TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Menelisik Kebijakan New Normal Life



Persebaran pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga saat ini. Tercatat beberapa negara di dunia menempati peringkat teratas dalam hal jumlah pasien terkonfirmasi positif dan  meninggal dunia. Sebutlah negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Brazil, Spanyol dan Inggris ikut luluh lantak akibat serangan wabah ini. Indonesia sendiri menempati urutan 30 dunia dengan 22.750 kasus dan 1.391 kematian (wartakota.tribunnews.com,26/05/2020). 

Diantara negara ASEAN, Indonesia menempati urutan teratas untuk jumlah korban meninggal. Miris rasanya menelusuri perkembangan wabah Covid-19 di Indonesia. Lebih miris lagi ketika mendapati pemerintah mengeluarkan kebijakan new normal life sebagai sikap bersama dalam menghadapi pandemi Covid-19.


Berdamai dengan Corona


Sebelum new normal life, pemerintah Indonesia telah lebih dahulu merilis istilah ‘berdamai dengan corona’. Menurut update yang dikutip dari Kompas.com (26/05/2020), new normal adalah nama lain dari ‘hidup berdamai dengan Covid-19’. Tak hanya itu, Mahfud MD, Menkopolhukam menganalogikan bahwa virus corona itu seperti istri: “Sebelum menikah, seseorang berpikir untuk menaklukkan wanita yang akan menjadi istrinya. 

Namun setelah menikah, ternyata dia tidak berhasil menaklukkannya. Maka tak ada pilihan lain selain menjalani kehidupan bersama istrinya tersebut.”
New normal kembali digaungkan di tengah pandemi virus corona yang kian meluas dan menginfeksi jutaan orang di dunia, termasuk di Indonesia. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengajak masyarakat untuk dapat hidup berdamai dengan Covid-19. Di antara rencana mekanisme pelaksanaan new normal life adalah TNI dan Polri akan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di lapangan, seperti penggunaan masker hingga menghindari kerumunan guna memastikan kegiatan masyarakat tetap aman dari virus corona.

Terkait hal ini, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah ingin masyarkat tetap bisa produktif meski ada pandemi, dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dalam keterangannya pula, Jokowi sempat memuji kota Bekasi yang telah menekan penularan virus Corona, yang ditunjukkan oleh kurva R0 di bawah angka 1. Jokowi berharap konsep new normal dapat diterapkan dengan mengikuti sesuai dengan arahan negara ‘sahabatnya’, AS (Amerika Serikat).

Tentang New normal Life

New normal adalah sebuah kondisi dimana masyarakat diarahkan untuk dapat beraktifitas normal sebagaimana biasa di tengah kondisi pandemi. Menurut Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmita, new normal adalah kondisi kehidupan yang akan dijalankan seperti biasa ditambah dengan protokoler kesehatan. New normal dilakukan karena belum ditemukannya obat dan vaksin corona (cnbcindonesia.com,27/05/2020). 

Beberapa protokoler kesehatan yang harus dijalankan dalam new normal diantaranya menjaga jarak (physical distancing), menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan adanya larangan untuk berkerumun.

Beragam tanggapan diberikan oleh kalangan masyarakat terkait kebijakan new normal. Anggota Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Johan Singandarum, mengatakan bahwa kondisi new normal sangat dinantikan oleh pedagang kecil, UMKM dan para pengusaha di DKI Jakarta serta wilayah penyangga. Tidak sedikit masyarakat yang mengharapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berakhir pada Juni 2020. 

Senada dengan hal ini, Dosen Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, ikut berpandangan positif terhadap wacana new normal. Menurut beliau harus ada terobosan yang dibuat guna menyikapi penyebaran wabah Covid-19. (wartaekonomi.co.id,24/05/20).

Diantara pihak yang mendukung kebijakan new normal, tidak sedikit pula kalangan yang menolak. Mengutip apa yang disampaikan oleh Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Dr. Hermawan Saputra, mengkritik persiapan pemerintah menjalankan kehidupan new normal dikarenakan adanya temuan kasus baru Covid-19 yang meningkat dari hari ke hari, dan menyebutkan bahwa sikap pemerintah terlalu gegabah (merdeka.com,25/05/2020).

Beberapa pihak menyayangkan munculnya kebijakan new normal dikarenakan berseberangan dengan fakta yang ada. Diopinikan bahwa seolah Indonesia telah melewati puncak pandemi covid-19 padahal faktanya belum. Masih menurut Dr.Hermawan Saputra, puncak pandemi belum dilewati dan kasus yang ada cenderung naik. Adanya prediksi yang mengatakan puncak pandemi pada awal Juni akan mundur hingga akhir Juni maupun awal Juli. (merdeka.com,25/05/2020). 

Wakil ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan, “Saat ini terlalu cepat untuk mengambil langkah new normal. Untuk masuk new normal, pemerintah harus memiliki indikator dan kriteria berbasis data penanganan corona secara medis dan epidemiologis.” (kompas.tv) Ketua IDI Surabaya juga menyebut belum mengetahui kapan corona akan berakhir. Namun jika protokol new normal diterapkan, ada satu pekerjaan rumah lagi. (m.detik.com)

Kebijakan new normal merupakan bentuk arahan WHO atau World Health Organization yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Direktur Regional WHO untuk Eropa, Henri P. Kluge bahwa tidak ada cara cepat untuk melawan virus corona, karena itu salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menjalankan kehidupan new normal dengan memperhatikan apa yang disebut sebagai pedoman transisi. WHO sendiri menyarankan agar negara-negara yang belum dapat memastikan kesiapan wilayahnya atas pedoman transisi ini untuk mempertimbangkan mengadopsi new normal (cnnindonesia.com,14/05/2020).

Sebetulnya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi jika  Indonesia ingin menerapkan kondisi new normal minimal meliputi 4 hal. Prasyarat tersebut diantaranya; adanya perlambatan kasus, optimasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), masyarakat yang mawas diri dengan meningkatkan daya tubuh masing-masing, dan pemerintah sudah serius dalam memperhatikan infrastuktur pendukung untuk new normal. 


Jika keempat kondisi ini belum tercapai maka wacana kehidupan new normal belum layak untuk dijalankan. Akibatnya, bukan tidak mungkin kebijakan yang tidak sesuai dengan fakta kondisi masyarakat ini dapat semakin memperburuk kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Normal Atau Abnormal?

Sepintas, memang wacana “new normal” ini nampak memberikan secercah harapan. Tapi untuk kapan? Yakni ketika awal kali wabah terjadi. Yang mana, harusnya sejak awal pemerintah melakukan lockdown untuk daerah-daerah yang menjadi zona merah dalam waktu singkat. Artinya, daerah tersebut mengalami penyebaran virus Covid-19 dengan sangat cepat. Baru bisa diberlakukan new normal.

Sementara untuk saat ini, angka positif Covid-19 di Indonesia masih membumbung tinggi. Angka penambahan pasien positif saja masih pada kisaran ratusan, hingga adakalanya beberapa kali hampir menyentuh angka 1.000. 

Karenanya, tentu cita-cita normal baru sebagaimana yang berlaku di dunia Barat tadi sebaiknya disimpan dulu hingga waktu yang belum dapat ditentukan.
Namun jika rezim tetap memaksa pemberlakuan normal baru, terlebih tanpa peta jalan (roadmap) yang jelas serta potensi miskoordinasi birokrasi di sana sini, maka wacana normal baru tak ubahnya sekadar membebek pada tren global. 

Seolah-olah negara ini sudah benar-benar siap menghadapi tantangan berikutnya, termasuk peluang gelombang kedua corona, padahal di ronde awal saja sudah babak belur begini. Pemerintah selaku pejabat dengan pengamanan berlapis mungkin tidak merasakan, tapi rakyat dan para tenaga kesehatan (nakes) adalah yang pihak berjibaku langsung dengan penyebaran Covid-19. Dengan demikian, wacana dan tindakan new normal semacam inilah yang justru abnormal.

Dibalik New normal

Pemberlakuan new normal yang akan segera terlaksana ini tentunya mengandung banyak tanya, ada apakah dibalik kebijakan tersebut? Beberapa analisis mengatakan bahwa arahan dari pemberlakuan new normal ini adalah serupa dengan konsep herd immunity. 

Diketahui bahwa herd immunity adalah kondisi ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu. Semakin banyak orang yang kebal terhadap suatu penyakit, semakin sulit bagi penyakit tersebut untuk menyebar karena tidak banyak orang yang dapat terinfeksi. 

Hal ini sangat mungkin terjadi, karena dengan pemberlakuan new normal yang berarti menormalkan kembali aktivitas masyarakat di luar rumah, tanpa mempertimbangkan resiko penyebaran virus corona lebih meluas lagi, ditengah kondisi pandemi Indonesia belum mengalami kurva menurun bahkan landai sekalipun. 

Apalagi dalam kebijakan ini, masyarakat yang diperbolehkan untuk melakukan aktivitas normal kembali adalah pada kelompok usia dibawah 45 tahun, dimana pada usia ini rentan untuk berstatus sebagai OTG (Orang Tanpa Gejala) bila terkena dapat menularkan dengan mudah kepada yang lainnya. Jadi analisis ini juga mungkin terjadi. 

Pasalnya, kondisi PSBB yang saat ini diberlakukan saja belum mampu menekan angka COVID-19 sama sekali, bahkan kurva pandemi di Indonesia masih meningkat dari hari ke harinya. Itupun bila mengacu pada data resmi yang dikeluarkan oleh kementrian Kesehatan. Belum lagi banyak terjadi di lapangan, PDP (Pasien dalam Pengawasan) yang meninggal sebelum tertegakkan diagnosisnya.

Namun sebetulnya pertimbangan utama pemerintah dalam memutuskan kehidupan new normal adalah karena faktor ekonomi. Dikatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2020 hanya 2,97% dengan kondisi kasus Covid-19 baru diumumkan pada 2 Maret 2020. Penutupan pabrik akibat PSBB juga berdampak pada bertambahnya angka pengangguran sehingga semakin banyak jumlah masyarakat yang tidak berpenghasilan. 

Di sisi lain stimulus yang diberikan oleh pemerintah dikatakan tidak akan sanggup menopang kejatuhan ekonomi tanpa adanya aktivitas ekonomi (katadata.co.id,19/05/2020). Padahal sejatinya sebelum pandemi ini terjadi, ekonomi Indonesia sudah mengalami kemerosotan dari waktu ke waktu.

Inilah karakter negara pengemban kapitalisme, dimana aspek ekonomilah yang menjadi fokus utama di dalam pengaturan negara. Demi hasrat meraih nilai materi, rezim berkuasa berlepas tangan dari mengatasi pandemi Covid-19 yang tengah berkecamuk. Kendati untuk itu kesehatan dan nyawa miliaran manusia taruhannya. Di saat yang bersamaan, ia juga fokus pada fungsinya sebagai pelayan korporasi dan pelaksana agenda hegemoni Barat, khususnya ekonomi.

Pertimbangan pemberlakuan kehidupan new normal yang dilakukan oleh pemerintah sudah selayaknya memperhatikan fakta kondisi masyarakat. Dengan peningkatan jumlah kasus baru dan belum optimalnya pelaksanaan PSBB menjadi indikator bahwa masyarakat belum siap dengan adanya pemberlakukan new normal. Masalah utama yang menjadi prioritas pemerintah, dalam hal ini penguasa, seharusnya adalah keselamatan jiwa masyarakat, bukan faktor ekonomi semata. 

Alih-alih masyarakat sejahtera yang muncul justru ancaman peningkatan kasus pandemi. Adopsi atas arahan new normal juga menunjukkan lemahnya penguasa negeri ini dan negeri Muslim lainnya di hadapan hegemoni Kapitalisme barat. Tanpa memperhitungan sisi kemaslahatan rakyat penguasa justru memilih tunduk kepada keinginan korporasi.

Roadmap Islam Menangani Pandemi dan Kebutuhan ‘New System’ 

Sesuai dengan Firman Allah SWT:“… Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.” (QS Al-Maidah [5] : 32). Juga sabda Rasulullah ﷺ , “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Demikianlah konsep utama roadmap penanganan wabah menurut Islam. Bahwa menjaga satu nyawa itu begitu berharga. Jangan menunda atau bahkan menunggu hingga angka sekian dan sekian. Khilafah menangani pandemi berdasarkan ajaran Nabi ﷺ. Khilafah menerapkan karantina wilayah (lockdown) bagi kawasan zona merah. Melakukan proses isolasi serta pengobatan dan perawatan terbaik bagi yang sakit, sampai mereka sembuh. Serta menjamin warga yang sehat agar tetap sehat dan jangan sampai tertular wabah.

Jadi apa pun caranya, aturan Islam melalui sistem Khilafah akan berupaya sekuat mungkin agar angka korban tak bertambah. Karena bagi Khilafah, satu saja sumber daya manusia yang menjadi warganya, adalah aset yang harus dipertanggungjawabkan pengurusannya oleh penguasa di hadapan Allah SWT di akhirat kelak. Ini pula yang seyogyanya menjadi pelajaran penting agar negeri ini tak melulu membebek pada Barat.

Allah SWT melarang memberikan jalan apapun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman dalam firman-Nya: “Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS Al-Nisâ’ [4]: 141).

Ayat yang agung ini ialah dalil larangan memberikan jalan apa pun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman secara mutlak, apa pun bentuk jalan yang menyampaikan pada penguasaan tersebut. Termasuk membebeknya negeri Muslim seperti Indonesia terhadap dunia Barat dalam hal politik penanganan pandemi.

Semestinya, dalam kondisi pandemi yang pastinya setiap negara menjadi terpojok, cobalah negeri kita ini sedikit saja membangun wibawa, baik nasional maupun internasional. Manfaatkan kebijakan pencitraan untuk membuktikan ketulusan hati dan menunjukkan empati menangani pandemi.

Bayangkan jika sosok pemimpin terlahir dari Khilafah, yang jelas lebih layak untuk menjadi ‘new system’, maka pemimpin sekelas Khalifah Umar bin Khaththab ra akan mudah sekali ditemukan. Tak perlu sesumbar ingin seperti khalifah ini atau khalifah itu, agar program penanganan pandeminya bisa diakui publik yang ia pimpin.

Cukup buktikan dengan ganti Kapitalisme menjadi Khilafah, agar segala upaya kebijakan politik hanya berpihak demi menolong urusan agama Allah, tak terkecuali dalam langkah penanganan pandemi. Hidup dalam naungan Khilafah inilah yang semata-mata akan berbuah normal sesuai fitrah penciptaan manusia. 

Wallahua’lam bish shawwab.

Oleh Wulladah Nur Jihan
Praktisi Kesehatan

Posting Komentar

0 Komentar