TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Menjawab Tuduhan 'Khilafah Mengancam NKRI'


Berbagai fitnah telah ditujukan kepada sistem khilafah. Khilafah dianggap berbahaya dan mengancam NKRI bahkan dianggap mengancam keberadaan non-muslim. Isu lainnya Khilafah dianggap sistem yang berdarah-darah dan banyak terjadi pembunuhan dan perebutan kekuasaan serta adanya anggapan bahwa syariah islam sudah usang tidak perlu diberlakukan. Akhirnya dampak dari opini negatif ini banyak diantara umat islam dan masyarakat yang gagal paham terhadap khilafah. Bahkan para pejuangnya dipersekusi dan difitnah secara serampangan.

Terkait apakah Khilafah berbahaya? Muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan berbahaya? Menurut KBBI yang dimaksud dengan bahaya adalah yang (mungkin) mendatangkan kecelakaan (bencana, kesengsaraan, kerugian, dan sebagainya, https://kbbi.web.id/bahaya). Kalau merujuk defenisi tersebut yang akan dianggap mendatangkan bencana adalah semua negara dan sistem apapun pasti pernah mengalami bencana. 

Bencana paling tidak ada dua jenis, yang pertama termasuk dalam ujian dan musibah untuk menguji kesabaran siapapun. Adapun yang kedua karena Allah ingin menunjukkan bencana tersebut merupakan akibat dari kemaksiatan manusia. Diantara kemaksiatan manusia adalah tidak menggunakan hukum berdasarkan Alquran dan Hadist. Sedangkan Khilafah wajib menjalankan hukum dan pemerintahan berdasarkan kitabullah dan sunnah rasulullah. 

Jadi tuduhan ini tidak tepat pada sistem khilafah, justru kalau kita lihat aturan yang diterapkan saat ini diberbagai negeri-negeri muslim, maka akan kita temukan bahwa tidak ada satupun  aturan yang dibuat berdasarkan hukum Allah melainkan berdasarkan akal manusia, atau mencari kemaslahatan dengan pandangan akal baik itu dalam sistem republik - demokrasi maupun kerajaan.

Bila yang dimaksud bahaya berkaitan dengan kesengsaraan dan kerugian justru di masa Khilafah kesejahteraan dan ketentraman dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan ketika itu Khilafah menjadi negara adidaya di dunia, memiliki kedudukan terhormat dan mulia. Hal ini berbanding terbalik dengan negara yang dianggap sebagai negara adidaya saat ini yaitu AS, maka keberadaan mereka justru sangat tidak disukai baik oleh teman maupun lawan politiknya.

Selain itu, walaupun sistem demokrasi saat ini dapat menghasilkan kesejahteraan namun kesejahteraan yang mereka peroleh adalah hasil dari eksploitasi dan penjajahan terhadap negara lain. Dan kesejahteraan yang mereka capai juga bersamaan dengan kebobrokan moral, pergaulan yang rusak, hancurnya sendi kehidupan rumah tangga, dan jurang pemisah antara yang kaya dan miskin semakin lebar.

Selanjutnya benarkah Khilafah mengancam NKRI? Apa yang dimaksud mengancam NKRI? Apakah persatuan NKRI akan terpecah belah? Apabila hal ini disematkan kepada Khilafah Justru Khilafah memiliki kewajiban untuk mempersatukan NKRI. Termasuk mengembalikan Timor Leste ke pangkuan Nusantara. Lalu darimana bisa dikatakan Khilafah memecah belah NKRI? Sementara adanya pemisahan wilayah adalah sesuatu yang haram.

Lantas bagaimana tuduhan yang menyatakan bahwa Khilafah akan mengancam keberadaan orang-orang non-muslim? Dari sudut pandang kemasyarakatan, islam memandang semua warga negara sebagai manusia tanpa membedakan etnik, ras, dan suku. Hasilnya, mereka semua akan di anggap warga negara Khilafah, tinggal didalam wilayahnya dan melaksanakan aturan-aturan yang diterapkan. Secara umum aturan tersebut akan diterapkan kepada semuanya tanpa diskriminasi. 

Negara Khilafah juga wajib melindungi semua warga negaranya tanpa terkecuali, mengelola urusan mereka, dan memberikan hak-hak kepada muslim maupun non-muslim, terutama dalam kebutuhan yang pokok harus dipenuhi diantaranya pendidikan, kesehatan dan keamanan. Semua diberikan dengan harga yang murah bahkan gratis. Aturan ini berlaku secara umum untuk kehidupan publik. Termasuk apabila ada diantara non-muslim yang mungkin miskin dan kekurangan harta, maka kebutuhan pokok mereka wajib di tanggung oleh negara secara cuma-cuma.

Sedangkan dalam kehidupan private, maka non-muslim diberikan kebebasan untuk menjalankan agama, ibadah dan kepercayaannya masing-masing. Dan mereka tidak akan dipaksa untuk memeluk agama islam. Negara tidak akan campur tangan dalam urusan akidah dan peribadatan mereka. Termasuk apabila ada perselisihan agama di antara mereka, atau masalah perkawinan dan perceraian akan diselesaikan dengan mengangkat hakim dari kalangan mereka sendiri dalam forum pengadilan tersendiri.

Lebih dari itu, negara Khilafah tidak mengenal adanya istilah minoritas untuk menyebut kalangan non-muslim atau siapapun. Islam telah mengenalkan konsep “ahlu adz-dzimmah”. Dalam kamus Lisanul Arab kata dzimmah bisa didefinisikan sebagai perjanjian, perlindungan, jaminan, kesucian dan kewajiban. Kata dzimmah dapat juga diartikan “menanggung keamanan” sebagaimana terdapat dalam hadis Sunan Abu Dawud bawah “Orang (muslim ) yang paling rendah boleh menanggung keamanan (seorang kafir) atas nama kaum Muslim”. 

Ada sejumlah hukum menurut syariah islam terkait dengan ahlu adz-dzimmah, di antaranya adalah kaum non-muslim tidak boleh mendapat gangguan atau campur tangan dalam persoalan akidah dan ibadah mereka. Kaum non-muslim juga diperlakukan sesuai dengan kepercayaan mereka dalam hal makanan dan pakaian sesuai lingkup hukum syara’. Jika ada perselisihan dalam urusan perkawinan dan perceraian di kalangan non-muslim diselesaikan menurut kepercayaan mereka. 

Negara Khilafah menerapkan hukum-hukum syariah di ranah publik, seperti urusan akad-akad muamalah, pidana, persaksian, pemerintahan, ekonomi baik kepada muslim maupun non-muslim. Dan juga menerapkan kewajiban membayar jizyah dikenakan kepada kalangan warga negara non-muslim yang laki-laki dan memiliki kemampuan. 

Jizyah itu sendiri adalah pungutan yang dikenakan secara bertingkat kepada kalangan non-muslim sesuai dengan tingkat kesejahteraannya. Dengan pemungutan jizyah tersebut negara bertanggung jawab atas keamanan, kehidupan, harta, keyakinan, dan kehormatan warga negara non-muslim. 

Apabila ada pelanggaran hak kepada ahlu dzimmah, maka mereka dapat mengadukan hal tersebut kepada hakim dan penguasa. Bahkan apabila ada kezaliman yang dilakukan penguasa kepada mereka dapat dilaporkan kepada Mahkamah madzalim sebagai lembaga untuk menyelesaikan kezaliman yang terjadi antara penguasa terhadap rakyatnya.

Oleh karena itu ahlu dzimmah dalam wilayah negara islam dapat memilih wakil-wakilnya untuk duduk sebagai anggota Majelis Umat yang memiliki hak untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan penerapan hukum islam atas mereka. Mereka juga berhak untuk menduduki dan memiliki jabatan di beberapa tempat yang memang dibolehkan oleh syariah.

Lantas bagaimana dengan pernyataan bahwa Khilafah merupakan sistem berdarah-darah dan banyak terjadi perebutan kekuasaan? Dalam hal ini sebutkan saja satu sistem yang tidak ada peristiwa perebutan kekuasaan atau bahkan tidak terjadi peperangan? Maka jawabannya tidak ada. Semua sistem punya peluang akan terjadinya perebutan kekuasaan dan peperangan karena yang menjalankan sistem tersebut adalah manusia. 

Sejarah perebutan kekuasan, pembunuhan, atau bahkan perebutan kekuasaan politik terjadi juga dalam sistem demokrasi maupun kerajaan. Bahkan peperangan besar di dunia yang terjadi pada PD 1 dan PD 2 adalah perang dengan korban terbesar yang pernah terjadi dan itu terjadi dalam sistem demokrasi di saat Khilafah tidak lagi diterapkan.

Masalahnya bukan pada sejarah adanya perebutan kekuasaan atau peperangan. Namun yang paling penting dan utama adalah pelaksanaan sistem Khilafah ini merupakan pelaksanaan atas perintah Allah SWT semata-mata untuk mendapatkan rahmat dan ridhoNya. Dan tidak mungkin perintah Allah ini akan menzalimi yang mengamalkannya. Maka dari itu sepeninggal nabi Muhammad saw, para sahabat dan masa berikutnya mereka menerapkan sistem Khilafah tersebut.

Wallahu’alam.


Oleh Wandra Irvandi, S. Pd. M. Sc.

Posting Komentar

0 Komentar