TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Pendidikan Ala Liberalisme


Pandemi COVID-19 mengangkat isu-isu hangat yang menjadi polemik berbagai negara. Dari masalah penyediaan layanan kesehatan, ekonomi, ketahanan pangan hingga permasalahan di sektor pendidikan. Demikian juga di Indonesia, pembukaan tahun ajaran baru menjadi isu pro kontra di kalangan masyarakat. Setelah pihak terkait, baik dari Kemendikbud maupun gugus tugas COVID-19 menyatakan sekolah akan dibuka bagi daerah yang sudah terkategori zona hijau, banyak orang tua yang mengkhawatirkan anak-anaknya ketika berada di sekolah. Meski adanya pemberlakuan protokol kesehatan, namun hal ini tidak meyakinkan para orang tua untuk melepaskan anak-anaknya pergi ke sekolah.

Keputusan Belajar Dari Rumah (BDR) memang salah satu upaya untuk menekan kasus terinfeksi COVID-19 pada anak-anak, meski upaya tersebut tidak lebih baik dari lockdown. BDR mendorong para orang tua untuk lebih antusias mencerdaskan generasi-generasi penerus bangsa. Berbekal kurikulum dari Kementerian Pendidikan para guru pun berusaha memberikan pelajaran meski dengan kondisi yang sangat tidak mendukung. 

Setelah beberapa hari isu ini muncul kepermukaan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan riset kepada tiga responden (orang tua, murid dan pengajar) untuk men-survey pendapat ketiganya mengenai isu sekolah pada tahun ajaran baru. Ternyata dari hasil penelitian didapatkan 66% responden orang tua tidak menyetujui jika sekolah dibuka, sedangkan responden murid dan pengajar menyetujui sekolah dibuka dengan presentase masing-masing pengajar dan murid 54% dan 63,7%. (id.theasianparent.com, 07/06/2020)

Ternyata meski wabah belum berakhir dan kurvanya malah meninggi para petugas Pendidikan tetap memilih untuk melakukan pendidikan tatap muka. Karena sulitnya akses pendidikan jarak jauh yang tiga bulan belakangan dilakukan. Ketidaksiapan sektor pendidikan dalam mendidik generasi bangsa dapat dilihat dari Pekerjaan Rumah yang begitu banyak diberikan dan malah terkesan membebani. Tidak adanya kurikulum yang fleksibel untuk masa-masa pandemi dari Kementerian Pendidikan menyulitkan para pendidik dalam menyampaikan pelajaran lewat daring. Kurikulum yang selama ini dibuat khusus kurikulum untuk tatap muka.

Dilansir dari sumeks.co (13/05/2020), Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), menuturkan, “Selama tiga bulan Kemendikbud seolah-olah menjalankan sistem ’kementerian terserah’, terutama dalam menjalankan proses pembelajaran dari rumah,” ungkap Satriawan Salim.

Ketidaksiapan sektor Pendidikan di masa-masa pandemi juga terjadi pada sarana dan prasarana sekolah. Tidak adanya protokol kesehatan yang pasti dari pemerintah pun membuat para orang tua khawatir akan nasib anak-anaknya ketika di sekolah. Sekolah selama ini hanya menyiapkan protokol kesehatan sesuai antusias dan pengetian dari masing-masing sekolah. 

Muhammad Ramli Rahim menyatakan, “IGI sangat yakin, sekolah yang saat ini digawangi oleh sekitar 60% guru non-PNS dengan mayoritas pendapatan hanya Rp 250.000 per bulan tak akan sanggup menjalankan protokol kesehatan secara ketat bagi anak mulai dari masuk pagar sekolah hingga menanggalkan pagar sekolah, ini belum termasuk protokol kesehatan diantar sekolah dan rumah,” ungkapan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) tersebut memberikan informasi kepada publik, bahwa sesungguhnya sekolah belumlah siap dibuka meski para pengajar dan murid sudah menginginkannya.

Asal permasalahannya bukan pada kemampuan sekolah atupun pihak pengajar. Sepertinya Indonesia kini sudah sangat kental menganut paham liberalisme. Pemerintah tidak benar-benar menjalankan cita-cita bangsa ini seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945, “mencerdaskan kehidupan bangsa…”. Bahkan guru dan sekolah dipersilahkan membuat kreativitas sendiri-sendiri untuk menarik perhatian belajar siswanya.

Lain halnya dengan Islam, agama ini sangat memperhatikan kedudukan ilmu. Setiap muslim diwajibkan menimba ilmu hingga akhir hayatnya, baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Bahkan sejarah mencatat di masa Abbasiyah, khalifah Harun Al-Rasyid membangun Baitul Hikmah, yaitu sebuah perguruan tinggi sebagai pusat penerjemahan lengkap dengan perpustakaannya yang jumlah koleksi bukunya sangat fantastis. Kekayaan koleksi buku juga ditunjukkan oleh perpustakaan di Cordova yang memiliki 600.000 jilid buku. Sedangkan perpustakaan Al Hakim di Andalusia, buku-bukunya disimpan dalam 40 bilik dan setiap bilik berisi 18.000 jilid buku.

Keadaan ini menjelaskan bahwa ada upaya yang cukup besar dari negara untuk mencerdaskan warganya. Negara memberikan sarana berupa perpustakaan lengkap yang dapat diakses oleh siapapun. Kemudahan dalam menimba ilmu di sediakan oleh negara dengan membuat pusat perpustakaan penerjemah, sehingga berbagai ilmu dapat di akses oleh negara-negara berbahasa selain bahasa arab.

Pendidikan berbasis agama Islam pun menumbuhkan kesadaran kepada setiap warganya bagaimana pentingnya menuntut ilmu dan pentingnya menyampaikannya kembali, dari anak-anak hingga para orangtua. Ilmu di dalam Islam menduduki posisi paling tinggi. Karena urusan setiap seorang muslim berlandaskan dalil syar’i, maka ketika seorang muslim abai untuk mencari ilmu bisa jadi ia tidak akan dapat menjalani kehidupan sesuai dengan aturan penciptanya. Apapun yang muslim lakukan harus berdasarkan ilmu dari Alloh SWT dan bukan ilmu menurut kemampuan akal dan hawa nafsunya saja. Walhasil pelayanan oleh negara dalam hal pendidikan menjadi sangat urgent.

Sedangkan kapitalisme liberalisme terbukti telah gagal untuk menyediakannya. Maka dari itu, sudah saatnya semua dikembalikan kepada pengaturan yang fitrah. Pengaturan berlandaskan pada syari’at Islam yang membawa rahmat bagi seluruh umat.

Oleh: Riska Malinda, S.Kom. 
Ibu Rumah Tangga Peduli Generasi

Posting Komentar

0 Komentar