TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

New Normal Kok Maksa?


Empat bulan sudah dunia didekap Covid-19. Penyebarannya sangat kilat. Tak ayal, detik demi detik korban yang terinfeksi Covid-19 semakin banyak. Sejak wabah ini menyebar ke Indonesia, berbagai upaya coba dilakukan. Mulai dengan social distancing, memberikan himbauan agar masyarakat tetap #stayathome dan menerapkan pola hidup sehat untuk pencegahan. Munculnya wacana darurat sipil yang menuai pro-kontra. Hingga akhirnya diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Namun, seiring berjalannya waktu PSBB pun menuai banyak kritik. Jumlah korban tetap mengalami kenaikan setiap harinya. Bahkan hingga saat ini jumlah kasus kian meningkat drastis. Pemerintah tidak hanya gagap, tapi juga terbukti gagal menangani Covid-19 ini.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, nyatanya membuat masyarakat semakin meraung dan galau. Di masa pandemi, pemerintah justru menaikan iuran BPJS Kesehatan, enggan menurunkan harga BBM padahal minyak dunia sedang turun, aturan PSBB tidak konsisten, sampai tarik ulur adanya larangan mudik pulang kampung. Sampai-sampai pemerintah memunculkan opsi baru yaitu New Normal.

New Normal merupakan sebuah tatanan baru kehidupan yang baru dengan menggunakan protokol kesehatan. Tatanan baru ini disebut sebagai upaya untuk menstabilkan perekonomian negara. Sedangkan melihat kondisi Indonesia sendiri kurva Covid-19 masih belum melandai. Dapat dibilang masih jauh dari barometer aman untuk pemberlakuan kebijakan New Normal.

Meskipun mendapatkan kritikan pedas dari berbagai pihak. Pemerintah justru terlihat keukeuh menerapkan New Normal. Ini dapat dilihat dari adanya upaya relaksasi PSBB dan dibukanya kembali operasional moda transportasi. Bahkan jagad maya sudah diramaikan dengan foto dan video kerumunan massa di tempat perbelanjaan maupun mall-mall yang mulai di buka kembali. Selain itu, suasana di jalan raya pun sudah mulai padat dan mengalami kemacetan. Mirisnya, di sisi lain kasus baru tetap saja semakin meningkat.

Achmad Yurianto juru bicara pemerintah memberikan statement dalam penanganan si Covid-19 terbilang sejak 22-23 Mei 2020 kasus positif mendapati ekskalasi sebanyak 949 orang. Akan halnya, total afair Covid-19 per tanggal 31 Mei 2020 telah menggapai 26.473 kasus, (solopos.com, 23/5/2020).


Lebih dahulu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sudah memberitahukan bahwa semua pihak agar tetap mewaspadai probabilitas terjadinya lonjakan afair Covid-19 berakhirnya hari raya Idul Fitri. Hal itu bisa terjadi disebabkan banyaknya masyarakat yang tidak mau mematuhi protokol kesehatan sepanjang memestakan hari raya Idul Fitri, (tirto.id, 26/5/2020).

Wakil Ketua Umum PB IDI dr. Adib Khumaidi juga mengklaim pemerintah agar mengadakan pertimbangan setelah lebaran. Memandang kala masa pembelahan sel pada virus Covid-19 sekitar dua pekan. Oleh sebab itu, setidaknya dua pekan usai perayaan lebaran dipastikan sudah ada hasil evaluasi sehingga dapat disusunnya kebijakan lebih lanjut, (republika.co.id, 25/5/2020).

Nyata jika pemerintah tampak tidak menggubris masukan para ahli. Agar tidak gegabah mengambil kebijakan. Alih-alih memutus mata rantai penularan si Covid-19, sebalik justru kasus bertambah sebab wacana New Normal. Semestinya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang matang untuk memaksimalkan penangan Covid-19 dan menghindarkan korban bertambah. Jika tidak, maka cara apapun yang telah ditempuh baik dengan dalih pertumbuhan perekonomian atupun menormalkan keadaan sosial hanya akan memperkeruh situasi daturat.

Melihat solusi yang tidak tepat dan tidak solutif di masa pandemi. Jelas menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menuntaskan wabah Covid-19. Alih-alih memberikan solusi yang cemerlang, justru solusi tambal sulam ala kapitalisme yang menuai masalah baru.

Tentu berbeda jika solusi yang diberikan berasal Allah Swt. Solusi tersebut pasti mampu menuntaskan masalah hingga ke akarnya. Solusi yang pastinya juga sejalan dengan ilmu dan sains dalam aspek kesehatan seperti ini. Syariah Islam diterapkan sebagai bukti negara menjalankan tanggung jawabnya dan menjamin kemaslahatan umat. Jadi, umat akan mendapatkan jaminan dari segi kesehatan, perekonomian, pendidikan, maupun keamanan tanpa melihat status masyarakatnya. 

Islam memutus mata rantai penularan wabah dengan opsi lockdown, sembari memaksimalkan upaya menangani bertambahnya jumlah korban. Sebagai halnya dalam hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, "Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Jika terjadi wabah di tempat kalian berada, janganlah kalian keluar dari wilayah itu." (HR al-Bukhari).

Negara merupakan pilar utama dalam pelaksanaan syariah secara kaffah dalam setiap aspek kehidupan. Termasuk dalam menetapkan kebijakan penyelesaian wabah. Tidak hanya menerapkan lockdown dan memenuh kebutuhan pokok rakyanya. Namun juga memfasilitasi dan mendanai upaya penemuan antivirus/vaksin, serta pengobatan terbaru.

Negara harus hadir sebagai penanggung jawab semua urusan umat. Negara senantiasa ada dan menjadi terdepan dalam setiap keadaan rakyatnya. Negara tidak menyerahkan urusan rakyat pada pihak yang lainnya .

Sejatinya negara  memprioritaskan urusan kehidupan rakyat. Karena itulah, gambaran dari posisinya sebagai raa’in dan junnah. Negara tidak boleh mengadopsi sebuah kebijakan yang dapat mengabaikan nasib mereka.

Dalam kondisi apa pun keselamatan rakyat terus-menerus akan menjadi pertimbangan utama bagi negara. Seperti dalam hadis yang isinya sebagai berikut:

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan disahihkan al-Albani).

Wallahu  a'lam bi ash-shawab.

Oleh Nisaa Qomariyah, S.Pd.
Praktisi Pendidikan dan Muslimah Peduli Negeri

Posting Komentar

1 Komentar