Mahalnya Keadilan untuk Novel Baswedan


Tiga tahun yang lalu, tepatnya 11 April 2017 aksi penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dilangsungkan. Setelah lama tak ada kabar akhirnya, teka-teki tersebut terpecahkan dengan  penangkapan pelaku pada 27 Desember 2019. Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Nur Kholis menilai bahwa, aksi penyiraman tersebut berkaitan dengan kasus-kasus korupsi high profile yang ditangani oleh Novel Baswadan, dilansir dari Suara.com, Sabtu, 28 Desember 2019. Diketahui kedua penyerang Novel Baswedan, Rahmat Kadir dan Ronny Bugis (yang pernah menjadi anggota Polri selama 10 tahun) dituntut jaksa dengan hukuman 1 tahun penjara. Keduanya dinilai melanggar Pasal 353 ayat 2 KUHP juncto  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sontak, keputusan tersebut mendapat kritik dari banyak pihak, mulai dari para pejabat hingga rakyat. Pasalnya pada kasus yang serupa, terdakwa dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun. Misalnya saja, pada 18 Juni 2018 aksi pinyiraman air keras yang pernah dilakukan oleh Ruslan terhadap istrinya serta mertuanya. Majelis Hakim PN Pekalongan menjatuhkan vonis kepada terdakwa, yakni 10 tahun. Bukan hanya itu, pada Oktober 2018 dengan kasus serupa yang dilakukan oleh Rika Sonata, yang diketahui menyewa preman untuk melakukan penyiraman kepada suaminya. Semula jaksa menuntut dengan pidana penjara selama 10 tahun, tetapi putusan Majelis hakim PN Bengkulu menjatuhkan vonis yang lebih berat, yaitu 12 tahun. Lantas apa alasan yang membuat tersangka dalam kasus Novel Baswedan mendapat perlakuan berbeda?

Di negeri ini, ketimpangan hukum yang demikian, bukan terjadi satu atau dua kali, tapi telah terjadi berkali-kali. Kasus ketidakadilan, misalnya kasus korupsi mantan gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 Juta Rupiah. Ratu telah melakukan suap kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebesar 1 Miliar Rupiah, pulausumbawanews.net, 27 Desember 2019. Bandingkan dengan kasus pencuri kayu,  “Sangat ironis saat kita mendengar seorang nenek asal Situbondo, Jawa Timur yang diduga mencuri batang kayu jati milik Perum Perhutani dan dituntut dengan hukuman 5 tahun penjara,” Times Indonesia, 08 Januari 2020. 

Maka wajar jika kemudian, muncul istilah “hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah” di negeri hukum ini. Pasalnya, hukum tersebut adalah buatan manusia yang lemah dan terbatas, serta dapat berpihak pada siapapun sesuai hawa nafsunya. Maka nampak betapa compang-campingnya hukum yang berlaku, sehingga tidak ada keadilan dan ketegasan pada elemen warga negara. Dikutip dari kompasiana.com, Fathoni Al Ashar berasumsi bahwa, yang menjadi faktor terjadinya ketimpangan hukum di Indonesia, diantaranya tingkat kekayaan dan jabatan seseorang, nepotisme, serta kurangnya ketidakpercayaan masyarakat pada hukum, 29 Agustus 2019.

Padahal, ketika hukum yang diberlakukan hanya tajam ke bawah tumpul ke atas, maka ini menjadi indikator kehancuran bangsa dan negara. Rasulullah Saw., pernah bersabda: “Sesungguhnya faktor penyebab kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah apabila orang yang bangsawan di antara mereka mencuri mereka dibiarkan (tidak dihukum), namun apabila yang mencuri adalah rakyat kecil (miskin) maka mereka langsung dihukum. Demi Dzat yang jiwaku di tanganNya (Allah), seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya saya akan memotong tanganya.” (HR. Bukhari- Muslim). 

Hadits tersebut menegaskan bahwa hukum tetaplah hukum  ia tidak dapat ditawar dan harus ditegakkan baik itu dari kalangan bangsawan, pejabat tinggi ataupun rakyat biasa. Jika pemerintah menegakkan hukum hanya kepada rakyat biasa, maka itu menjadi indikasi kehancuran negara dan bangsa sebagaimana hancurnya Bani Israil. Apa yang menimpa Bani Israil dikarenakan tidak menerapkan hukum Allah akan menimpa kita juga apabila kita tidak menerapkan hukun Allah. 

Lihatlah jika hukum Allah diterapkan, dari ketajaman Khalifah Umar bin Khattab, apabila melarang manusia dari sesuatu maka beliau mengumpulkan keluarganya seraya mengatakan kepada mereka: “Saya telah melarang manusia dari begini dan begitu, dan manusia sekarang akan melihat kepada tingkah kalian layaknya burung melihat kepada daging. Maka siapapun seseorang diantara kalian yang melanggarnya maka saya akan lipatkan hukumannya.” Umar melipatkan hukumannya agar mereka tidak meremehkan hukum hanya karena kedekatannya dengan Umar. Begitu adil dan tegasnya hukum yang ditegakkan dengan syariat Islam melalui konstitusi negara. Wallahu’alam.[]

Oleh Intifada Birul Umaroh 
Aktivis Mahasiswa Jember

Posting Komentar

0 Komentar