TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Lonjakan Impor di Tengah Pandemi?


Lonjakan impor bahan pangan justru menghantui Indonesia di tengah pandemi yang belum kunjung usai ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) impor sayuran sepanjang tahun 2019 meningkat dari tahun 2018, menjadi 770 juta dollar AS atau setara Rp 11,3 triliun (asumsi kurs Rp 14.700 per dollar AS). Menurut Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto, angka itu didominasi oleh komoditas sayur-sayuran seperti bawang putih dan kentang industri. (kompas.com, 25/5/2020) Menurutnya pasokan bahan makanan dalam negeri saat ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat, karena bawang putih hanya tumbuh optimal di daerah sub tropis seperti China.

Kebijakan relaksasi impor sementara untuk bawang putih dan bawang bombai ini telah diputuskan oleh Kementerian Perdagangan. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana mencatat, impor bawang putih yang sudah masuk ke tanah air tanpa Persetujuan Impor (PI) mencapai 28 ribu ton. Kebijakan itu telah diatur presiden dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan penataan dan penyederhanaan izin impor barang dan bahan baku untuk pencegahan atau penanganan bencana. (katadata.co.id, 23/4/2020)

Namun kebijakan relaksasi impor itu telah menuai kontroversi. Pasalnya hal ini dianggap memberi ruang impor yang terlalu bebas masuknya barang-barang tersebut. Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah pun mengaku khawatir bahwa relaksasi impor ini justru akan memudahkan importir untuk bebas mengendalikan harga. Selain itu, kebijakan pelonggaran impor bawang ini justru akan menimbulkan ketergantungan impor. Pasalnya kebutuhan konsumsi bawang putih dalam negeri saja masih didominasi oleh impor yang mencapai angka 95%. (katadata.co.id, 19/3/2020)

Tren importasi bahan pangan di Indonesia seolah menjadi candu. Bagaimana tidak, sejak tahun 2004 Indonesia menunjukkan tren kenaikan untuk impor bahan pangan. Pada 2004 saja impor beras yang awalnya 236 ribu ton melonjak di angka 438 ribu ton pada 2006 dan meningkat drastis di tahun 2007 sebesar 1,4 juta ton. (merdeka.com, 03/10/2020) Berbagai tanggapan pro kontra pun tidak lepas dari kebijakan impor yang kian meningkat ini. Pasalnya Indonesia sudah terjebak dengan bergabungnya dengan WTO dan APEC. Dengan diratifikasinya Undang-Undang dalam WTO pada 1995 inilah, berdampak semakin liberalnya perdagangan Indonesia. Ditambah pemerintah juga membuka keran liberalisasi sebesar-besarnya melalui keterlibatannya dalam APEC. 

Direktur Indonesia Global Justice Riza Damanik mengatakan bahwa klausul perdagangan di forum WTO dan APEC akan menggerus kemandirian bangsa. Misalnya, pelarangan subsidi bagi petani maupun petambak. Kebijakan yang bersifat protektif seperti pembatasan impor produk holtikultura juga akhirnya diperlonggar setelah ada tekanan dari WTO. Hal ini justru akan membuat mimpi di siang bolong bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara dengan ketahanan pangan yang cukup. (merdeka.com, 3/10/2020)

Jika dilihat ada dua pokok persoalan pangan di Indonesia. Pertama, akses pangan yang murah untuk masyarakat. Kedua, ketersediaan lahan pertanian. Apabila dari dua masalah pokok ini tak segera diselesaikan, maka importasi bahan pangan akan terus membanjiri tanah air, belum lagi dengan kebijakan liberal di bawah aturan kapitalisme, maka Indonesia akan sulit untuk mencapai kemandirian pangan.

Kebijakan pengelolaan pangan yang mensejahterakan seluruh umat manusia sebenarnya telah tertuang dalam aturan Islam. Dalam hal ini, Islam memandang bahwa kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh negara. Maka negara akan melakukan berbagai upaya untuk mewujudkannya. Seperti peningkatan produktivitas lahan dan produksi pertanian, yaitu dengan melalui ekstensifikasi pertanian. Hal itu bisa dilakukan dengan menghidupkan tanah-tanah yang telah mati. Karena Islam membolehkan bagi siapapun untuk menghidupkan tanah apabila ditelantarkan oleh pemiliknya selama tiga tahun. Dengan begitu tanah-tanah ini bisa menjadi produktif. Islam juga mendorong optimalisasi lahan pertanian. Misal dengan peningkatan kualitas benih, penggunaan teknologi, dan hal ini mendapat dukungan serta fasilitas dari negara.

Dalam hal jaminan pasokan pangan, Islam mempunyai seperangkat aturan tentang mekanisme pasar yang sehat. Negara akan melarang penimbunan, praktik ribawi, monopoli dan penipuan. Harga akan dikendalikan oleh negara tanpa mengurangi kreativitas individu, sehingga harga bahan pangan akan cenderung stabil.

Sementara untuk perdagangan luar negeri, Islam juga mempunyai aturan. Dalam hal perdagangan (ekspor-impor) ini tidak akan dilihat dari jenis barang yang diperjualbelikan, tetapi dari status negara tersebut. Apabila perdagangan itu dilakukan dengan negara berstatus kafir harbi hukman, maka perdagangan masih bisa dilakukan, asal dengan beberapa persyaratan tertentu. 

Jika dilakukan dengan negara berstatus kafir harbi filan, maka tidak boleh dilakukan hubungan perdagangan sama sekali. Demikianlah Islam telah memberikan seperangkat aturan yang kompleks bagi umat manusia, tak terkecuali persoalan ekonomi. Apabila umat manusia menggunakan aturan tersebut, maka kemandirian pangan bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.

Oleh: Nina Nisfullaili, S.E 
Komunitas Penulis Jombang

Posting Komentar

0 Komentar