TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Lonjakan Tagihan Listrik, Netizen Uring-uringan

sumber foto: kompas.com

Dilansir dari Kompas.com pada Minggu (7/6/20), terlihat beberapa postingan warganet yang mengeluhkan kenaikan tagihan listrik di Twitter sejak awal bulan Juni 2020. Banyak masyarakat mengaku sudah menghemat penggunaan listrik dan pemakaiannya sama seperti bulan-bulan sebelumnya, tetapi tetap terjadi kenaikan tagihan. Kenaikan ini pun hampir mencapai 2-4 kali lipat dari tagihan sebelumnya. Masyarakat menduga ada kenaikan diam-diam yang dilakukan oleh pihak PLN atau ada subsidi silang yang diterapkan untuk pengguna daya 450 VA dan 900 VA.

Merespon keluhan masyarakat, akhirnya PT. PLN angkat suara pada konferensi pers bertajuk 'Tagihan Rekening Listrik Pascabayar', Sabtu (6/6/20). Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril, mengelak telah menaikkan tagihan listrik selama masa pandemi. Ia menilai kenaikan ini wajar karena penggunaan yang meningkat selama masa WFH dan BDR. “Kenaikan tarif ini murni disebabkan oleh kenaikan pemakaian dan kenaikan pemakaian ini murni disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan di rumah dibandingkan kegiatan sebelumnya pada era normal,” ujar Bob.

Kenaikan tagihan listrik ini tidak bisa dipisahkan dari liberalisasi kelistrikan yang sebenarnya sudah dimulai sejak UU Ketenagalistrikan No. 20 Tahun 2002 disahkan. Salah satu kebijakan dalam UU tersebut mengatur mengenai unblunding vertical. Kebijakan ini memisahkan proses bisnis PLN menjadi beberapa usaha, yaitu pembangkit tenaga listrik, transmisi listrik, distribusi listrik, dan penjualan tenaga listrik. Unblunding vertical ini juga mengatur mengenai pembukaan ruang luas bagi pelibatan swasta. Maka, kebijakan inilah yang diduga dapat bermuara kepada liberalisasi kelistrikan dimana terjadi campur tangan pihak swasta dalam hal mengurusi kebutuhan listrik masyarakat.

Sedangkan di saat yang sama, PT. PLN yang bertindak sebagai BUMN seharusnya bertanggung jawab mencukupi kebutuhan listrik masyarakat. Sayangnya, disini PLN hanya bertindak sebagai regulator saja yang tidak dapat menjamin kebutuhan rakyat terhadap energi listrik dengan mudah dan murah. 

Memang, para penguasa di sistem Kapitalisme saat ini hanyalah berfokus untuk mencari keuntungan semata dan lebih berpihak kepada para pemilik modal. Bahkan di dalam kondisi seperti hari ini pun, yang ketika banyak masyarakat sudah kesusahan mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, masih harus ditambah dengan adanya kenaikan tagihan listrik.

Ini menegaskan bahwa pemerintah tidak peduli terhadap kesulitan rakyat melainkan hanya berfokus mencari keuntungan dan sektor strategis layanan publik seperti PLN tidak menyesuaikan pelayanannya dengan pendekatan meringankan kesulitan yang dihadapi masyarakat di masa pandemi.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim seharusnya telah mengetahui bahwa Islam juga memiliki solusi atas hal ini. Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah saja, tetapi juga mengatur segala aspek kehidupan termasuk kelistrikan. Di dalam Islam, terdapat tiga macam kepemilikan. Yakni kepemilikan negara (Milkiyah Daulay), kepemilikan umum (Milkiyah 'Ammah), dan kepemilikan individu (Milkiyah Fardhiah). Kepemilikan negara berarti hanya negara lah yang berhak mengelola dan hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara. Yang termasuk dalam kategori ini adalah harta ghanimah (rampasan perang), fa’i, kharaj, jizyah, 1/5 harta rikaz (harta temuan), ‘ushr, harta orang murtad, harta  yang tidak memiliki ahli waris dan tanah hak milik negara.

Sedangkan kepemilikan umum berarti masyarakat berhak secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan yang berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, sumber energi, hasil hutan, dan barang yang tidak mungkin dimiliki individu seperti sungai, pelabuhan, jalan raya, bandara, masjid, dsb.

Dan yang terakhir yakni kepemilikan individu berarti hanya individu lah yang berhak memanfaatkan barang tersebut melalui lima sebab kepemilikan, yaitu 1) Bekerja, 2) Warisan, 3) Keperluan harta untuk mempertahankan hidup, 4) Pemberian negara dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal, 5) Harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hadiah, wasiat, mahar, dsb.

Maka disini, listrik termasuk ke dalam kepemilikan umum. Listrik yang digunakan sebagai bahan bakar termasuk ke dalam kategori api atau energi sebagaimana sabda Rasulullah saw. “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, padang rumput, air, dan api (energi).” (HR. Ahmad).

Sumber energi pembangkit listrik sebagian besar berasal dari barang tambang seperti migas dan batu bara yang juga termasuk ke dalam kepemilikan umum. Maka, hal ini tidak boleh dikomersilkan pengelolaannya dan juga hasilnya, melainkan harus dikelola oleh penguasa (Khalifah) yang kemudian hasilnya akan dikembalikan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Hal ini merupakan tanggung jawab negara (Khilafah) memenuhi setiap kebutuhan rakyatnya baik yang kaya atau yang miskin, yang tinggal di kota atau di pedalaman, termasuk dalam hal kelistrikan.

Negara dalam Islam berperan sebagai ra'in yaitu pemimpin, yang bertanggung jawab mengurusi semua urusan rakyatnya dan bukan berperan sebagai pedagang yang memiliki prinsip untung rugi seperti halnya yang terjadi sekarang di sistem Kapitalisme.[]

Oleh: Inanda Aulia Rizqillah

Posting Komentar

0 Komentar