+
YUK JOIN di TINTA INTENS 4

Pariwisata Dibuka kala Wabah, Tepatkah?


Perekonomian negara-negara penganut sistem kapitalisme telah mencapai titik nadir, termasuk Indonesia. Ya, pandemi Covid-19 ini telah meluluhlantakkan perekonomian dunia bahkan negara adidaya sekalipun seperti Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat selama pandemi ini menyentuh minus 4,8% (www.katadata.co.id, 30/04/2020). Pun dengan Indonesia, berbagai lembaga keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II negatif hingga -6% (www.liputan6.com, 16/06/2020).

Menyikapi pertumbuhan ekonomi yang kian merosot, para kapitalis menjadikan skema New Normal Life sebagai jalan keluar. Kebijakan ini pun yang kemudian diambil oleh penguasa negeri ini. Sejak Mei lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekankan pentingnya bersiap siaga untuk menghadapi era normal baru.

Menindaklanjuti pelaksanaan kebijakan New Normal Life, pariwisata menjadi sektor yang dipersiapkan untuk dibuka kembali. Melansir dari www.liputan6.com (28/05/2020), dalam rapat terbatas melalui video conference Presiden Jokowi meminta agar pembukaan sektor pariwisata dipersiapkan dengan matang.

Pada Sabtu (27/06), Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan bahwa salah satu destinasi wisata di Kota Batu, Jatim Park (JTP) 2, sudah kembali dibuka untuk wisatawan, dengan menerapkan pembatasan jumlah pengunjung dari kapasitas maksimum yang ada. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali diperkirakan akan membuka sektor pariwisata pada Agustus mendatang (www.tempo.com, 20/06/2020).

Mengingat pariwisata adalah tempat yang sulit dijauhkan dari keramaian, tentu kebijakan pembukaan kembali sektor pariwisata ini mengkhawatirkan. Bukankah risiko penyebarannya justru semakin besar? Hal ini pulalah yang kemudian mengundang komentar Eddy Krismeidi Soemawilagi. Deputy of President ASEAN Tourism Association itu mencontohkan pembukaan perjalanan domestik di Korea Selatan yang justru menimbulkan kasus baru (www.kompas.com, 16/05/2020).

Indonesia sebagai salah satu negara penginstal sistem ekonomi kapitalis meniscayakan pariwisata sebagai salah satu penyokong ekonominya. Padahal nilainya amat jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan hasil pengelolaan kekayaan sumber daya alam (SDA) di negeri ini. Tentu dengan catatan jika pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Namun amat sangat disayangkan, pada kenyataannya liberalisasi SDA menjadikan pengelolaan kekayaan alam negeri ini diserahkan pada swasta asing.

Jikalau penguasa negeri ini serius mengelola potensi kekayaan alam yang berlimpah ruah di darat maupun di laut ini, maka bisa dipastikan negara akan mampu mencetak lapangan kerja yang luas bagi seluruh rakyatnya. Hal ini tentu akan berimbas pada kemudahan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dan jika hal ini terwujud maka akan mampu memperkuat perekonomian negara.

Namun jauh panggang dari api, penerapan ekonomi kapitalis di negeri ini justru menyebabkan deindustrialisasi sebab pemerintah enggan menciptakan lapangan kerja bagi seluruh rakyatnya dan lebih memilih menggantungkan diri pada sektor pariwisata. Rakyat pun akhirnya sulit mendapat pekerjaan sebab tak ada industri yang tumbuh dan mampu menampung jumlah tenaga kerja yang besar. 

Kebijakan pembukaan pariwisata ini pun patut diduga sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para pengusaha di bidang pariwisata. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyebut industri pariwisata rugi Rp 21 triliun akibat corona (www.bisnis.tempo.co, 26/04/2020). Hal inilah yang sepertinya mendesak pemerintah untuk segera menormalkan kembali dunia pariwisata. Namun jelas, nyawa rakyat tentu akan dipertaruhkan bila hal ini benar-benar terjadi. Dari sini kita bisa melihat bagaimana nyawa rakyat tak lebih berharga daripada ekonomi dalam paradigma sistem kapitalisme.

Melihat masih masifnya penyebaran virus corona di negeri ini, tentu kebijakan pembukaan sektor pariwisata ini patut dipertanyakan. Sudah tepatkah solusi yang diambil penguasa negeri ini? Data kasus positif Covid-19 di Indonesia yang sudah mencapai lebih dari 50 ribu kasus sepertinya sudah cukup menjawab ketidaktepatan langkah yang diambil penguasa ini.

Inilah gambaran rezim yang menerapkan sistem bathil kapitalisme-sekuler. Kebijakan yang diambil jauh dari bimbingan wahyu ilahi dan hanya berorientasi pada materi. Tak heran, kebijakan yang dihasilkan sangat jauh dari kata solutif bahkan cenderung inkonsistensi dan memaksakan. Seperti halnya kebijakan pembukaan kembali sektor pariwisata di kala pandemi ini. Tentu kebijakan ini adalah solusi yang tidak tepat atas persoalan umat hari ini sebab yang dibutuhkan oleh rakyat hari ini adalah hadirnya penguasa yang menjamin pemenuhan kebutuhan hidup mereka, utamanya kebutuhan pokok.

Lain halnya dengan Islam. Wisata dalam pandangan Islam adalah sarana untuk taqarrub ilallah sekaligus sarana membangun keakraban antar sesama kaum Muslim. Kita pun mengenal istilah tadabbur dan tafakur alam yang tujuannya tak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentu pelaksanaannya pun harus tetap sesuai dengan hukum syara'.

Berwisata pun hanya diperbolehkan ketika kondisi tidak membahayakan. Adapun jika situasi pandemi seperti halnya hari ini, maka negara akan memusatkan perhatiannya pada penanganan wabah dengan melakukan karantina wilayah. Negara akan menjamin pemenuhan kebutuhanan masyarakat terdampak wabah, terutama kebutuhan primer.

Mengingat wisata merupakan kebutuhan tersier, maka hal ini tidak terlalu diprioritaskan. Paradigma seperti ini hanya akan dijumpai manakala negara diatur menggunakan syari'at Islam. Islam telah menjelaskan bahwa tugas seorang pemimpin tak lain adalah mengurusi urusan umat (ri'ayah syu'unil ummah).

Sistem ekonomi Islam pun tidak menjadikan pariwisata sebagai penyokong ekonominya, melainkan dengan salah satunya yaitu mengelola secara mandiri sektor strategis SDA. SDA dalam pandangan Islam termasuk ke dalam kepemilikan publik yang wajib dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya kepada seluruh rakyat. Dalam usaha mengelola kekayaan SDA tersebut negara akan menumbuhsuburkan perindustrian, sehingga akan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi seluruh rakyat.

Sistem ekonomi Islam ini telah terbukti mampu mewujudkan kesejahteraan. Sejarah bahkan mencatat peradaban Islam mampu mewujudkan perekonomian yang kuat dan stabil selama kurang lebih 1300 tahun. Hal ini tak lain disebabkan pengaturan negara berlandaskan pada syari'at yang sudah pasti akan mendatangkan maslahat.

Wallahua'lam bish-shawab.[]

Oleh: Dwi Miftakhul Hidayah, S.ST 
Aktivis Muslimah Jember

Posting Komentar

0 Komentar