Lonjakan Kasus Corona, Dimana Kebijakan Antisipasi?


Penambahan pasien Covid -19 di Indonesia terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Total hingga Sabtu 30/5, Covid -19 di Tanah air mencapai 25,773 kasus,berdasarkan www.covid19.go.id

Banyak pihak, baik dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan Pakar Epidemiolog mengingatkan kepada semua pihak termasuk pemerintah untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya lonjakan kasus Covid-19 usai Hari Raya Idul Fitri. Hal itu bisa terjadi sebab, masih banyak  masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan selama merayakan lebaran. Salah satunya adalah Dewan Pakar Ikatan  Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra, memperkirakan lonjakan pasien positif Covid -19 pasca Idul Fitri lebaran 1441 H  diperkirakan satu harinya akan ada 1000 kasus  baru pasien positif.(https://megapolitan.okezone.com/read/2020/05/21/338/2217433/diprediksi-muncul-1-000-kasus-pasien-positif-covid-19-pasca-lebaran)

Namun  pemerintah tak cukup meresponnya dengan kebijakan antisipasi bahkan cenderung angkat tangan. Para pejabat pun terus mengajak masyarakat agar terus bersiap menerima fakta, bahwa kehidupan tak mungkin kembali seperti semula. Bahkan ada juga yang menyampaikan narasi " jadikan virus Corona sebagi istrimu". Sungguh ironi memang . 

Dalam konteks menangani virus Covid-19 seharusnya pemerintah serius dalam dalam dua aspek. Yaitu yang pertama adalah aspek penyembuhan dari virus itu sendiri. Aspek yang kedua adalah aspek pengendalian dampak agar virus tidak lagi menular  kepada anggota masyarakat lainya. Sehingga tidak akan terjadi peningkatan jumlah pasien  seperti yang terjadi  beberapa pekan terakhir ini. 

Seharusnya rekor pertumbuhan kasus harian hingga 900 mampu menyadarkan pemerintah bahwa perlu perombakan kebijakan agar memprioritaskan penanganan kesehatan. Apapun resikonya. Bila tidak apapun yang ditempuh baik untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi maupun menormalkan kondisi sosial hanya akan memperparah kondisi krisis.

Hal itu mustahil terjadi di dalam sistem demokrasi kapitalisme saat ini. Dimana  kebijakan negara tidak akan pernah menjadi payung dalam menghadapi pandemi. Lalu masihkan kita berharap pada sistem dan pemangku  kebijakan negeri ini?. Sudah saatnya kita merujuk pada solusi tuntas dan menyeluruh. Bukan solusi tambal sulam. Apalagi hanya sekedar  basa basi politik. Tetapi solusi haqiqi yaitu solusi Islam Kaffah yang lahir dari wahyu Illahi. Solusi yang akan menjamin kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman serta perlindungan manusia.

Sungguh Allah SWT telah mewajibkan negara menjalankan dua fungsi utamanya. Pertama, fungsi "raa'in",yaitu pengurus urusan rakyat, termasuk pengurusan hajat hidup publik sebagaimana tuntunan syara'. Ditegaskan Rasulullah SAW artinya "...Imam(Kholifah) raa'in (pengurus rakyat) dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya" (HR. Ahmad, Bukhari). Kedua, fungsi "junnah" yaitu pelindung sekaligus  sebagai pembebas manusia dari berbagai bentuk dan agenda penjajahan. 

Ditegaskan Rasulullah SAW artinya, "Imam adalah perisai  orang - orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya" (HR.Muslim). Pelalaian sedikit saja fungsi junnah mengakibatkan bahaya penjajahan. Apapun bentuk penjajahan telah jelas keharamannya.

Oleh karena itu dalam Islam, darah, harta, dan kehormatan setiap warga negara adalah tanggung jawab penuh negara. Termasuk dalam penanganan pandemi seperti saat ini. Dimana semua kebijakan didasarkan pada Wahyu Allah dan dijalankan dengan mekanisme yang selaras ilmu dan sains serta ditunjukan semata mata memberikan keselamatan bagi semua rakyat. 

Terbukti syariat Islam ternyata  telah menuntun Kholifah Ummar bin Khattab mampu menyelesaikan dan memutus mata rantai  wabah Tha'un (sejenis penyakit kolera) yang sedang terjadi saat masa kepemimpinannya. Dengan tidak mengambil keputusan sendiri melainkan meminta pendapat dari para pakar dan orang orang yang berilmu berkaitan dengan wabah penyakit itu.

Inilah pribadi seorang kepala negara yang agung nan mulia. Sosok kepala negara yang hanya terwujud jika dia menjalankan dan terikat dengan Syariat Islam semata. Wallahu a'lam bi ash -shawab.

Oleh : Ruri Setiyawati

Posting Komentar

0 Komentar