TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Penghargaan untuk Penjarah SDA


Wajah buruk Kapitalisme kini sedang dipertontonkan di negeri ini. Pasalnya perusahaan asing yang jelas-jelas menjarah Sumber Daya Alam (SDA) kita malah diberikan penghargaan Peduli Covid-19 dalam program penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR).

Dilansir dari pontianak.tribunews.com, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (Perseroan) menerima lima penghargaan atas kepedulian kepada masyarakat Kalimantan Barat dalam penanganan pandemi Covid-19. Direktur Perseroan Boni Subekti mengatakan tiga penghargaan berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sementara dua penghargaan lainnya berasal dari kegiatan Malam Amal Virtual Tribun Pontianak. Sumber: https://pontianak.tribunnews.com/2020/06/19/pt-whw-terima-lima-penghargaan-peduli-penanganan-covid-19-di-kalbar?page=all)

Perlu untuk kita ketahui bahwa apa yang mereka berikan dalam program CSR itu sebenarnya hanya secuil dari apa yang mereka ambil dari negeri ini. Dengan pendapatan ratusan milliar per tahunnya, tidak sebanding dengan apa yang didapatkan masyarakat dari bantuan tersebut. Maka seharusnya penghargaan yang tepat diberikan bukan tentang "Peduli Covid-19", tetapi penghargaan "Penjarah SDA Terbaik".

PT Well Harvest Winning, perusahaan pengolahan dan pemurnian bauksit menjadi Smelter Grade Alumina (SGA) atau bahan baku pembuatan aluminium telah berkontribusi kepada penerimaan negara sebesar Rp367 miliar pada 2018 hingga 2019. Jumlah tersebut, tulis PT Well Harvest Winning melalui siaran persnya, Rabu (18/9/2019), diperoleh dari penyetoran pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan selama 2018 sebanyak Rp291 miliar dan tahun 2019 hingga Agustus mencapai Rp76 miliar yang berasal dari aktivitas penjualan produk alumina ke pasar domestik dan mancanegara dengan rata-rata kapasitas produksi 90.000 ton per bulan. PT Well Harvest Winning ini merupakan kilang SGA pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 1 juta ton alumina per tahun. Sumber: https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20190918/44/1150059/smelter-bauksit-well-harvest-winning-setor-rp367-miliar-kepada-negara.

Smelter itu sendiri adalah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Syarat ini adalah hal mutlak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba (Mineral dan Batubara). Dalam Pasal 103 ayat 1 UU Minerba menyebutkan: “Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan dalam negeri”. Kewajiban pemurnian atau smelting di dalam negeri juga mencakup perusahaan tambang pemegang kontrak karya seperti Freeport. Sumber: https://amp.kompas.com/money/read/2016/09/14/225326026/maju.mundur.smelter.freeport.

Bayangkan saja, dengan status sebagai smelter terbesar se-Asia Tenggara, maka jumlah hasil tambang di wilayah tersebut, jika dikelola oleh negara, akan lebih dari cukup untuk penanganan covid-19 dan tentunya tidak akan ada kata "mengemis belas kasih" dari perusahaan-perusahaan asing "penjarah SDA" tersebut. Beginilah sejatinya sistem kapitalis yang berada ditengah-tengah kita saat ini, yang berasaskan kepentingan. Disetiap apa yang mereka lakukan harus mempunyai income. Karena bagi mereka itu no free lunch (tidak ada makan siang gratis). Jelas bukan untuk mensejahterakan rakyatnya, tetapi malah menjajah demi kepentingannya.

Lagi-lagi semua ini bermuara dari salahnya sistem yang diretapkan oleh negara. Sistem demokrasi yang sejatinya memang menjadikan kekuatan modal (Kapitalis) sebagai basis kekuasaan. Sehingga sistem politik demokrasi ini dikenal pula sebagai politik berbiaya mahal. Dampak kolaborasi sistem pemerintahan demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis ini menghasilkan pola hubungan penguasa pengusaha sebagai simbiosis mutualisme. 

Namun di pihak lain, antara penguasa dan rakyatnya, justru terjalin hubungan layaknya pembeli dan pedagang. Peran negara sangat diminimalisasi, sementara peran swasta dibuka lebar-lebar. Memberikan peluang bagi para pemilik modal untuk berkuasa tak terkecuali para asing. Dan setiap potensi yang ada di negeri manapun dijadikan sebagai lahan bisnis bukan untuk semata-mata kemaslahatan umat.

Bahkan aroma propaganda pembentukan opium oleh pemerintah pun tercium. Dengan adanya perusahaan asing yang membantu masyarakat, lalu diberikan banyak penghargaan, ditambah lagi ada apresiasi dari pejabat-pejabat, akan semakin menarik perhatian masyarakat. Dan perusahaan-perusahaan asing pun semakin leluasa untuk mengeruk SDA di negeri ini. Jika dibiarkan begitu saja, harta kekayaan alam di Indonesia akan semakin terkikis lalu habis. Ini sungguh sangat berbeda jauh sekali dengan Islam.

Islam itu sangatlah komplit dan komprehensif. Dengan ditopang oleh sebuah negara yang aturannya berlandaskan dengan aturan Islam (Daulah Islam), sangat menjamin kesejahteraan umatnya. Menjauhkan manusia dari penghambaan sesamanya, menghilangkan penjajahan, tidak mengeksploitasi sampai menjarah SDA.

Kekayaan alam menurut aturan Islam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing. Merujuk pada sabdanya Rasulullah saw.:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

"Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api". (HR Ibnu Majah).

Rasul saw. juga bersabda:

ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ

"Tiga hal yang tak boleh dimonopoli: air, rumput dan api". (HR Ibnu Majah).

Terkait kepemilikan umum, Imam at-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis dari penuturan Abyadh bin Hammal. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul saw. untuk dapat mengelola  sebuah tambang garam. Rasul saw. lalu meluluskan permintaan itu. Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (mâu al-iddu).” Rasul saw. kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut dari dia.” (HR at-Tirmidzi).

Mau al-iddu adalah air yang jumlahnya berlimpah sehingga mengalir terus-menerus.  Hadis tersebut menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir.  Semula Rasullah saw. memberikan tambang garam kepada Abyadh. Ini menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam (atau tambang yang lain) kepada seseorang. Namun, ketika kemudian Rasul saw. mengetahui  bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar digambarkan bagaikan air yang terus mengalir maka beliau mencabut kembali pemberian itu. Dengan kandungannya yang sangat besar itu, tambang tersebut dikategorikan sebagai milik bersama (milik umum).

Tentu yang menjadi fokus dalam hadis tersebut  bukan “garam”, melainkan tambangnya. Dalam konteks ini, Al-Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengutip ungkapan Abu Ubaid yang mengatakan, “Ketika Nabi saw. mengetahui bahwa tambang tersebut (laksana) air yang mengalir, yang mana air tersebut merupakan benda yang tidak pernah habis, seperti mata air dan air bor, maka beliau mencabut kembali pemberian beliau. Ini karena sunnah Rasulullah saw. dalam masalah padang, api dan air menyatakan bahwa semua manusia bersekutu dalam masalah tersebut. Karena itu beliau melarang siapapun untuk memilikinya, sementara yang lain terhalang.”

Alhasil, menurut  aturan Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar  baik  garam maupun selain garam seperti batu-bara, emas, perak, besi, tembaga, timah, minyak bumi, gas dsb, semuanya adalah tambang yang terkategori milik umum sebagaimana tercakup dalam pengertian hadis di atas.

Masyarakat didalamnya harus dibina dengan pembinaan Akidah Islam dan wajib untuk terikat dengan hukum syara'. Karena itu semua menyangkut berbagai persoalan hidup dan harus mengembalikan segala persolannya kepada syari'at Islam, yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah. Allah SWT berfirman:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

"Jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (as-Sunnah) jika kalian mengimani Allah dan Hari Akhir" (TQS an-Nisa [4]: 59).

Dengan begitu, Daulah Islam yang umatnya kokoh dengan keimanannya tidak akan mudah dialihkan oleh siapapun, tidak mudah dikuasai oleh negara manapun. Karena Islam yang juga mengatur kerjasama antar negara akan menyortir segala aktivitas negara yang bekerjasama dengan Daulah Islam. Jika terdapat hal-hal yang bertentangan dan membahayakan bagi Daulah Islam, maka harus diputuskan kerjasamanya agar keamanan dan kesejahteraan masyarakat terjamin.

Dengan SDA yang dikelola oleh Daulah Islam, akan mempertahankan ekonomi suatu negara. Walaupun disaat pandemi seperti sekarang ini. Tidak seperti sistem kapitalis yang hanya mementingkan para penguasanya daripada penderitaan rakyatnya. 

Wallahu a'lam bish-shawwab.[]

Oleh Rahidah

Posting Komentar

0 Komentar