TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Pajak Digital, Solusi atau Ironi?


Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% akan dikenakan atas pembelian produk dan jasa digital dari pedagang atau penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mulai tanggal 1 Juli 2020. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan Pasal 6 ayat 13a Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.

Direktorat Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengatakan bahwa pemungutan PPN dari PMSE ini sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48 tahun 2020 tentang tata cara pemungutan pajak pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

PPN adalah salah satu jenis pajak yang harus ditanggung konsumen ketika membeli atau menggunakan suatu barang dan jasa. Pemungutan pajak digital pada PMSE dilakukan oleh perusahaan yang melakukan transaksi elektronik, seperti belanja online dan mengakses aplikasi Netflix, lalu disetorkan kepada pemerintah. 

Dilansir dari kontan.co.id, Penerapan PPN pada PMSE diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam rangka menanggulangi dampak wabah Covid-19 dan menjaga kredibilitas anggaran negara serta stabilitas perekonomian negara di masa krisis global seperti ini. Melalui pajak, pemerintah mengajak semua pihak untuk bahu-membahu, mengambil peran mengatasi tantangan akibat Covid-19.

Padahal jika kita telaah, kebijakan pemungutan pajak digital ini bukanlah solusi dalam penanganan kedaruratan bencana akibat Covid-19. Kebijakan ini malah menunjukkan bahwa pemerintah seolah tak mau rugi atas kedaruratan penanganan wabah Covid-19. Ironis, pemerintah kapitalis tetap memikirkan untung-rugi disaat bencana sedang melanda negeri ini. Seperti yang kita tahu bahwa pajak merupakan komponen utama pemasukan APBN, maka dari itu pemerintah terus membuat berbagai kebijakan mengenai pajak yang terus memalak semua aspek perekonomian. Tak luput pula di masa himbauan di rumah saja seperti sekarang ini, yang dimana akses di dunia digital pun semakin melonjak, menjadikan pemerintah mengambil kesempatan untuk mencari berbagai alasan untuk terus merampas uang rakyat.

Sistem ekonomi kapitalis memang menjadikan pemungutan pajak sebagai penopang kehidupan negara, alih-alih berpikir memudahkan kehidupan rakyat, pemerintah justru terus mencari celah untuk membuat kebijakan agar uang rakyat bisa terus dipalak. Rezim yang berpegang teguh pada sistem kapitalis ini sungguh tak kenal halal dan haram. Praktik ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pun selalu bersifat mengekploitasi rakyat dan bertentangan dengan hukum Islam.

Hal ini justru berbanding terbalik dengan sistem yang diterapkan pada Khilafah. Fungsi penguasa dalam perspektif Islam adalah sebagai pelayan dalam fungsi pengurusan dan perlindungan. Negara bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan rakyat, bukan malah menjadikan rakyat terus-menerus tercekik oleh kebijakan pajak seperti yang terjadi pada sistem negara kapitalis. Apalagi menjadikan pajak sebagai langkah dalam berlepas tangan dari kewajiban menjamin hak kesehatan rakyat di tengah wabah Covid-19 saat ini. Sungguh sebuah ironi di negara kapitalis karena penguasa menjadikan uang rakyat sebagai sumber pemasukan terbesar negara.

Pajak pada masa Khilafah bukanlah pendapatan utama negara, karena negara memiliki sistem perekonomian yang mempunyai banyak pos pendapatan tetap negara Khilafah. Pertama, pengelolaan harta kepemilikan umum, seperti air, api, padang rumput, barang tambang dalam jumlah sangat besar, jalan sungai, laut, hutan, dan sebagainya. Kedua, pengelolaan harta milik negara, seperti gedung dan kendaraan pemerintah. Ketiga, pendapatan dari non-muslim, seperti kharaj, fa’i, dan jizyah. Keempat, pendapatan dari muslim, seperti zakat, wakaf, infak dan sejenisnya. Terakhir, yang kelima berupa pendapatan temporal, misal berasal dari denda. Adapun dharibah (pajak), negara hanya akan menempatkannya pada opsi terakhir. Itupun dengan konsep yang berbeda jauh dengan pajak yang diterapkan pada sistem kapitalis. 

Dikutip dari muslimahnews.com, pajak dalam Islam hanya memiliki satu fungsi, yakni fungsi stabilitas dan bersifat insidental. Dia hanya dipungut saat kas negara kosong dan dipungut dari orang-orang kaya yang beragama Islam saja. Jadi tidak dikenakan pada seluruh warga negara sebagaimana yang terjadi sekarang. Dan manakala problem kekosongan kas negara tadi sudah teratasi, maka pajak pun harus dihentikan. Dengan demikian, pajak dalam Islam, tidak akan dirasakan sebagai bentuk kezaliman. Bahkan pajak, akan dipandang sebagai bentuk kontribusi warga negara yang berkelebihan harta atas urusan umat yang berimplikasi pahala dan kebaikan.

Dengan demikian, telah jelas bahwa solusi hakiki yang kita butuhkan hanya berasal dari sistem Islam dan penerapannya dalam negara Khilafah. Islam telah memberikan sistem perekonomian yang sempurna dan mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam penerapannya. Negara akan berupaya untuk memaksimalkan semua pos-pos pendapatan yang telah ditetapkan oleh aturan Islam dan pos pemasukan tersebut yang akan dimanfaatkan oleh negara Islam dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Islam tidak akan pernah membuat aturan yang zalim terhadap rakyat seperti aturan yang dibuat manusia dalam sistem kapitalis-sekuler saat ini.[]

Oleh : Trissa Silvian 
Aktivis Dakwah Kampus


Referensi
https://nasional.kontan.co.id/news/ingat-lagi-1-juli-2020-perdagangan-melalui-sistem-elektronik-akan-dikenakan-ppn
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200519084853-37-159425/ingat-mulai-1-juli-pelanggan-netflix-zoom-cs-kena-ppn-10
https://www.muslimahnews.com/2019/07/15/memalak-rakyat-atas-nama-pajak/
https://www.muslimahnews.com/2019/07/16/pajak-nasi-bungkus-mpek-mpek-kresek-dan-kenaikan-harga-materai-ironi-negara-kaya-dalam-menambal-pendapatan-yang-tak-meningkat/
https://www.youtube.com/muslimahmediacenterid

Posting Komentar

0 Komentar