TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Mahalnya Sinergi Antar Pejabat dalam Politik Demokrasi


Situasi panas akibat pandemi Covid-19 di wilayah Jawa Timur terlebih wilayah Surabaya semakin naik tensinya dengan adanya konflik para pemangku kebijakan di wilayah tersebut. Konflik yang dipicu adanya miskomunikasi itu telah membuat geger jagad media, hingga nama Tri Rismaharini masuk dalam jajaran trending topic Twitter pada jumat (29/5) malam. 

Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin PNF, Profesor Chaerul Anwar Nidom meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyudahi polemik mobil laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR). “Dalam situasi yang memprihatinkan seperti ini, tidak sepatutnya para pimpinan mempertontonkan narasi-narasi komunikasi yang tidak lazim dan tidak perlu ke masyarakat,” ujar Nidom kepada CNNIndonesia.com, Sabtu, (30/5). 

Terjadi konflik antar pejabat di negeri ini bukan pertama kalinya selama masa pandemi Covid-19. Berawal dari perseteruan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. Acapkali ketika ada konflik antar pejabat dikaitkan dengan kepentingan politik masing-masing. Bahkan, sampai ada tudingan cari panggung. Jika antar pejabat tidak bersinergi dalam hal kebijakan, apalagi sampai kebijakan itu berseberangan, tentu yang dibuat bingung adalah masyarakat. 

Kepentingan Menjadi Harga Mati 

Sudah tertancap secara integral bahwa politik yang diterapkan di Indonesia adalah politik demokrasi. Para politikus yang menjabat ditentukan dalam agenda pesta politik 5 tahunan. Hampir seratus persen mereka berasal dari politikus partai. Koalisi atau oposisi antar partai adalah hal yang pasti. Semua partai memiliki kepentingan untuk medulang kemenangan, hingga para anggota partai memperoleh jabatan. 

Ajang kontestasi politik membutuhkan biaya selangit. Sedangkan dalam politik demokrasi tidak aturan baku dalam menentukan cara untuk mengumpulkan dana. Dana bisa diperoleh dari mana saja. Sehingga tak jarang orang yang memiliki kepentingan ikut serta mengambil peluang dalam ajang kontestasi politik ini. Dari sini munculnya kepentingan orang atau lembaga yang mendanai sebagai penggerak partai politik, bahkan ada kemungkinan kepentingan ini yang mendonimasi arah dan tujuan partai tersebut. Kepentingan menjadi harga mati dalam politik demokrasi. 

Sinergi Menjadi Harga Mahal 

Menjadi hal yang pasti, diantara partai politik yang tampil dalam kontentasi ada yang kalah dan ada mendulang kemenangan, yang kalah bisa merapat ke partai yang menang atau sebaliknya menjadi oposisi, yang menang sudah barang tentu bisa menduduki kursi jabatan yang disediakan. Politik balas budi tidak boleh dilupakan, ibarat kacang tidak boleh lupa akan kulitnya. Sehingga menjadi bias antara peran jabatan dan peran kepartaian ketika telah menjadi pejabat. 

Jabatan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, yang mengisi tidaklah homogen dari satu partai, tapi heterogen. Masing-masing yang menjabat harus menjalankan dualisme peran, menjalankan tugasnya sebagai pemimpin sekaligus sebagai politikus partai. Politikus partai siap membawa kepentingan partai yang notabene adalah kepentingan pemilik modal yang membiayai partai. Tak heran jika terjadi perselisihan atau kebijakan yang berseberangan antara atasan dengan bawahan yang muncul adalah tudingan dan narasi-narasi menjatuhkan, hingga muncul kecurigaan melakukan kecurangan mencuri start untuk pencitraan. 

Politik Islam Mewujudkan Sinergi Antar Pejabat 

Politik dalam pandangan islam adalah riayah su’unil ummah (mengurusi urusan umat). Sehingga setiap orang yang mendapat amanah menjadi seorang pejabat pemerintahan, fokusnya adalah merealisasikan secara praktis untuk mengurusi urusan umat. Ketika urusan umat menjadi prioritas, maka terhadap urusan ini para pejabat dituntut loyalitas. 

Dalam politik islam tidak ada ajang kontestasi politik dengan biaya selangit, bersaing antar partai politik islam tetap diperbolehkan dengan cara yang sehat, standartnya halal haram sehingga tidak ada kecurangan. Orang yang memiliki kepentingan pun tidak ada celah untuk memanfaatkan partai merealisasikan kepentingannya. Kekuasaan memang ada di tangan umat, akan tetapi kedaulatan ada di tangan syara’. 

Orang yang menjabat di pemerintahan juga tidak dilihat dari partai mana, tapi melihat kapabilitasnya. Mumpuni dari sisi fisik maupun sisi akal, serta memenuhi syarat-syarat lain yang menyertainya. Tidak ada dualisme peran sebagai pejabat, dia dipilih semata-mata untuk mengurusi urusan umat. Pejabat pemerintah pusat dengan daerah memiliki fokus yang sama. Dengan demikian kesinergian secara alami dapat diwujudkan. 

Politik islam tidak terlepas dari adanya negara islam. Ketiadaan negara islam menjadikan politik islam tidak bisa diterapkan. Mewujudkan politik islam sejatinya adalah kewajiban untuk melanjutkan kehidupan islam. Sehingga keberadaan negara islam adalah kewajiban, sebagaimana dalam kaidah ushul Ma La Yatimmu al-Wajibu illa bihi fa Huwa Waajib (Selama suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib).[]


Oleh: Sholihah, S.Pd
Institut Kajian Politik dan Perempuan 


Posting Komentar

0 Komentar