Mahasiswa Kuliah Daring, UKT Bikin Pusing


Mahasiswa akhirnya turun ke jalan. Menuntut perhatian pemerintah atas nasib mereka yang terdampak pandemi. Bagaimana tidak? Meski pandemi memaksa mereka menjalani kuliah daring, namun beban UKT tetap harus ditanggung. Bagaimana tidak pusing? Sementara orangtua merekapun ada yang mengalami kesulitan ekonomi karena wabah tak kunjung berakhir.

Di Malang, Jawa Timur, sejumlah mahasiswa Universitas Brawijaya berdemonstrasi menuntut penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Sayangnya hingga aksi berakhir, belum ada titik temu antara pihak rektorat dan mahasiswa (okezone.com, 18 Juni 2020). Sementara itu di Banten, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UIN Banten, menggelar aksi yang sama menuntut penggratisan Uang Kuliah Tunggal (UKT) (bantennews.co.id, 22 Juni 2020). 

Aksi unjuk rasa juga terjadi di Jakarta. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu menuntut untuk bisa melakukan audiensi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Mereka ingin membahas beberapa aspirasi terkait dengan dunia pendidikan (news.detik.com, 22 Juni 2020).

Ekonomi Sulit Akibat Pandemi

Tak bisa dipungkiri, sejak pandemi merebak, dunia perguruan tinggi turut merasakan dampaknya. Kampus-kampus ditutup untuk mencegah penyebaran wabah semakin meluas. Mahasiswapun terpaksa di”rumah”kan dan menikmati perkuliahan secara daring.

Meski tak lagi menikmati fasilitas kampus, nyatanya mereka tetap harus menanggung beban UKT yang tinggi. Padahal tak sedikit orangtua mahasiswa yang terkena imbas dari pandemi. Pembatasan sektor-sektor publik berdampak pada terjadinya pengurangan tenaga kerja, mulai dari dirumahkan sampai PHK. Tentu saja hal ini, menyebabkan beban kebutuhan hidup keluarga tak sanggup dipenuhi seperti sebelumnya. 

Kesulitan ekonomi akbat pandemi inilah yang kemudian mendorong mahasiswa meminta agar pemerintah memberikan perhatian atas nasib mereka. Tuntutan mereka mulai dari pengurangan hingga penggratisan UKT bagi mahasiswa yang mengalami kendala sebagai dampak dari pandemi. 

Respon Pemerintah

Pemerintah akhirnya memberikan respon atas desakan mahasiswa tersebut. Anggaran senilai 1 triliun rupiah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan siap digelontorkan untuk membantu meringankan beban dana kuliah. Alokasi dana itu terutama ditujukan untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) agar mereka bisa melanjutkan kuliah (kompas.com, 21 Juni 2020).

Kemendikbud mengeluarkan skema keringanan pembayaran UKT saat pandemi covid 19. Skema ini meliputi penundaan pembayaran UKT, pencicilan pembayaran, menurunkan level UKT, dan pengajuan beasiswa. Semua kebijakan tersebut diharapkan bisa membantu meringankan orangtua mahasiswa dalam melakukan pembayaran kewajiban kuliah sang anak (kompas.com, 5 Juni 2020).

Pendidikan Adalah Hak Setiap Generasi

Mendapatkan pendidikan adalah hak setiap warga negara. Dalam UUD 1945 hak tersebut termaktub dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Oleh karena itu, negara seharusnya memberikan jaminan terpenuhinya hak ini bagi setiap orang. Termasuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar pelaksanaan pendidikan bisa berlangsung dan dinikmati semua masyarakat. 

Namun pada kenyataannya, dunia pendidikan saat ini tengah didera komersialisasi. Hingga tidak semua rakyat bisa mencicipinya. Tingginya Uang Kuliah Tunggal yang ditetapkan di berbagai perguruan tinggi adalah salah satu bentuknya. Sejak perguruan tinggi negeri di Indonesia berstatus Badan Hukum, mereka dituntut untuk otonomi dalam pembiayaannya. Hingga berimbas pada besaran UKT yang ditetapkan pada mahasiswa. 

Terkait skema peringanan pembayaran UKT saat pandemi, yang dikeluarkan Kemendikbud, meskipun berbalut nama bantuan, namun kebijakan pemerintah ini tidak menjangkau semua mahasiswa. Beberapa kriteria diterapkan bagi mereka yang ingin mendapatkannya. Bahkan besarannya bisa jadi tidak mampu mencukupi kebutuhan kuliah yang dibutuhkan mahasiswa. Apalagi dengan kuliah daring, dana pembelian paket internet semakin bertambah. Namun hal ini belum mendapat perhatian dari pemerintah.

Kental sekali kapitalisasi melumuri semua aspek kehidupan yang terjadi di negeri ini. Aspek manfaat selalu menjadi standar bagi peraturan publik yang dikeluarkan negara. Warga negara yang seharusnya bisa mengecap pendidikan seutuhnya, harus merogoh kocek dalam-dalam untuk menggapainya. Tingginya biaya dalam pendidikan sekuler berakibat teramputasinya potensi mahasiswa yang menjadi generasi bangsa.  Inilah watak kapitalisme yang menjadi landasan negara saat ini.

Pendidikan Gratis, Hanya dalam Islam

Seyogyanya negara tidak boleh mempertimbangkan untung rugi dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Dalam Islam, pendidikan adalah salah satunya. Karenanya negara wajib menjamin pemenuhannya. Sebab syari’at sendiri telah mewajibkan bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim” (HR. Ibnu Majah)

Negara, dalam hal ini khalifah, wajib untuk menerapkan seluruh syari’at Islam atas warga negara. Maka dari itu menyediakan pendidikan berkualitas terbaik harus dibangun oleh negara. Termasuk di dalamnya adalah menyediakan seluruh sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang berkualitas. Tentu saja agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pendidikan tidak boleh mahal, bahkan seharusnya gratis. Rasulullah saw. bersabda:

…الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus” (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Hal ini hanya bisa diwujudkan dalam sistem Islam yang lahir dari wahyu Allah Swt, pencipta alam semesta. Sistem Islam sajalah yang bisa menjamin pemenuhan  pendidikan bisa dinikmati seluruh warga negara. Terbukti selama lebih dari 13 abad lamanya, saat Islam diterapkan, umat Islam mampu menjadi umat terbaik. Islam terwujud dalam peradaban besar yang menjadi rujukan bangsa-bangsa di dunia.

Di tangan Islam, lahir banyak cendekiawan dan ilmuwan mumpuni, yang hingga kini karyanya menjadi panutan negara-negara barat. Sebut saja Ibnu Sina, Al Khawarijmi dan masih banyak lagi. Negara Islam akan memberikan perhatian penuh, menggali potensi generasi hingga terbentuk sosok-sosok berkompetensi unggul dengan kepribadian Islam tinggi. Semua terbentuk dari sistem pendidikan Islam yang ditegakkan oleh Daulah Islam. Wallahu’alam bisshowab.[]


Oleh : Dwi Indah Lestari, S.TP 
member WCWH Madura

Posting Komentar

0 Komentar