TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Makar Politik Penjajah di Indonesia



Makar politik penjajah itu ibarat racun rasa madu, rasanya manis tapi mematikan. Makar politik penjajah tidak akan pernah ditampakkan sebagai suatu kejahatan, pasti dibungkus dengan segala hal yang baik dan menyenangkan bagi negara yang dijajah. Target makar adalah untuk mengelabuhi negara jajahan demi bisa dimanfaatkan oleh negara penjajah, baik manfaat secara ekonomi maupun politik demi memperkuat hegemoni. 

Ada segudang alasan kuat bagi negara penjajah untuk mengincar Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, letak geografis dan astronomis yang strategis, memiliki jumlah penduduk yang besar, terlebih mayoritas muslim. Hingga Indonesia dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa, dengan sejuta pesona di mata dunia. Indonesia memiliki semua bahan baku produksi yang dibutuhkan negara penjajah, sekaligus menjadi target pemasaran yang empuk untuk produk-produk mereka. 

Rencana strategi dan cara penjajahan (imperialisme) di Indonesia mulai jaman old hingga jaman now tentu berbeda. Untuk itu penting bagi kita mengenali masing-masing baik dari sisi rencana strategi (khithah) maupun cara (uslub) penjajah. Jaman old, penjajah melancarkan aksinya dengan cara langsung merampas kekayaan dan tak segan untuk angkat senjata jika mendapat perlawanan dari negara yang dijajah. Berbeda halnya pada jaman now, penjajahan dilakukan lebih smooth atas nama kerjasama. 

Membongkar Makar Politik Penjajah 

Supaya aksi penjajahan tidak ditengarai sebagai suatu penjajahan, maka negara penjajah merancang strategi politik dan cara jitu supaya negara penjajah menerima kerjasama mereka dengan senang hati. Itulah makar politik penjajah jaman now. Makar politik dirancang dengan smooth seperti kentut, tidak bisa dilihat secara kasat mata tapi bisa tercium baunya. Tentu ini berbahaya. Tetapi tidak semua orang bisa membaca makar dan bahayanya kecuali orang-orang yang paham konstelasi politik. Saking smooth-nya, negara yang terjajah pun tidak akan merasa kalau mereka dijajah, nyatanya ketika disodori perjanjian kerjasama malah merasa bangga. 

Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif, yang sejatinya penetapan politik bebas aktif juga merupakan makar politik penjajah, supaya Indonesia tidak memiliki idealisme dan ketegasan dikancah internasional ketika berhadapan dengan negara-negara besar. Dengan makar politik ini pula menjadikan Indonesia terjajah dalam segala bidang, menjadikan Indonesia serasa tidak lagi memiliki kedaulatan. 

Melalui jalan investasi dan hutang Indonesia kehilangan sumber daya alam (SDA), melalui kerjasama war on terrorism and radicalism menjadikan Indonesia memerangi rakyatnya sendiri bahkan tak segan ulama dikriminalisi, melalui kerjasama dalam bidang pendidikan dan sosial-budaya menguatkan pemahaman barat kapitalisme-liberal untuk diadopsi oleh masyarakat terlebih muslim di Indonesia, melalui kerjasama dalam bidang politik menjadikan pemerintah Indonesia mudah disetir dan menjadi boneka penjajah, melalui kerjasama militer menjadikan Indonesia lemah karena persenjataan dan latihan-latihan militer serta teknis keahlian militer bergantung kepada negara penjajah. 

Itu semua bukan tuduhan, tetapi kenyataan, bisa ditelusuri dari fakta di lapangan maupun di media. Bahkan dibalik Rancangan Undang-Undang atau yang sudah diketok palu menjadi Undang-Undang di dalamnya tersimpan makar politik penjajah. Misalnya, Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) nomor 4 tahun 2009 disahkan menjadi UU pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 12 Mei 2020, pada pasal 169A mengatur perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanpa pelelangan. 

Dengan adanya aturan ini pengusaha tambang dapat memperpanjang KK dan PKP2B tanpa perlu melakukan prosesi lelang terlebih dahulu. Jelas ini berpihak pada pengusaha dan perusahaan tambang. Tambang emas terbesar di Indonesia adalah PT Freeport dan PT Newmont milik Amerika Serikat, dan masih banyak tambang mineral dan batubara di Indonesia yang dikuasi asing. 
Tak hanya asing, kini aseng pun juga menjajah Indonesia. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt, One Road (OBOR) forum kedua di Beijing pada tanggal 25 hingga 28 April 2019, Indonesia meneken 23 nota kesepahaman dengan China dan Indonesia telah menawarkan proyek di empat wilayah, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Bali. Tak khayal jika rezim ini semakin lengket dengan Negara Tiongkok tersebut dengan hutang dan investasi dalam pembangunan infrastruktur.  Sungguh, ini adalah makar politik penjajahan Aseng terhadap Indonesia yang mengatasnamakan kerjasama.
 
Pentingnya Perjuangan Politik (al-Kifah al-Siyasi) 

Penjajahan adalah kejahatan. Setiap kejahatan harus dihilangkan. Indonesia telah merdeka secara de jure tapi secara de facto masih terjajah. Kemerdekaan yang di dapat adalah kemerdekaan semu. Terlebih, apa yang kini dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan….” 

Dalam pandangan islam, agenda imperialisme diharamkan Allah SWT apapun bentuknya. Allah SWT menegaskan “Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin” (TQS. Al Maidah: 141).

Segala bentuk penjajahan harus diperangi sampai ke akar-akarnya. Untuk itu penting adanya perjuangan politik di tengah-tengah umat. Perjuangan politik mengharuskan adanya penentangan terhadap sistem kehidupan, undang-undang dan peraturan Barat, serta segala bentuk ketetapan penjajah. 

Dalam perjuangan politik harus menyadari strategi politik penjajah dengan berbagai caranya, sehingga mampu mengungkap rencana-rencana penjajah baik di dalam maupun di luar negeri. Perjuangan politik ini dilakukan untuk membebaskan umat dari belenggu kekuasaan penjajah, membebaskan umat dari tekanan dan pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya, baik yang berupa pemikiran, budaya, politik, ekonomi, maupun militer. 
Realisasi perjuangan politik ini adalah dengan jalan pemikiran, bukan melalui jalan kekuasaan jika kekuasaan masih disetir oleh penjajah, bukan juga dengan kekuatan fisik. Melakukan edukasi kepada umat untuk membongkar segala bentuk penjajahan dan mengungkapkan ide islam beserta hukum-hukumnya, agar islam dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehingga aqidah islam menjadi dasar negara, dasar konstitusi dan perundang-undangan. 

Indonesia Butuh Khilafah 

Untuk membebaskan Indonesia dari segala bentuk penjajahan membutuhkan tatatan baru dengan sistem islam, karena penjajahan tak lepas dari politik internasional yang membelenggu Indonesia. Dengan segala potensi yang dimilikinya, Indonesia sejatinya mampu berdikari dan menjadi negara besar. Akan tetapi harus diubah tatanan negaranya dengan yang baru, dengan sistem islam sebagai solusi alternatif, sudah terbukti dengan menerapkan sistem kapitalis-sekuler menjadikan Indonesia semakin terjajah dan rakyatnya sengsara. 

Sistem islam hanya akan bisa berdiri tegak dengan adanya negara khilafah. Sistem yang sudah terbukti selama 13 abad mampu menjadi mercusuar dunia. Khilafah memiliki  pengaturan yang khas dan unik dalam segala bidang. Politik dalam negeri dan luar negeri dijalankan sesuai standart islam. Khilafah akan memutus semua hubungan luar negeri yang akan merugikan kaum muslimin. Hutang dan investasi sebagai alat penajajahan tidak akan diambil, penjajah dengan segala proyeknya akan diusir dan kembalikan ke negara mereka. Militer dan keamanan tidak lagi bergantung pada asing. Khilafah tidak akan menjadikan negara kafir penjajah sebagai kawannya tetapi sebagai musuhnya yang nyata. 
Wallahu a’alam bi showab.

Oleh: Sholihah, S.Pd
Institut Kajian Politik dan Perempuan




Posting Komentar

0 Komentar