TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Pandemi 'Hectic', Gegara Tagihan Listrik Naik


Sungguh pilu nasib warga negeriku. Sudahlah harus berjuang bertahan hidup di era pandemi dengan ekonomi yang serba sulit, kini harus ditambah dengan permasalahan naiknya tagihan listrik yang melilit. Sejak awal Mei telah ramai diberitakan di media massa juga diperbincangkan di media sosial tentang banyaknya pelanggan PLN yang mengeluhkan tagihan bulanan yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Akhir-akhir ini, PLN memang kerap menerima banyak keluhan dari pelanggan terkait lonjakan tagihan listrik. Menurut Executive Vice President Quality Assurance Produk dan Layanan PLN Hikmat Drajad, rata-rata jumlah keluhan yang diterima PLN secara nasional tiap hari mencapai 899 kasus. Mayoritas keluhan tersebut disampaikan melalui pusat panggilan PLN 123. Di samping itu, pengaduan juga banyak disampaikan melalui email serta media sosial seperti facebook dan twitter. (kontan.co.id, 7/5/2020)

Para pelanggan mengeluh karena kenaikan dianggap tidak masuk akal. Rata-rata tagihan mereka naik hingga 2x lipat. Bahkan ada yang sampai 3x lipat. Seperti yang dialami seorang pelanggan PLN bernama Dyah Rosmalawati seperti dilansir oleh detikcom, 9/5. Menurut Dyah, lonjakan tagihan listriknya tersebut sangat tidak masuk akal. Yang sebelumnya pada bulan April berkisar Rp 200 ribuan tetapi pada bulan Mei menjadi Rp 750 ribuan. (detik.com, 9/5/2020)

Kenaikan tagihan listrik ini tentu menambah beban berat masyarakat yang memang telah mengalami masa-masa sulit selama pandemi. Keharusan untuk berada di rumah jelas memberi dampak besar bagi perekonomian mereka. Bahkan akibat adanya resesi, perusahaan besar pun banyak yang merumahkan karyawannya. Sudahlah harus berjibaku melawan virus Corona yang berbahaya, masyarakat pun harus memutar otak bagaimana agar dapat tetap memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan, kenaikan tagihan listrik ini pun makin menambah derita mereka.

Dengan banyaknya keluhan dari pelanggan, pihak PLN pun berupaya memberikan penjelasan. PLN berdalih kenaikan tagihan bukanlah karena adanya kenaikan tarif ataupun adanya subsidi silang selama masa pandemi. Menurut PLN kenaikan ini disebabkan 2 bulan sebelumnya tidak dapat dilakukan pencatatan meteran secara manual. Petugas tidak datang ke rumah pelanggan demi menghindari penyebaran virus Corona. Oleh karena itu, penghitungan tagihan dilakukan dengan menghitung rata-rata pemakaian listrik di kurun 3 bulan sebelumnya. Ini berlaku untuk bulan April dan Mei 2020.

Sementara untuk bulan Juni, pencatatan aktual sudah bisa dilaksanakan dengan telah adanya pelonggaran PSBB dan persiapan menyambut New Normal. Oleh karenanya, tagihan yang sebenarnya telah mengalami kenaikan semenjak pemberlakuan kebijakan work from home dan belajar dari rumah, terakumulasi pada tagihan bulan Juni 2020. Sehingga kenaikan tagihan pun cukup besar.

Pemerintah juga beralasan dengan adanya kebijakan untuk beraktivitas di rumah, otomatis pemakaian listrik di rumah pun meningkat. Walhasil, tagihan pun ikut membengkak. Namun benarkah demikian? Apakah lantas pemerintah dapat berlepas tangan dan membiarkan rakyat terus menanggung beban?

Ironi negeri kapitalis memang sungguh menyayat hati. Bagaimana tidak, dalam sistem kapitalis kepentingan rakyat tak pernah lebih utama dari pertimbangan untung rugi materi. Sehingga dalam setiap upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemerintah pun berupaya untuk jangan sampai merugi. Meskipun itu berarti rakyat yang harus menanggung beban tak terperi.

Dalam permasalahan listrik ini saja misalnya. Katakanlah memang telah terjadi peningkatan pemakaian listrik selama aktivitas di rumah saja. Namun, apakah pemerintah kemudian tak punya hati dan tak peduli meski hal ini berarti beban rakyat kian bertambah? Dalam pertimbangan kapitalis hal ini memang sangat niscaya. Sebab yang terpenting adalah pemerintah tidak merugi. Tidak peduli meski dengan itu rakyat harus makin terbebani.

Begitulah tabiat sistem kapitalisme. Ini pun kian menegaskan bagaimana abainya pemerintah terhadap urusan rakyat serta bagaimana sektor strategis layanan publik tidak menyesuaikan pelayanannya dengan meringankan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di masa pandemi. Namun, lagi-lagi dengan tetap berhitung untung rugi.

Padahal listrik adalah kebutuhan pokok rakyat yang semestinya pemerintah dapat menjamin terjangkaunya listrik dengan mudah dan dengan harga murah, bahkan gratis jika memungkinkan. Hal itu sejatinya bukan hal yang mustahil untuk dilakukan mengingat sumber daya alam kita yang begitu melimpah. Potensi penyediaan listrik melalui berbagai macam sumber energi sebenarnya sangat memadai. Sayangnya pengelolaannya masih jauh dari optimal. Sehingga listrik murah bahkan gratis bagi rakyat pun masih jauh dari angan. 

Paradigma kapitalisme yang menjadikan pengelolaan urusan rakyat bukan demi semata-mata kesejahteraan rakyat, telah menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat hanya sebagai ladang bisnis kapitalis yang berorientasi untung rugi. Tak peduli meski rakyat terhimpit asal mereka dapat terhindar dari pailit. 

Jauh berbeda dengan pengurusan urusan rakyat dalam sistem Islam. Yang memang berparadigma sebagai riayah dan bukan bisnis semata. Di mana listrik seharusnya merupakan satu di antara 3 kepemilikan umum yang seharusnya siapa saja berhak mendapatkannya dengan bebas. Rasulullah saw bersabda dalam salah satu haditsnya, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)


Listrik dapat dikategorikan dalam api yang merupakan sumber energi pokok yang diperlukan oleh seluruh masyarakat. Sehingga tidak boleh ia dikelola dengan landasan untuk meraih keuntungan. Apalagi dengan menggandeng pihak swasta yang jelas-jelas berorientasi pada laba. Listrik semestinya dikelola sepenuhnya oleh negara dan diberikan kepada rakyat dengan kemudahan bahkan kalau perlu dengan cuma-cuma.

Benarkah itu mungkin untuk direalisasikan? Tentu sangat mungkin jika saja kekayaan sumber daya alam kita sepenuhnya dikelola oleh negara. Kekayaan alam, hutan, hingga aneka potensi tambang yang tersebar di seluruh tanahnya, seharusnya dapat dikelola dengan optimal dan diperuntukkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat. Termasuk dalam pembangunan pembangkit listrik dan infrastrukturnya. Sehingga listrik dapat sampai ke rakyat dengan bea yang murah bahkan cuma-cuma.

Hal itu hanya dapat terwujud dalam sebuah negara yang mejadikan kepengurusan rakyat sebagai prioritas utama. Bukan negara yang disetir oleh para pengusaha seperti yang saat ini terjadi di negeri kita. Negeri yang telas dicengkeram para kapitalis, pengusaha, dan menjadikan para penguasa sebagai hambanya. Yang siap melayani meski itu berarti menjadikan rakyat sebagai tumbalnya.

Sudah saatnya kita menyadari bagaimana sistem di negeri ini menjadikan rakyatnya sebagai anak tiri di negeri sendiri. Rakyat kesulitan pun tak ada lagi empati. Hanya peduli pada konglomerasi yang harus dijamin agar tak merugi. Maka, begitu nyata dzalimnya sistem ini. Sehingga menjadikan Islam sebagai solusi pun tak dapat ditawar-tawar lagi. Wallahu a'lam bishshawab.[]

Oleh : Mukhy Ummu Ibrahim
Member Akademi Menulis Kreatif


Posting Komentar

0 Komentar