Pilkada dalam Pandemi Corona, Seberapa Pentingkah?


Ke langit tak sampai, ke bumi tak nyata. Artinya: setengah-setengah atau kepalang tanggung di dalam menyelesaikan pekerjaan.

Begitu peribahasa yang tepat jika disematkan pada kondisi rakyat saat ini. Belumlah selesai persoalan penyebaran virus Covid-19, muncul lagi persoalan baru yang musti dihadapi oleh masyarakat. Bagaimana tidak, semakin hari kasus penyebaran virus Covid-19 semakin menanjak angka pertambahan orang dengan positif terpapar, sementara dalam perputaran pemerintahan bulan Desember nanti hendak dilakukan pilkada serempak di daerah.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Liputan6.com, di daerah Ngawi yang hendak menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang berpotensi membengkak untuk panitia dalam memenuhi protokol kesehatan. Seperti pengadaan alat pelindung diri (APD) yang akan dikenakan petugas selama tahapan pilkada berlangsung, penyediaan hand sanitizer, dan kelengkapan lainnya.

Pilkada serentak akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 ini, KPU Ngawi telah mengajukan pos anggaran Pilkada Ngawi 2020 sebesar Rp 39 miliar, sebelum masa pandemi Covid-19. Jadi penambahan anggaran dimungkinkan akan terjadi untuk pemenuhan protokol kesehatan.

Hal ini masih seputar protokol kesehatan para oetugas pilkada, lantas bagaimana dengan rakyat sebagai jiwa-jiwa pemilih yang akan datang dan kemungkinan berkumpul di tempat pemilihan?

Secara otomatis pilkada akan mengumpulkan massa, apakah bisa memastikan bahwa massa akan memerapkan protokol kesehatan menghindari Covid-19? Jangankan massa, perangkat dan kalangan yang berpendidikan pun jamak diketahui kerap melanggar protokol wabah. Bukankah hal ini akan memicu semakin bertambahnya kasus positif?

Sungguh tepat jika pemegang kebijakan kepalang tanggung dalam menyelesaikan persoalan wabah corona di Indonesia. Dan tidak elok ketika masyarakat butuh dana yang besar untuk pandemi malah uangnya digunakan untuk mengadakan pesta dengan pilkada. 

Demokrasi Sistem Mahal, Pestanya Butuh Modal
 
Dari tahun ke tahun telah nampak jelas sifat asli dari demokrasi. Demokrasi butuh biaya yang tidak cukup miliaran namun triliunan rupiah. Sehingga jangan harap mendapatkan pemimpin yang memiliki visi misi yang jelas di sistem demokrasi. Bagaikan melukis dalam air, sungguh pekerjaan yang sangat susah akan terjadi.

Kebijakan saat kejadian pandemi kali ini adalah bukti nyata bahwa pemimpin tidak mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat. Contohnya adalah pada saat pandemi justru pelonggaran PSBB hingga New Normal Life menjadi pilihan dengan pertimbangan menjaga stabilitas perekonomian. Menunjukkan betapa miskinnya visi dan misi yang dimiliki oleh calon ataupun pemimpin bangsa ini.

Contoh lain adalah tetap dilaksanakannya pesta demokrasi pada saat rakyat sangat membutuhkan bantuan terutama perlindungan kesehatan dan keselamatan juga kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Ambisi untuk bersaing dalam kekuasaan lebih dominan ketimbang berpikir menyelamatkan nyawa rakyat dengan anggaran dana yang dialokasikan untuk Pilkada. 

Sebuah keharusan jika kebijakan semestinya berpihak pada keselamatan seluruh rakyat bukan atas dasar perekonomian. Bagaimana mungkin perekonomian bisa stabil jika rakyat terjangkit virus bahkan mati? Lantas siapa yang akan menjadi pelaku ekonomi riilnya?

Kebijakan yang diambil seringnya tercampuri oleh kepentingan-kepentingan dari pihak yang ada di belakang mereka. Tak heran apabila nyawa rakyat bukan menjadi prioritas utama. Hal ini bertolak belakang dengan aturan yang ada di dalam Islam. Dalam pemerintahan Islam sangat melindungi nyawa rakyat dibandingkan dengan pesta pemilihan maupun yang lainnya.

Islam Melindungi Nyawa

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah:188)

Ini tentang nyawa manusia. Dalam Islam membunuh satu jiwa tanpa hak seakan membunuh manusia seluruhnya. Dan, yang memelihara kehidupan satu jiwa seolah telah memelihara seluruh jiwa seluruh manusia. Apabila menilik banyaknya korban pandemi, menunjukkan bahwa tidak hanya satu nyawa rakyat yang terlepas dari raga. Akan tetapi ratusan nyawa melayang. 

Memang benar, kasus kematian pada pandemi berbeda dengan pembunuhan. Namun musti diingat jika seorang pemimpin wajib melindungi nyawa rakyatnya. Terlebih, pemimpin adalah orang yang berperan penting dalam kebijakan penanggulangan pandemi. Setiap tindakan yang melepaskan nyawa rakyat, mustinya mnlenjadi prioritas utama untuk melindungi jiwa-jiwa yang lain. Bukan malah mengutamakan pesta demokrasi yang menguras biaya. Lebih baik jika diperuntukkan bagi penanganan pandemi.

Lantas jika masih mengadakan pilkada, bukankah akan membahayakan kesehatan rakyat? Menilik virus Corona ini sangat mudah menular. Lantas, kenapa lebih mementingkan pesta untuk meraih kedudukan? Bukankah kelak seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas nyawa rakyatnya?
 
Pemimpin adalah Perisai Rakyat 

“Dulu Bani Israil selalu diurus oleh para nabi. Setiap kali nabi meninggal, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak akan ada nabi setelahku, tetapi akan ada banyak khalifah. " Para Sahabat bertanya, “Apa yang diminta perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab, “Penuhilah baiat yang pertama, yang pertama saja. Beri mereka hak mereka karena Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban mereka atas urusan saja yang telah diserahkan kepada mereka. ” (HR Muslim).

Dalam hadis ini jelas bahwa para khalifah, sebagai para pemimpin yang diserahi wewenang untuk mengelola kemaslahatan rakyat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak pada Hari Kiamat, apakah mereka telah membantu mereka dengan baik atau tidak.

Mengurusi kemaslahatan rakyat yang menjadi amanah seorang pemimpin tentu harus sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya (syariah Islam). Karena itu selalu disetujui pada syariah Islam dalam segala urusan rakyat wajib. Allah SWT berfirman :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (as-Sunnah) ... (TQS al-Nisa '[4]: 59).

Mengomentari ayat di atas, Imam al-Qurthubi berkata, “Setelah ayat sebelumnya (QS an-Nisa '[4]: 58) meminta para pemimpin untuk menunaikan amanah dan berbicara tentang masyarakat dengan adil, ayat ini dimulai , menaati Allah SWT dengan cara melaksanakan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kedua, menaati Rasul-Nya, yaitu dalam semua hal yang dia perintahkan sebagai yang dia larang. Ketiga, menaati para pemimpin. "

Dengan demikian amanah untuk mengatur semua kemaslahatan rakyat tidak boleh sesuai dengan aturan-aturan manusia yang merupakan perwujudan dari hawa nafsu dan kepentingan sesaat. Jelas, ketika mengutamakan pesta demokrasi daripada penanggulangan pandemi, merupakan tindakan yang tidak harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Baik pemerintah pusat maupun daerah. Karena prioritas utama yang seharusnya adalah nyawa dari seluruh rakyat yang terancam oleh paparan virus Covid-19.

Wallahu alam bisawab.[]

Oleh : Sunarti

Posting Komentar

0 Komentar