TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Perihal Khilafah: Negara Kurang Orang Berpikir Benar, Namun Berlebih Orang Berpikir "Dungu": Benarkah?


Acara seminar yang bertajuk: "MEWASPADAI KEBANGKITAN IDEOLOGI KHILAFAH DI TENGAH PANDEMI" seperti inilah yang berpotensi membuka peluang memecah belah anak bangsa. Khilafah bukan ideologi. Khilafah adalah sistem pemerintahan sebagaimana sistem pemerintahan monarki, demokrasi, oligarki, aristokrasi dan okhllokrasi. Kitab-kitab fikih Islam membahas bab khilafah itu secara khusus. Jadi, khilafah itu bagian dari ajaran Islam yang boleh dipelajari, dan boleh didakwahkan. 

Isu menghadapkan khilafah dengan Pancasila, santer terdengar di kancah pemilu 2019 yang lalu. Dihembuskan bahwa di perhelatan itu yang terjadi adalah peperangan antara dua ideologi, yaitu Pancasila versus Khilafah. Hal itu pernah dinyatakan oleh Mantan Kepala BIN Hendro Priyono. Bila berita itu benar, maka pernyataan itu dapat dinilai kurang tepat. Mana mungkin Pancasila Perang Melawan Khilafah? Itu tidak akan terjadi karena "peperangan" yang terjadi tidak secara Apple to Apple

Kedudukan dan Fungsi Pancasila bisa beragam tergantung dimanfaatkan dalam bidang kehidupan apa. Ditengarai setidaknya ada 4 (empat) Bidang Kehidupan (BK) yang diatur secara estetik oleh Pancasila, yaitu:

1. BK Bermasyarakat, sebagai way of life
2. BK Berbangsa, sebagai ideologi bangsa
3. BK Bernegara, sebagai dasar negara
4. BK Mondial, internasional, sebagai the margin of appreciation.

"Pancasila itu ada pada tataran ideologis
sedangkan khilafah itu ada di tataran teknis". Kalau mau apple to apple mestinya begini: "Ideologi pancasila perang melawan Ideologi Islam atau Sistem demokrasi perang melawan sistem khilafah".

Logika yang seharusnya diutamakan adalah penempatan Pancasila sebagai nilai-nilai luhur. Bukan sosok yang disembah laksana berhala. Coba diperinci satu per satu, mulai dari nilai ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah ada sifat nilai itu yang universal? Lalu kita uji apakah nilai-nilai Pancasila itu bertentangan dengan Islam? Jawabnya tentu tidak. Islam secara agama itu luas seperti sistem hidup dan kehidupan. Secara historis maka terbukti bahwa Pancasila itu sebagai hadiah agung umat Islam karena telah legowo menerima pancasila sebagai ideologi berbangsa padahal semula umat Islam itu menghendaki dasar negara adalah agama Islam. 

Jadi, berdasar logika ini mana mungkin umat Islam hendak membunuh "anak peradaban"-nya sendiri dalam kehidupan bermuamalah. Persoalan umat Islam meyakini dan oleh karenanya mendakwahkan khilafah ke tengah umat Islam sendiri adalah bukan perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dipersekusi apalagi ditindas. Yang penting dalam penyebaran pokok peradaban Islam itu tidak ada unsur pemaksaan dan kekerasan apalagi adanya kegiatan melakukan makar. Tidak ada paparan radikalisme

Hal ini dijamin oleh konstitusi kita khususnya dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 E. Lalu mengapa "pengusung" dan pendakwah sistem pemerintahan khilafah dikejar dan distempeli anti NKRI dan Pancasila? Ini negara demokrasi bukan? Keragaman atau pluralisme harus dijunjung tinggi bukan?

Menyatakan khilafah sebagai ajaran sesat, apalagi ajaran setan adalah salah satu bentuk penistaan agama yang memenuhi unsur delik sebagaimana diatur di dalam Pasal 156 a KUHP. 

Forum apa pun yang membicarakan hukum kekhalifahan harusnya mau bersikap adil, undanglah MUI dan juga alim ulama lainnya yang memahami kedudukan hukum tentang khilafah sebagai ajaran Islam. Jika khilafah adalah ajaran Islam, dan Anda mengatakan bahwa khilafah bertentangan dengan Pancasila, lalu beranikah anda menyatakan bahwa Islam bertentangan dengan Pancasila?

Soal khilafah ajaran Islam itu belum dianggap sesuai dengan kemauan bangsa Indonesia itu tidak lantas menjadikan khilafah itu sebagai sesuatu yang buruk dan bertentangan dengan Pancasila dan harus diburu serta dinyatakan sebagai ajaran terlarang. Ini pemikiran yang absurd. Khilafah tidak bertentangan dengan Pancasila karena memang tidak bisa dibandingkan secara berhadap-hadapan dan bukan perbandingan yang bersifat apple to apple. Berpikirlah yang jernih dalam hal ini.

Anda mungkin akan mengatakan soal khilafah sebagai ajaran Islam karena tidak ada dalam Al Quran sehingga tidak boleh ditegakkan, didakwahkan bahkan dipelajari. Pertanyaan saya, apakah semua ajaran Islam itu mesti harus secara detail disebut dan ada di Quran? Apakah sumber hukum Islam itu hanya Al Quran? Bukan! Ada hadist, ada hasil Ijtihad para ulama yang lebih detail tertuang di dalam kitab-kitab madzab dalam bentuk fikih. Itu juga sumber hukum yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Hukumnya bagaimana, kita bisa temukan di kitab-kitab tersebut. 

Analog dengan pemikiran serupa, jika ada yang bersikukuh atas bahwa ajaran itu mesti ada di kitab Quran dan sumber hukum lainnya, maka coba kita lihat demokrasi itu ada di kitab mana? Adakah sistem pemerintahan demokrasi disebut dalam Al Quran? Adakah dalam kitab-kitab fikih 4 madzab Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i? Atau kitab-kitab hasil ijtihad para alim ulama? Tunjukkan kepada saya! Saya bisa pastikan yang akan anda temukan adalah kitabnya Aristoteles, John Lock dan Montesque. Mereka ini siapa? Nabikah? Ulama kah? Mujtahidkah? 

Lalu, mengapa Anda mati-matian membela agar demokrasi Barat itu dijalankan di negeri yang nota bene mayoritas penduduknya muslim (87.19%)? Sadarkah Anda bahwa Anda sudah dijajah sistem luar berupa demokrasi Barat itu yang sebenarnya sudah ditentang para founding fathers ketika bicara tentang dasar negara?  

Kita berharap negara ini tidak kekurangan orang yang mampu berpikir jernih dan benar tapi terlalu berlebih orang yang berpikir dengan kedunguan. Hal ini disebabkan karena bernegara itu tidak cukup dengan ideologi indoktrinasi, tapi bernegara itu butuh  berpikir dan bertindak berdasarkan pertimbangan akal sehat. Berharap banyak forum yang membahas kekhalifahan Islam sebagai sebuah sistem pemerintahan mampu mendorong setiap insan Indonesia tidak alergi dengan kata itu karena fakta sejarah sudah terbukti sistem tersebut telah berjaya selama 1300 tahun sebelum menemui keruntuhannya, yakni Kekhalifahan Turki Utsmani pada tanggal 3 Maret 1924.[]

Oleh Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum
Pakar Hukum, Filsafat Pancasila, dan Masyarakat

Posting Komentar

0 Komentar