TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Nasib Malang Mahasiswa, Terhimpit UKT di Tengah Pandemi


Wabah COVID-19 yang tak kunjung reda bagai kan telah menyihir berbagai aspek kehidupan dan memberikan perubahan yang nyata dalam berbagai bidang kehidupan. Bidang ekonomi adalah salah satu bagian yang paling terkena dampak dari wabah ini. Bagaimana tidak, roda perekonomian yang sebelumnya bergerak lancar dengan berbagai kerja sama terjadi baik dalam negeri maupun luar negeri tiba-tiba bergerak melambat bahkan ada yang mogok. Permasalahan ini cukup membuat masyarakat frustasi termasuk juga kalangan mahasiswa.

Mahasiswa mengeluhkan pembayaran UKT yang mahal di tengah pandemi dalam situasi kondisi perekonomian negara yang tidak stabil dan memberikan pengaruh pada ekonomi keluarga termasuk keluarga mahasiswa. Kamis, 18 Juni mahasiswa dari Universitas Brawijaya melakukan aksi demonstrasi menuntut penuruna biaya kuliah ditengah pandemi Corona (okezone.com,18/07).  

Hal yang sama juga dilakukan oleh mahasiswa dari kampus UIN Banten. Mereka menuntut agar UKT digratiskan selama masa pandemi. Menurut mahasiswa kampus UIN Banten, aksi ini terjadi karena keluhan dan keresahan yang dialami oleh mahasiswa atas tidak adanya titik terang dari pimpinan kampus mengenai kebijakan yang diharapkan mahasiswa soal penggratisan atau pemotongan UKT semester depan. (BantenNews.co.id, 22/07)

Permasalahan pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal) memang menarik banyak perhatian. Bagamana tidak, kondisi ekonomi yang tidak stabil ditengah wabah COVID -19 sementara kebijakan mengenai pembayaran UKT masih belum menampakkan titik terangnya untuk membantu mahasiswa bernafas lega membayar UKT yang sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua. 

Kondisi ekonomi yang tidak baik ini akan menarik akal sehat untuk berpikir bahwa segala hal yang berkaitan dengan ekonomi ini juga harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendapatan orang tua mahasiswa selama masa pandemi bisa saja mengalami perubahan atau mengalami penurunan terlebih bagi orang tua yang mengalami PHK sebab wab COVID ini. Sehingga sudah sangat wajar bila mahasiswa menuntut pemotongan ataupun penggratisan UKT selama masa pandemi.

Sementara itu Kemendikbud berusaha menjawab tuntutan mahasiswa dengan membrikan bantuan dana UKT bagi mahasiswa dengan berbagai persyaratannya. Untuk mendapatkan bantuan dana UKT mahasiswa,  ada sejumlah kriteria yang disyaratkan. Calon penerima harus dipastikan orangtuanya mengalami kendala finansial sehingga tak mampu membayar UKT, penerima dana bantuan UKT juga bukan mahasiswa yang tidak sedang dibiayai oleh program KIP kuliah atau beasiswa lainnya. Selain itu bantuan dana hanya diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3,5, dan 7 pada tahun 2020. Penambahan jumlah penerima dana bantuan UKT akan diberikan sebanyak 410.000 mahasiswa di luar 467.000 mahasiswa yang menerima Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi dan KIP Kuliah. (KOMPAS.com,21/07)

Di tengah masa pandemi bisa kita lihat sulitnya bagi pemerintah dalam menggratiskan biaya pendidikan bahkan saat orang tua mahasiswa pun mengalami kesulitan finansial. Hal ini sepertinya menjadi hal wajar jika dilihat dari kacamata sistem kapitalis yang menggurita dalam negara termasuk dalam dunia kampus. Dunia pendidikan yang tidak lepas dari kapitalisasi demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya adalah suatu hal yang pasti terjadi dalam sistem kapitalis. 

Hal ini mengakibatkan sulitnya kampus menggartiskan UKT mahasiswa sebab salah satu sumber pendapatan pusat pendidikan ini adalah dari pemasukan mahasiswa melalui pemabayaran biaya kuliah atau UKT. Terlebih bagi kampus dengan status PTN-BH dimana pengelolaan keuangannya diserahkan kepada pihak kampus dan pemerintah hanya bertindak sebagai regulator semata.

Walaupun Kemendikbud akan anggarkan dana untuk bantuan UKT tetap saja hal ini dianggap tidak memuaskan sebab adanya persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini menyebabkan tidak semua mahasiswa akan mendapatkan bantuan ini. Kehadiran pemerintah hanya berwujud penurunan UKT selama pandemi sama saja dengan membiarkan berlangsungnya pendidikan kapitalis sekuler mengamputasi potensi generasi khairu ummah. Tiadanya kritik terhadap kewajiban negara menyediakan pendidikan gratis artinya melestarikan tata kelola layanan masyarakat yang menyengsarakan karena lepasnya tanggung jawab penuh negara.  

Hal ini sangat berbeda dengan dunia pendidikan dalam sistem Islam. Sistem yang unik sebab berasal dari akidah yang khas yaitu mentauhidkan Allah Swt. Dalam sistem Islam, pendidikan dipandang sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian pemerintah wajib menyediakan fasilitas pendidikan gratis bagi seluruh masyarakt tidak hanya dalam masa pandemi tapi juga dalam kondisi normal tanpa wabah. 

Dengan demikian, masyarakat termasuk para mahasiswa perlu menelaah kembali sistem yang berlaku saat ini. Sudah saatnya menyadari bahwa ada yang salah dengan sistem pendidikan hari ini yang sangat kapitalistik. Perlu adanya perbaikan dalam sistem pendidikan yang akan membantu masyrakat dan membahagiakan mahasiswa sebab proses menuntut ilmu dan fasilitas yang ada benar-benar disediakan demi kemajuan ilmu pengetahuan semata untuk kepentingan ummat atau masyarakat, bukan untuk bisnis. Dan sistem pendidikan yang bisa mewujudkan hal tersebut adalah sistem pendidikan Islam dan segala hal yang menopangnya termasuk sistem perintahan Islam. 

Wallahu’alam bissowab.[]

Oleh: Zainab Said
Mahasiswi, Aktivis Dakwah

Posting Komentar

0 Komentar