TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Menangisi Hilangnya Watak Progresif Pancasila: Haruskah?



Hingga sekarang ini, diskursus tentang urgensi UU Haluan Ideologi Pancasila masih menghangat bahkan makin seru mengingat masyakat belum merasa puas atas keputusan Pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP karena tuntutan rakyat adalah RUU HIP dibatalkan tanpa reserve. Menyusul diskursus hangat tersebut terdapat kesadaran petinggi negeri ini untuk mengatasi segala carut marut berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang disinyalir karena pengaruh ideologi kapitalisme. 

CNN Indoesia, Kamis 18 Juni 2020 mewartakan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa kapitalisme merupakan tantangan yang harus dilawan bersama karena bertentangan dengan Pancasila. Terutama mengenai aspek ekonomi dan politik. Menurutnya, kekuatan kapital hingga saat ini sudah menguasai politik dan ekonomi Indonesia. Hasto secara tegas mengatakan:

"Dari berbagai hal yang menjadi persoalan pokok, itu terjadi karena Pancasila kehilangan watak progresifnya," kata Hasto dalam diskusi virtual, Kamis (18/6).

Apa gerangan watak progresif Pancasila itu? Mengapa Pancasila kehilangan watak progresifnya sehingga perekonomian Indonesia makin terseret kepada sistem ekonomi kapitalisme? Pasal 33 UUD NRI hanya menjadi "pajangan" yang mungkin ditangisi arwah para pahlawan founding fathers bangsa ini. Lalu dosa siapa ketika watak progresif Pancasila khususnya di bidang ekonomi ini hilang? Atau lebih mengerucut lagi dosa siapa jika sekarang kita berada dalam sistem ekonomi kapitalis?

A. Pancasila Lahir di Tengah 3 Ideologi Besar Dunia (Islam, Kapitalisme dan Komunisme) dan Implikasi Terhadap Watak Progresifnya.

Pancasila lahir di tengah serunya pertarungan 3 ideologi besar dunia yaitu ideologi Islam (sejak abad 6 M), ideologi kapitalis (sejak revolusi industri, abad 18/19 M) dan ideologi komunis (sejak abad 19 M). Sebelum 2 ideologi terakhir ini datang, jauh sebelumnya sebenarnya dunia telah mengenal ideologi Islam yang sekaligus berkedudukan sebagai agama (ad dien). Jadi dapat dikatakan bahwa kejayaan Islam dengan sistem ekonomi Islam mencapai masa ratusan hingga ribuan tahun dengan segala fluktuasi dan variasi sistem kepemerintahan yang disebut khilafah---bukan khilafahisme. Sistem itu runtuh ketika ada perang koalisi (Inggris, Jerman, Amerika dll) terhadap pemerintahan Islam yang berpusat di Turki, tepatnya pemerintahan kekhalifahan Turki Ustmani. Singkat cerita Turki Ustamni runtuh pada tanggal 3 Maret 1924. Maka, muncullah berbagai kekuatan baru negara bangsa dengan mengokohkan sistem pemerintahan demokrasi. 

Sistem demokrasi sebenarnya hanya sebagai kedok untuk menyamarkan kerakusan umat manusia yang tergabung dalam negara bangsa untuk menguasai "kapital" dalam suatu negara bangsa tersebut. Jadi demokrasi itu mesin kendaraan untuk kerakusan materi para kapitalis imperialis. Sistem demokrasi oleh John Lock dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang buruk karena merupakan bentuk korup dari sistem ideal yaitu polity di mana orang banyak mengendalikan sistem pemerintahan demi kepentingan seluruh warga bangsa. Sistem demokrasi itu dikendalikan oleh beberapa orang yang konon menyebut dirinya wakil rakyat namun bukan untuk pemenuhan kepentingan seluruh warga bangsa, namun untuk para kapitalis imperialis tersebut yang telah mengejawantah menjadi para pengendali negara, yaitu pemerintah dan pemilik modal (investor, bankir).

Pada tahun 1945, tepatnya 17 Agustus Indonesia lahir sebagai negara bangsa baru yang ingin mandiri, menjadi negara bangsa yang memiliki karakter beda dengan lingkungan sekitar, yakni komunisme, kapitalisme dan Islam. Menurut founding fathers Pancasila itu sistem baru yang diprediksikan mampu menghadapi gempuran ideologi kapitalisme, termasuk komunisme, tetapi bukan Ideologi Islam. Apakah Pancasila itu mampu menandingi serangan brutal ideologi kapitalisme, misalnya? Presiden Soekarno merasa pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keberhasilan perang melawan imperialis kapitalis Barat. Ada slogan Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Dengan apa? Soekarno bingung mau pakai apa untuk melinggis Inggris dan menyetrika Amerika sebagai "diyu" kapitalisme. Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar filsafat negara, dasar negara, sumber hukum itu mempunyai watak pasif tidak progresif apalagi revolusioner

Ir Soekarno sadar betul bahwa di dunia ini ada ideologi besar yang dianggap mampu menandingi gempuran kapitalisme, yaitu ideologi komunis. Akhirnya, Pancasila agar revolusioner harus disuntik dengan inti komunisme. Syahdan, wajah dan perangai Pancasila pun berubah dari watak pasif menjadi lebih progresif bahkan revolusioner dengan injeksi tersebut. Watak Pancasila menjadi sangat kiri, kekirian yakni berwatak komunis hingga lahirlah konsep yang antagonis, kontroversial yaitu NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunisme). Upaya ini bukan saja gagal melawan Amerika namun juga mendapat perlawanan dari dalam negeri sendiri, khususnya perlawanan dari umat Islam yang menentang ideologi komunisme. Komunisme yang mendapat ruang gerak di dalam pemerintahan negara sejak awal tahun 1950-an, sebelum runtuh sudah berusaha menancapkan kukunya di semua lini kehidupan. Namun, kedok untuk menguasai pemerintahan negara sekaligus keinginan mengubah dasar negara Pancasila dengan komunis terkuak hingga muncullah peristiwa G 30 S/PKI. 

Pasca 1965, watak pemerintahan Indonesia berubah dengan terus berbenah sekaligus mengarahkan perubahan kiblat dari negeri komunisme (China dan Rusia) ke arah negeri kapitalisme imperialis, yakni negara Barat khususnya di bawah asuhan Amerika. Namun, apakah Pancasila sanggup melawan komunisme waktu itu? Tidak. Pancasila Pasif, kembali berfungsi sebagai dasar negara. Untuk menggerakannya menjadi ideologi revolusioner yang mampu melawan komunisme Pancasila ternyata harus diisi dengan inti ideologi Islam, menegakkan kalimat tauhid dan amar ma'ruf nahi munkar. Fakta sejarah membuktikan bahwa umat Islamlah yang berada di garda terdepan memberantas pemuja komunisme yang bergabung dalam PKI. 

Sampai di sini kita sadar bahwa Pancasila itu bukan sebuah ideologi murni melainkan sebatas falsafah negara, dasar negara, sumber hukum yang sebenarnya berwatak pasif. Progresifitas watak ideologisnya sangat tergantung pada ideologi apa yang mengisinya. Terbukti setelah kita Orde Baru kiblat kita justru kepada idelogi kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika, misalnya dimulai dengan kita buka keran selebar-lebarnya untuk investor asing dengan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Itu kebijakan publik kita membuka keran derasnya kapitalisme bukan sistem ekonomi Islam yang mestinya diterapkan karena 90% warga negara bangsa ini jelas menganut agama Islam yang memiliki syariat menyeluruh termasuk bidang pemerintahan dan ekonomi.

Keran kapitalisme makin besar dengan model investasi yang mengutamakan pinjaman dengan segala penyamarannya. Namun, pinjaman itu ternyata menjadi jebakan (debt trap) hingga bangsa ini terkesan mustahil untuk keluar bebas darinya kecuali kita jual negeri ini kepada mereka. Pertanyaannya, siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas putaran arah kiblat kepada sistem kapitalisme ini? Rakyat atau pemerintah? Jawabnya: pemerintah! Hal ini disebabkan oleh karena Pemerintah---tentu bersama DPR---yang menentukan kebijakan publik. Penyelenggara negaralah yang paling bertanggung jawab, bukan rakyat kebanyakan. Lalu, mengapa ada kesan seolah rakyat yang menyokong berkembangnya kapitalisme? Aneh, bukan?

Sejak awal sebenarnya Konstitusi kita sudah mengamanatkan agar Pancasila dijadikan dasar oleh para penyelenggara negara atau pemerintah negara (alinea IV Pembukaan UUD 1945). Lalu, apa salah rakyat? Mengapa ketika terjadi indikasi menguatnya ideologi kapitalisme, wakil rakyat kita justru sibuk mencari formula untuk melawannya dengan mengajukan adanya RUU HIP yang hendak dibahas bersama Pemerintah? Apakah mereka tidak sadar bahwa semua itu terjadi juga kesalahan DPR dan Pemerintah? Apakah hal ini justru tidak makin menggambarkan sebuah keadaan yang absurd, yakni "maling teriak maling"? Bahkan, dalam keadaan berduka pandemi pun kebijakan publik negeri ini tidak banyak berpihak kepada kepentingan rakyat atau justru mengokohkan pijakan ideologi kapitalisme (UU Minerba, UU Covid, BPJS dll). Pertanyaannya: Itukah yang disebut watak progresif Pancasila? 

B. Ketimpaangan Sosial Sebagai Sumber Masalah Utama, Bukan Radikalisme dan Solusinya.

Banyak kalangan, khususnya Pemerintah, atau pun juga partai tertentu bahwa masalah besar kita adalah radikalisme dengan embel-embel agama. Hayoh, sekarang tunjukkan kepada saya bahwa radikalisme ada korelasi dengan "nyungsep"-nya berbagai bidang kehidupan di negeri ini. Tunjukkan kepada saya! Mana, mana, mana?! Justru hasil penelitian dari Siti Zuhro (LIPI) dan penelituli Belanda bernama Beren Schot mengungkapkan bahwa sumber masalah utama negeri ini bukan radikalisme tetapi ketimpangan sosial. Dapat diyakini bahwa ketimpangan sosial tersebut disebabkan karena faktor utama adanya sistem kapitalisme yang kita anut dalam penyelenggaraan negara ini. Lalu, pantaskah menuding-nuding kelompak Islam sebagai biang kerok kebobrokan berbagai bidang di negeri ini sehingga ada upaya terus menerus menyasar umat Islam dengan dalih-dalih baru tentang Khilafah-isme dan radikalisme yang akan disandingkan dengan larangan ideologi komunisme. Mensejajarkan sistem pemerintahan Islam khilafah dengan ideologi komunisme adalah kedunguan sejarah dan hukum. 

Fakta sejarah telah membuktukan bahwa ideologi komunisme dan kapitalisme telah gagal menuntun negeri ini menjadi negeri yang adil makmur, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kertaraharja. Gagal! Kalau kita mau jujur, seharusnya kita berpaling kepada ideologi lain yang "konon" dibimbing oleh hukum-hukum Alloh, Sang Pencipta Jagad Raya yang mestinya tidak diragukan lagi kebenarannya. Tentu, untuk melawan kapitalisme ini bukan dengan komunisme karena kita tidak mungkin mengulang sejarah kegagalan ideologi ini untuk menuntun umat manusia memenuhi kebutuhan fitrahnya. Negara bangsa ini seharusnya mulai mengarahkan kiblatnya dengan memberi kesempatan kepada ideologi Islam yang rahmatan lil 'alamin untuk mengisi ideologi Pancasila dalam melawan ideologi kapitalisme sekaligus ideologi komunisme. Itulah watak progresif Pancasila yang akan mampu menyelamatkan negeri ini dari kehancuran yang makin parah. 

Akhinya perlu saya ajukan pertanyaan, apakah Anda ingin kehilangan watak progresif Pancasila dalam menuntun warga bangsa ini untuk mencapai tujuan nasionalnya? Ingat, jangan kembali kepada ideologi komunisme dan kapitalisme yang telah sekarat (dying). Apakah Anda rela jika kita menjadi follower kedua "dying ideology" itu? Tentu tidak, karena jika kita ikuti maka pasti Pancasila pun akan ikut "dying" bukan? Maka, Pancasila harus dikembalikan pada fitrahnya dengan suntikan inti ideologi Islam yang pasti mampu melawan kepongahan ideologi kapitalisme dan komunisme yang keduanya amat rapuh. 

Penutup

Dunia ini pantareih, demikian kata Heraklitos. Dunia terus mengalir, berubah tanpa henti. Kekokohan sebuah ideologi tidak menjamin kelestariannya ketika ideologi itu bertentangan dengan fitrah manusia dan peritimbangan akal sehat. Keraguan terhadap sebuah konsep hingga realita terus mendorong seseorang untuk terus mencari kebenaran dalam rangka memenuhi jiwanya yang sakit. Sakitnya jiwa itu karena rasa dahaga atas kuriositas manusia itu sendiri. Jika kita yakini Pancasila sebagai konsensus bangsa dalam mengatasi masalah bersama, jangan kita biarkan tabula rasa Pancasila diisi oleh ideologi yang jelas terbukti gagal menuntun manusia memenuhi kebutuhan lahir batin, kebutuhan hidup di dunia dan akherat. Kita buktikan Pancasila itu berwatak progresif, yang seharusnya mampu menyerap kebaikan lingkungannya secara autopoietik.

Masih ragukah Anda? Mari kita budayakan meningkatkan literasi. Prinsipnya: "Jika kalah argumen jangan lawan dengan sentimen. Dan jika kalah narasi jangan lawan dengan intimidasi". Tabik.[]

Oleh Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum
Pakar Hukum dan Masyarakat

Posting Komentar

0 Komentar