TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Pancasila dan Perdebatan NKRI


Munculnya wacana pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, semakin menimbulkan kontroversi apa yang dilakukan pemerintah sekarang. Selain diduga akan memunculkan kembali Komunisme di Indonesia namun juga hal ini seakan memalingkan isu dari penanganan terhadap wabah pandemi dan beralih kepada propaganda akan ada bahaya mengancam khususnya dari para pengusung Khilafah yang dianggap berbahaya.

Seharusnya Pemerintah dan DPR memprioritaskan keselamatan masyarakat dan tetap berproduktivitas dalam perekonomian untuk menjaga kestabilan negeri. Namun alih-alih memikirkan hal tersebut para pejabat malah membahas sesuatu hal yang dianggap berbahaya padahal tidak berbahaya dan tidak ada manfaatnya secara langsung bagi masyarakat.

Sejak berdirinya negeri ini, dan menyatakan kemerdekaan dari penjajahan, munculnya Pancasila dan NKRI tidak pernah ada kata berhenti dari perdebatan. Pertarungan ideologi yang sesungguhnya telah terjadi yakni antara islam dan sekulerisme, dan menyusup diantaranya Komunisme. Maka dari itu sebenarnya Pancasila dan NKRI merupakan produk politik. Terlebih lagi dengan adanya RUU HIP ini yang cenderung dipaksakan dan diharuskan untuk kejar tayang.

Bila kita menelusuri sejarah, saat itu Jepang meminta tokoh-tokoh nasional membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Dalam waktu yang singkat terbentuk lah badan tersebut. Pada tanggal 29 Mei 1045, Sidang BPUPKI I diselenggarakan dan tanggal 31 Mei 1945 dibacakan rumusan dasar negara oleh Mr Soepomo. Baru pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai dasar negara yang disebut dengan Pancasila.

Pada tanggal 22 Juni disusunlah Piagam jakarta. Di dalam piagam ini ada frase “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya”, namun dihapus dengan alasan politis. Dari sini sudah menunjukkan bagaimana pertarungan kaum nasionalis-sekuler dengan islam, dan adanya ‘pengkhianatan’ terhadap umat islam. Pada tanggal 16 agustus 1945 dibentuk panitia penghalus bahasa sekaligus rumusan terakhir dari Pancasila sebelum memproklamirkan diri dengan kemerdekaan.

Namun setelah merdeka, perdebatan dan perubahan terhadap negeri ini terus terjadi. Perubahan pada tanggal 16 Oktober 1945 Maklumat Wakil Presiden No.X yang menghentikan kekuasaan luar biasa Presiden sebelum masa waktunya dan memberikan kekuasaan kepada MPR dan DPR. Lalu tanggal 3 Nopember 1945 tentang pembentukan Partai Politik sebanyak-banyaknya.

Lalu pada tanggal 14 Nopember 1945, keluar Maklumat yang mengubah sistem kabinet Presidensial menjadi sistem kabinet Parlementer berdasarkan asas Demokrasi Liberal. Dengan asas tersebut sejatinya Indonesia menuju pemerintahan yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Bahkan pada tanggal 27 Desember 1949 disepakatilah butir-butir kesepakatan yang mengubah konstitusi dan NKRI hasil dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag dan terbentuklah RIS (Republik Indonesia Serikat). Bahkan Muqaddimah RIS menghapus pembukaan UUD 1945 serta rumusan Pancasila yang berbeda dengan sekarang. 

Perubahan dan perdebatan terus-menerus terjadi, akhirnya terbitlah deskrit Presiden 5 Juli 1959, lahirlah pemerintahan orde lama hingga tahun 1966. Dan Orde Lama berakhir digantikan oleh Orde Baru hingga reformasi tahun 1998. Di era reformasi UUD 1945 terjadi empat kali amandemen (perubahan). Pertama, tanggal 19 oktober 2000 – 18 agustus 2000, kedua tanggal 18 agustus 2000 – 9 November 2001, yang ketiga tanggal 9 November 2001 – 10 Agustus 2020, dan keempat 10 Agustus 2002 hingga sekarang. 

Khusus pada pembahasan Pancasila. Secara teoritis sebenarnya Pancasila tidak tepat dikatakan sebagai ideologi. Adapun ideologi (mabda’) di dunia ini ada 3 macam yaitu Komunisme-Sosialisme, Sekulerisme-Kapitalisme, dan Islam. Pancasila tidak termasuk ideologi. Kalau ingin mengatakan pancasila sebagai idelogi maka harus sesuai dengan makna ideologi itu sendiri.

Menurut Muhammad Hiwari (2007) ideologi (mabda’) adalah merupakan akidah rasional yang memancarkan aturan untuk semua aspek kehidupan. Sedangkan akidah itu sendiri adalah pemikiran yang menjelaskan hakikat kehidupan dunia yang terdiri dari manusia, alam semesta, dan kehidupan; hakikat realitas yang ada sebelum kehidupan dunia dan realitas yang ada sesudahnya, serta hubungan ketiganya dengan realitas yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia.

Didalam ideologi (mabda’) itu sendiri mencakup fikrah dan thariqah. Fikrah itu adalah pemikiran menyeluruh dan aturan sebagai pemikiran cabang untuk seluruh aspek kehidupan. Sedangkan thariqah adalah tatacara penerapan aturan akidah, tatacara pemeliharaan, dan tatacara pengembanan akidah. Atau dengan kata lain fikrah dan thariqah itu adalah konsep dan metode. 

Bila merujuk pada definisi tersebut berarti Pancasila bukan ideologi namun dapat disebut sebagai pandangan terhadap nilai-nilai tertentu. Karena ideologi mencakup pemikiran menyeluruh, dan pemikiran lain selain pemikiran menyeluruh berarti pemikiran cabang adalah bagian dari ideologi. Sehingga Pancasila akan dapat masuk ke dalam ideologi manapun karena termasuk pemikiran cabang. 

Maka dari itu, Pancasila bisa di bawa ke arah Sosialisme, sebagaimana dulu di Indonesia ada pandangan Nasakom (Nasionalis, Agama & Komunis) oleh Bung Karno sendiri. Dan bisa di bawa ke arah Sekulerisme (pemisahan agama dari kehidupan), sebagaimana Pancasila di masa Soeharto dan masa kini. Yaitu menolak Sosialisme-Komunis, namun juga tidak menjadikan agama Islam sebagai pengatur seluruh sendi kehidupan.

Dari sisi praktik, maka tidak ada tataran praktis bagaimana Pancasila itu dapat diamalkan. Ketika manusia itu berbuat, pasti akan merujuk kepada pandangan hidupnya sebagai manusia yang berlandaskan kepada ketiga ideologi tadi. Bagi umat islam tentulah akan mengacu kepada islam sebagai pedoman hidupnya sehari-hari. Jika ada menjalankan yang berjalan dengan landasan Pancasila, maka Pancasila itu harus sesuai dengan islam. 

Bahkan para pemikir di negeri ini juga sudah berupaya menyusun bagaimana praktik Pancasila baik dalam Undang-undang maupun sistem dan aturan praktis. Namun tidak ada satupun yang berdasarkan Pancasila, semuanya merujuk kepada asas manfaat, mudharat, kebersamaan, musyawarah dan kesepakatan dan ini bagian dari asas sekulerisme. Kalaupun seakan-akan sesuai dengan Pancasila maka itu hanya dipaksakan cocok saja.

Kita ambil contoh misalnya, apakah dengan menjual pengelolaan SDA kepada asing termasuk sesuai dengan Pancasila? Apakah hutang yang berkaitan dengan riba termasuk sesuai dengan Pancasila? Kalau di jawab sesuai, maka tentu saja ini akan menjadikan Pancasila bertentangan dengan Islam, karena Islam melarang itu semua. Namun kalau tidak sesuai, maka negeri ini tidak pernah mengamalkan Pancasila.

Walhasil, perlu kembali kita menelaah dan mendalami konsep dasar dari ideologi itu sendiri. Termasuk bagaimana ideologi itu bisa menjadi aturan dan mengatur kehidupan masyarakat, tanpa ada kepentingan manusia manapun. Karena munculnya ideologi ini berasal dari dua macam cara. Yang pertama dari akal dan benak manusia, dan yang kedua berasal dari wahyu Allah swt. 

Maka kalau kita lihat aturan yang mengatur negeri ini semuanya berasalkan dari akal manusia biasa, dan kesepakatan bersama atau karena suara terbanyak hasil dari voting ketika tidak mencapai kesepakatan. Disana tidak ada Pancasila apalagi agama khususnya agama Islam.

Wallahu’alam.[]

Oleh Wandra Irvandi

Posting Komentar

0 Komentar