TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Meringankan Biaya UKT, Cukupkah Tuntaskan Masalah?


Kehidupan di tengah pandemi mau tidak mau dipaksa untuk berlangsung seperti biasanya. Bisnis, industri, pasar, kantor-kantor, harus beroperasi demi kestabilan ekonomi negara. Sama halnya dengan keberlangsungan proses pendidikan di Indonesia, tetap harus berjalan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi daring. Meski demikian, keadaan ini sungguh menyulitkan rakyat, terutama bagi rakyat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan yang menyulitkan rakyat adalah kebijakan UKT (Uang Kuliah Tunggal) bagi mahasiswa PTN (Perguruan Tinggi Negeri). 

Banyak yang mengeluhkan keberatan membayar UKT, ditambah kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil. Senin (22/6), sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mereka meminta adanya audiensi langsung bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim guna membahas aspirasi mereka terhadap dunia perguruan tinggi. Salah satu aspirasi mereka adalah keringanan biaya kuliah sebesar 50 persen. (https://news.detik.com/berita/d-5063661/massa-mahasiswa-di-kemendikbud-bakar-ban-minta-audiensi-dengan-nadiem)

Tidak hanya di Ibukota, puluhan mahasiswa Universitas Brawijaya di Malang juga melakukan demonstrasi demi menuntut penurunan biaya UKT pada Kamis (18/6) di Kampus UB Jalan Veteran Kota Malang, Jawa Timur. Di tengah pandemi Covid-19, mereka ‘bela-belain’ berkumpul di kampus dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Namun, tidak ada solusi dari pihak rektorat. (https://foto.okezone.com/view/2020/06/18/1/65050/mahasiswa-ub-demo-tuntut-penurunan-ukt-ditengah-pandemi)

   Alhasil, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi keluhan dari mahasiswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengeluarkan kebijakan untuk meringankan beban orang tua yang anaknya tengah berada di tingkat perguruan tinggi. Selama masa pandemi ini, UKT dipastikan tidak akan mengalami kenaikan. Hal ini disampaikan oleh Plt. Direkrur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Prof. Ir. Nizam, dalam unggahan IGTV akun Instagram Kemdikbud, Kamis (4/6/2020). (https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/05/144500265/berikut-4-skema-keringanan-pembayaran-ukt-saat-pandemi-covid-19?page=all#page2)

Dilansir dari Kompas.com, berikut ini 4 skema keringanan pembayaran UKT dalam kondisi pandemi. Pertama, pembayaran UKT bisa ditunda apabila orang tua dari mahasiswa memang terdampak Covid-19 secara ekonomi. Selain ditunda, agar tidak memberatkan pembayaran UKT juga bisa dilakukan dengan cara dicicil. Ketiga, menurunkan Level UKT untuk meringankan beban orang tua. Dan yang terakhir pengajuan beasiswa.

Pertanyaannya adalah: apakah dengan 4 skema keringanan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang ada? Apakah keringanan yang diberikan sudah cukup untuk membayar keluhan-keluhan dari mahasiswa? Apa sebenarnya masalah utama yang menimpa pendidikan di Indonesia, sehingga kebijakan biaya kuliah dan kebijakan-kebijakan lain sering kali dikeluhkan oleh rakyat terpelajar? 

Proses pembelajaran di masa pandemi ini menambah beban di pundak rakyat. Kebutuhan akan biaya hidup jumlahnya tetap, bahkan bertambah besar bila ada anggota keluarga yang sakit. Kebutuhan akan biaya pendidikan juga cukup memberatkan dengan biaya yang selangit, ditambah keadaan yang mengharuskan pembelajaran dilakukan secara daring yang mengeluarkan kocek yang cukup besar. 

Biaya kuota internet, biaya listrik yang kian naik, biaya kebutuhan lain seperti buku, dan lain-lain. Akan tetapi, pemasukan gaji semakin menipis, keuntungan perusahaan dan industri menurun drastis yang menyebabkan berkurangnya gaji karyawan hingga terancam PHK, justru menambah masalah makin ruwet. Rakyat pun menderita dalam kondisi yang memprihatinkan ini.

 Keringanan pembayaran UKT memang sedikit membantu, tapi tak cukup menyelesaikan masalah alias masalah utamanya belum menuai solusi. Sumber utama dari masalah biaya UKT sesungguhnya berasal dari aspek pendidikan secara menyeluruh. Biaya pendidikan yang dibebankan kepada rakyat oleh pemerintah merupakan salah satu indikasi gagalnya pemerintah dalam mengelola sistem pendidikan. Sebagai pemegang kekuasaan, penguasa bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan rakyat, di antaranya menunjang biaya pendidikan, memberikan fasilitas yang memadai, meningkatkan kualitas pendidikan, dan masih banyak lagi. 

Sayangnya, pemerintah di Indonesia masih jauh dari kata berhasil. Meringankan beban biaya pendidikan yang seharusnya tidak dilimpahkan kepada rakyat justru menunjukkan bahwa pemerintah lari dari tanggung jawabnya sebagai sosok yang mengayomi dan melayani rakyat. Biaya UKT yang begitu besar, berbanding terbalik dengan fasilitas yang diberikan, sama saja dianggap sebagai bentuk komersialisasi pemerintah terhadap rakyat. Tidak ada uang, maka tidak ada pendidikan. Bantuan pemerintah berupa beasiswa atau jaminan pendidikan pun hanya diberikan kepada rakyat miskin, sering kali salah sasaran. Uang rakyat benar-benar dikuras habis.

 Belum lagi jika mahasiswa berasal dari perguruan non-negeri atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS), biaya yang dikenakan kepada rakyat jauh lebih besar dan pemerintah tentu lepas tangan karena merasa di luar dari pengelolaan negara. Maka, tidak ada harapan selain mengemis bantuan demi pendidikan dan kehilangan harga diri rakyat. Lagi-lagi, pemerintah lari dari tanggung jawab.

Menengok kepada kebijakan aspek pendidikan di dalam Islam, jauh berbeda dengan sistem saat ini. Pendidikan merupakan tanggung jawab negara, termasuk pendidikan tinggi. Karena merupakan kebutuhan dasar yang tidak mungkin dipenuhi sendiri oleh rakyat. Islam mewajibkan umatnya untuk menempuh pendidikan, yakni menuntut ilmu.

Rasulullah Saw. bersabda,
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:كُنْ عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا اَوْ مُسْتَمِعًا اَوْ مُحِبًا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتُهْلِكَ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِ )
Telah bersabda Rasulullah Saw., “Jadilah engkau orang yang berilmu (pandai) atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu atau yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima maka kamu akan celaka.” (H.R Baihaqi)

Peradaban Islam menempatkan pendidikan sebagai suatu prioritas. Khilafah yang merupakan wujud penerapan Islam dalam sebuah negara, menyelenggarakan pendidikan secara gratis sejak jenjang dasar (ibtidaiyah) hingga tinggi (universitas). Dalam kehidupan normal (bukan pandemi) negara menyediakan sekolah/kampus, asrama, buku, alat tulis, perpustakaan, laboratorium, fasilitas kesehatan, bahkan baju ganti untuk para pelajar dan mahasiswa. 

Dalam kondisi wabah, pendidikan diatur agar mendukung penyelesaian wabah. Sekolah berasrama menjadi tempat karantina bagi para pelajar. Kampus juga diarahkan untuk meneliti obat dan vaksin untuk penyakit yang mewabah.

Ayat, hadis, dan fikih terkait wabah juga dikaji di sekolah dan kampus, sehingga ilmu menjadi hidup dan bisa memunculkan penemuan baru. Pendidikan dalam khilafah tak hanya beres dalam urusan biaya pendidikan (UKT dan lain-lain), tapi juga menghasilkan solusi untuk wabah. (https://www.muslimahnews.com/2020/06/23/setelah-demo-ukt-kapan-mahasiswa-berjuang-untuk-kuliah-bebas-biaya/)

   Oleh karena itu, meringankan biaya UKT belum cukup untuk menuntaskan masalah pendidikan. Biaya pendidikan hanya satu dari sekian masalah yang ada di tengah kemerosotan sistem pemerintahan di Indonesia. Solusi terbaik adalah mengembalikan kekuasaan kepada sistem Islam agar rahmatan lil ‘alamin dapat terwujud. Segala problem kehidupan akan diselesaikan dengan Islam dan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah, Al Quran dan Sunnah. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan bila kembali kepada hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Sehingga kemaslahatan dapat terwujud di tengah-tengah rakyat. Wallahu A’lam. []

Oleh Dinda Aisyah Fathia Rahma 
Aktivis Mahasiswa




 

Posting Komentar

0 Komentar