+
YUK JOIN di TINTA INTENS 4

Musim Kemarau, Jangan lagi Kekeringan



Di Sumedang curah hujan mulai berkurang. Musim kemarau segera menjelang. Bisa diperkirakan musim kemarau ini masih akan khas dengan kekeringan. Sebagai warga, kitapun seolah pasrah dengan keadaan, tanpa solusi, walau sekedar mengaspirasikan rasa galau, kepada para pemangku kebijkan, bagaimana agar kemarau tidak lagi menjadi kering? Karena air bersih adalah kebutuhan pokok hidup manusia, tanpanya kehidupan akan teganggu apalagi ini masa pandemi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang, mengimbau kepada masyarakat untuk menghemat air. Sesuai informasi dari BMKG, musim hujan berakhir sampai tanggal 31 Mei 2020. Berarti mulai bulan Juni ini, telah memasuki musim kemarau. Ada dua jenis bencana yang perlu diwaspadai, yaitu kebakaran dan kekeringan. (kabar-priangan.com, 7/6/2020)

Jangankan untuk mangairi lahan pertanian, sering kalanya air sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja sangat sulit, warga berebut untuk mendapatkan seember air di sumur-sumur dan sumber air milik umum.

Bisakah kemarau ini tidak kekeringan? Karena bila di telisik, kemanakah air-air itu pergi, bukankah jumlah air yang ada di bumi volumenya senantiasa tetap, tidak bertambah atau berkurang atau justeru mungkin bertambah karena mencairnya es di Kutub Utara. Lalu, kenapa setiap musim kemarau air sulit didapat seolah-olah air menghilang?

Hal ini diperlukan pengelolaan air yang benar untuk kedua musim yang terjadi (hujan dan kemarau), sampai terpastikan air bisa cukup dan stabil di dua musim. Saat musim hujan tidak kebanjiran dan saat musim kemarau tidak kekeringan. Kuncinya memang perlu pengelolaan yang baik dan benar oleh Negara.

Lalu, apakah selama ini negara tidak mengaturnya? Tentu saja mengatur, namun bukan bagaimana air bisa tersalur untuk seluruh rakyat, bukan juga dengan pemahaman bahwa air adalah harta milik umum/milik seluruh rakyat, yang pengelolaannya dilakukan oleh Negara dan hasilnya disalurkan untuk kepentingan seluruh rakyat. Saat ini pengaturan itu ada, namun berbentuk izin kepada swasta untuk mengelola air dan masyarakat pun tidak benar-benar bisa merasakan manfaatnya kecuali dengan membayar.

Saat ini, Negara juga tidak memiliki upaya untuk melindungi kelestarian sumber air, lagi-lagi menyerahkannya kepada swasta sehingga swasta yang berorientasi bisnis, bertindak rakus dalam mencari keuntungan. Mereka telah membiarkan hutan-hutan dialih fungsi, pohon-pohon di tebang untuk bebrbagai kepentingan bisnis mereka.

Sebagai warga negara kita harus memahami bagaimana sebenarnya kedudukan air dalam sistem Demokrasi Kapitalisme dan bagaimana kedudukan air dalam pandangan Islam.

Islam memandang air adalah harta milik umum, milik seluruh rakyat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. “Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal air, padang rumput dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

Ketiga jenis harta tersebut haram untuk di kapitalisasi, akan tetapi  Negara wajib mengelolanya, mengekpoitasinya dan hasilnya di kembalikan kepada rakyat. Baik diberikan secara langsung, misal dalam bentuk air, maupun berupa fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat secara umum.

Negara Islam mengelola semua harta/ekonomi disandarkan kepada aturan Islam. Pengelolaan air dengan pemahaman harta milik umum, wajib di kelola dengan baik dan dijaga dari sumbernya dengan melakukan upaya penghijauan, pembatasan lahan (hima), membuat waduk, membuat sumur resapan, dll. Dalam pengelolaannya  Negara pun memastikan dan air dapat didistribusi secara adil, baik di musim hujan maupun kemarau. 

Itulah Sistem Islam yang sempurna, yang adil berorientasi pada ketaatan kepada Allah Swt. Penerapannya bukan untuk kepentingan materi ataupun jabatan akan tetapi ini sebagai bukti atas kepentingan dan kebutuhan kita sebagai mahluk kepada Allah Swt. Betapa perlunya kita kepada Sistem hidup yang paripurna, yaitu Sistem Islam. Wallahu a’lam bi shawab.[]
 

Oleh Muthi Nidaul Fitriyah
Penulis, Penggiat Opini Islam

Posting Komentar

1 Komentar