq: 6); dan “Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai.” (QS. At-Taubah: 24). Sedangan Rasulullah SAW bersabda: “Mulailah memberi nafkah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu, ibumu, ayahmu, saudara laki-lakimu, dan saudara perempuanmu; kemudian kerabatmu yang jauh,” (HR. Nasa’i).

Ketiga, Kewajiban Negara, jika tahap 1 dan tahap 2 tidak bisa menyelesaikannya, makanegaralah yang wajib menyediakan rumah.  Dengan menggunakan harta milik negara atau harta milik umum dan berdasarkan pendapat atau ijtihad untuk kemaslahatan umat, maka khalifah bisa menjual (secara tunai atau kredit dengan harga terjangkau), menyewakan, meminjamkan atau bahkan menghibahkan rumah kepada orang yang membutuhkan. Sehingga, tidak ada lagi individu rakyat yang tidak memiliki atau menempati rumah.

Demikianlah gambaran singkat mengenai mekanisme pemenuhan perumahan rakyat di dalam sistem Islam. Negara lah yang menjamin agar kebutuhan perumahan dapat dipenuhi oleh semua rakyat. Sehingga tidak ada rakyat yang terlantar apalagi menjadi gelandangan.[]

Oleh Ani Rianti

Posting Komentar

0 Komentar