TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Pesta Demokrasi di Tengah Pendemi, Raih Kuasa di Atas Derita?


Telah diputuskan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah jatuh pada 9 Desember 2020.  Demi kelancaran pesta demokrasi tersebut, Mendagri meminta kepala daerah penyelenggara untuk  segera mencairkan Naskah Perjanjanjian Hibah Daerah (NPHD). Berapapun jumlahnya, agar penyelenggara (KPU) betul-betul memiliki nafas, memiliki ruang fiskal. 

Seperti diberitakan, Detikcom Sabtu, 06 Jun 2020, Mendagri Tito Karnavian juga berpesan, pelaksanaan Pilkada dan pencairan NPHD tidak diperumit dengan politik transaksional, politik kepentingan dari kepala daerah kepada penyelenggara. Pasalnya, meski berskala kontestasi lokal, namun ini bisa berimbas pada stabilitas politik nasional.

Keputusan pemerintah untuk tetap menggelar pilkada di tengah pandemi yang belum usai ini sangat menyakiti hati rakyat. Bagaimanapun, pemilihan pemimpin baik level daerah maupun pusat merupakan sebuah pemilihan umum, sebuah pesta atau perayaan besar. Karenanya seringkali ia dinamai pesta demokrasi. 

Layaknya pesta, perhelatan ini melibatkan banyak orang dan biaya yang tidak sedikit. Lantas, patutkah berpesta di tengah musibah besar? 

Pesta demokrasi di tengah pandemi ini bisa berbahaya. Sebab melibatkan banyak orang, maka potensi penyebaran covid-19 bisa meninggi. Masih terngiang duka dalam benak publik akan banyaknya petugas yang gugur saat pemilu serentak tahun lalu. Akankah tahun ini petugas pemilu harus kembali meregang nyawa? 

Belum lagi kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak demi mencegah penularan covid-19 masih terbilang rendah. Bukan tidak mungkin pesta ini berpotensi memperpanjang masa pandemi. Pasalnya, hingga akhir tahun 2020 diprediksi pandemi belum berakhir, antivirus pun belum ditemukan. 

Di samping bertaruh nyawa, pesta demokrasi ini pun kian menambah beban anggaran negara. Demi mengurangi potensi penyebaran virus, negara harus menambah anggaran pemilu guna memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD) untuk para petugas penyelenggara pemilu. Seperti masker, baju pelindung diri, disinfektan dan lainnya. 

Terkait tambahan barang dan/atau anggaran untuk penyelenggaraan pilkada ini, Komisi II DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP setuju anggaran dari APBN dan APBD. Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman juga telah meminta dana tambahan sebesar Rp535,9 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2020, CNNIndonesia.com, Rabu (3/6).

Pengeluaran anggaran yang kian besar untuk pemilu ini juga menyakiti rakyat. Betapa tidak, sebagai dampak dari pandemi, rakyat mengalami kesulitan ekonomi, penduduk miskin mengalami peningkatan, bahkan sebagian masyarakat terancam kelaparan. 

Sementara untuk mengatasi hal ini negara seakan tidak memiliki cukup anggaran. Sampai-sampai harus menggelar konser untuk menggalang dana demi membantu para korban dan terdampak covid-19. Alasan defisit anggaran, negara pun dikabarkan mengurangi besaran bansos hingga 50 persen. Ironis bukan?

Tidak salah jika fakta ini memberikan kesan bahwa pesta demokrasi seakan memaksakan kehendak. Meski mengancam nyawa, apalagi dengan biaya yang tak murah, seakan tak peduli pandemi, tak peduli dengan kondisi yang tengah dihadapi rakyat saat ini. 

Realitas ini sejatinya mengonfirmasi bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang sarat hipokrisi. Jargon dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat seolah sekadar lipstik, pemanis belaka. 

Jika benar untuk rakyat, seyogianya pesta ditunda sebab mengancam nyawa rakyat. Jika untuk rakyat, sepatutnya pesta tak diselenggarakan karena membutuhkan tak sedikit dana. Alangkah elok bila dana yang besar itu untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang lapar. 

Demokrasi yang tegak di atas sistem kapitalisme ini berasaskan sekularisme, yakni memisahkan agama dari kehidupan, termasuk memisahkan agama dari negara. Memarginalkan agama dalam pengelolaan negara,  acapkali dimanfaatkan oleh penyelenggara negara yang lupa akan perintah Tuhan-nya, untuk abai dalam mengurus rakyat. Tak jarang mengutamakan kepentingan pribadi dan koalisi. 

Sistem pemilihan penguasa yang tidak sedernaha dalam pesta demokrasi telah memberikan konsekuensi biaya tinggi. Hal inilah yang membuka peluang terjadinya politik transaksional, berselingkuh dengan para pemilik modal. Pada akhirnya sistem ini menjadi arena perebutan kekuasaan, dan hanya akan melanggengkan kepentingan pemilik modal (kapitalis).

Bukan rahasia dalam sistem demokrasi praktik ini terjadi.  Maka wajar bila Mendagri Tito Karnavian sampai-sampai berpesan agar pencairan NPHD tidak diperumit dengan politik transaksional. 


Pemilu dan pilkada yang rumit ini tidak akan dijumpai dalam sistem politik Islam.  Negara Islam (Khilafah) tidak akan memisahkan agama dari kehidupan. Negara akan menerapkan syariat Islam sebagai landasan dalam menyelesaikan problema kehidupan, termasuk dalam hal pemilihan kepala negara maupun kepala daerah. 

Dalam pemilihan kepala daerah, syariat Islam mengatur, bahwa wali (setara gubernur) atau amil (setara bupati), diangkat dan diberhentikan oleh kholifah (kepala negara). Dengan ini terang saja, pilkada dalam sistem Islam tidak akan mengalami kerumitan dan pemborosan anggaran. 

Kholifah akan memilih kader terbaik untuk mengurusi rakyat di suatu wilayah. Rosulullah SAW memilih para wali dari orang-orang yang memiliki kelayakan, kemampuan dan kecakapan untuk memegang urusan pemerintahan, yang memiliki ilmu, dan yang dikenal ketakwaannya. 

Sulaiman bin Buraidah menuturkan riwayat dari bapaknya yang berkata : "Rasulullah SAW itu, jika mengangkat seorang amir pasukan atau detasemen, senantiasa berpesan, khususnya kepada mereka, agar bertakwa kepada Allah, dan kepada kaum muslim yang ikut bersamanya agar berbuat baik." (HR Muslim) 

Bertakwa dan berbuat baik kepada rakyat menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan wali. Kerenanya, hal ini dapat menutup peluang kezaliman kepala daerah pada rakyatnya. Sekiranya pun terjadi kezaliman, rakyat dapat melakukan pengaduan hingga khalifah pun dapat mempertimbangkan, bahkan dapat melakukan pemecatan. 

Rasulullah SAW pernah memberhentikan 'Ila' bin Al Hadrami yang menjadi amil di Bahrain karena utusan Abd Qays mengadukannya. Khalifah Umar bin Khattab pernah memberhentikan Saad bin Abi Waqash karena masyarakat mengadukannya. Ini menjadi dalil dalam penerapan sistem Islam. 

Sistem Islam menafikan pemilihan pemimpin sebatas pada pergiliran kekuasaan, apalagi hanya untuk kepentingan segelintir orang. Syariat Islam telah memberikan tanggung jawab yang besar kepada pemimpin. Pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya hingga akhirat.

Dari Aisyah r.a berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW, Beliau bersabda: "Siapa yang diamanati Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memimpinnya dengan tuntunan yang baik, maka ia tidak akan dapat merasakan bau surga." (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Inilah sistem yang berlandaskan pada akidah Islam. Akidah Islam yang menjadi tolok ukur dalam perbuatan akan menafikan terjadinya kezaliman dan kemaksiatan. Negara yang diatur dengan syariat Islam secara menyeluruh niscaya akan mewujudkan kepemimpinan yang adil dan rakyat yang makmur. Sebab Islam adalah rahmat bagi seluruh alam.
Wallahua'lam.[]

Oleh: Saptaningtyas BFA 
Muslimah Palembang Darussalam

Posting Komentar

0 Komentar