TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Mewujudkan Kedaulatan Pangan dalam Bingkai Syariah Khilafah


Indonesia dikenal sebagai negara agraris nyatanya hingga saat ini belum mampu menciptakan kedaulatan pangan. Indonesia masih terus saja melakukan impor komoditas pangan . Adanya wabah saat inipun lonjakan impor semakin meningkat .

Dilansir Kompas.com 31 Mei 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor sayur-sayuran sepanjang tahun 2019 meningkat dari tahun 2018, menjadi 770 juta dollar AS atau setara Rp 11,3 triliun (asumsi kurs Rp 14.700 per dollar AS). Merespon hal tersebut, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto mengatakan, angka tersebut didominasi oleh komoditas sayur-sayuran yang pasokannya memang masih perlu dibantu oleh impor, seperti bawang putih dan kentang industri. "Kalau ada pengamat yang cerita impor sayuran kita meningkat di tahun 2019, dari data BPS bisa di kroscek, impor tersebut adalah terbesar bawang putih dan kentang industri. Komoditas ini masuk dalam kelompok aneka sayuran. Nyatanya kita masih butuh pasokan besar memang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2020)

Tak hanya sayuran, kebutuhan garam juga mengalami kenaikan. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mengatakan, terjadi kenaikan kebutuhan garam di 2020, yang tadinya hanya berkisar 3 juta - 4,2 juta ton kini menjadi 4,5 juta ton. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Safri Burhanudin mengatakan Indonesia sebenarnya sudah berhasil dalam melakukan swasembada garam. "Kalau kita bicara swasembada, kita sudah swasembada, kita sudah capai target. Hanya saja sekarang kebutuhan produksinya meningkat," kata Safri dalam video conference, Minggu (31/5/2020). (Cnbcindonesia.com 31 Mei 2020)

Janji Jokowi untuk menstop impor hanya bualan semata . Realitanya hingga hari ini pemerintah dengan mudahnya mengambil kebijakan impor dengan dalih pasokan dalam negeri belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ,padahal lahan pertanian masih sangat luas. Akhirnya petani lokal bersaing dengan barang impor, mereka merugi akibat kebijakan ini.

Tidak adanya jaminan terhadap kebutuhan pangan masyarakat saat ini disebabkan asas untuk mengatur negeri ini adalah asas kapitalis bukan islam (khilafah). Dimana sistem ini memberi peluang yang besar bagi para kapital untuk mengintervensi kedaulatan negara inferior mereka. Berbeda dengan islam yang memiliki konsep dan visi dalam mewujudkan ketahanan pangan. 

Kedaulatan pangan pada suatu negara dapat diartikan kemampuannya memenuhi kebutuhan rakyatnya secara mandiri. Dan negara juga mampu menentukan kebijakan pangannya tanpa diintervensi pihak lain. Kedaulatan dan kemandirian pangan mutlak diwujudkan dalam sistem islam. Karena menggantungkan pemenuhan pangan melalui impor dari negara lain dapat menjadi jalan menjajah kaum muslimin.

Secara politik syariah islam menetapkan, khalifah wajib bertanggung jawab secara penuh dalam pengurusan hajat politik. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadist beliau. "Sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyatnya) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya"(HR. Al Bukhari).

Tanggung jawab sebagai raain (pelayan) dan junnah (pelindung) mutlak diemban oleh khalifah tanpa boleh dialihkan oleh pihak lain seperti korporasi atau perusahaan dagang. Hal utama yang harus dilakukan khilafah adalah : Pertama :  Bertanggung jawab menjamin berjalannya proses produksi dan menjaga stok pangan . Karena khilafah akan mendukung penuh pertanian yang dilakukan rakyat seperti memberikan kemudahan mengakses bibit terbaik, teknologi pertanian terbaru, menyalurkan bantuan subsidi, membangun infrastruktur pertanian, jalan komunikasi dan perairan . Termasuk menyelenggarakan riset-riset, pelatihan dan pengembangan . Khilafah akan menerapkan hukum pertahanan dalam islam sehingga mencegah penguasaan lahan dan menjamin semua tanah terkelolah dengan maksimal. Kedua : Aspek Distribusi dan Stabilitas Harga. Secara prinsip distribusi dan pembentukan harga dalam pandangan islam mengikuti hukum permintaan dan penawaran yang terjadi secara alami. Tanpa adanya intervensi pemerintah khilafah. Khilafah hanya melakukan pengawasan jika terjadi kondisi yang tidak normal.

Pada kondisi harga tidak normal, khilafah akan mengambil 2 kebijakan, yaitu :

1. Menghilangkan penyebab distorsi pasar seperti penimbunan dan kartel.
 2. Menjaga keseimbangan supply dan demand.

Tanggung jawab penuh dari Khilafah ini akan menjamin pemenuhan kebutuhan pangan rakyat secara merata, mencukupi dan harga terjangkau. Dukungan total Khilafah dalam berproduksi akan menggairahkan petani dalam bertani. Begitupula distribusi yang dikawal khilafah akan menciptakan pasar yang sehat, sehingga apabila pengurusan pangan dalam negeri dikelola dengan baik maka kebutuhan untuk impor akan hilang dan kedaulatan pangan benar-benar terwujud.

Wallahu'alam biishowab.

Oleh : Nurul Afifah

Posting Komentar

0 Komentar