Listrik Mahal? Islam Solusinya

sumber foto: economy.okezone.com
 

Sebagaimana dilansir dari berita CNBC Indonesia (Sabtu 6 Juni 2020) PT PLN (Persero) menekankan tidak ada kenaikan tarif listrik. Sebab, menaikkan tarif adalah kewenangan Pemerintah bukan PLN. Hal ini menegaskan soal kasus-kasus pelanggan pasca bayar yang tagihan listriknya bengkak beberapa waktu lalu.Direktur Human Capital Management PT PLN (Persero), Syofvi F. Roekman menegaskan, bahwa pihaknya juga tidak pernah melakukan manipulasi dalam penghitungan tarif. Penghitungan dilakukan berdasarkan hasil meteran yang juga bisa dilakukan oleh pelanggan sendiri."Prinsipnya kami tidak pernah melakukan adjustment terhadap tarif karena itu domainnya pemerintah.  Kan sudah ada UU yang diterbitkan pemerintah melalui Kementria ESDM. Jadi PLN tidak akan berani kerena itu melanggar UU dan melanggar peraturan dan bisa dipidana bila menaikkan tarif,”ujar Bob dalam konferensi pers bertajuk “Tagihan Rekening Listrik Pascabayar,” Sabtu ( 6 Juni 2020). 

Menurut Bob, selama pandemi Covid-19, masyarakat diharuskan untuk melakukan kegiatan dari rumah baik untuk kegiatan bekerja hingga sekolah. Dimana tidak hanya orang tua tapi anak dan anggota keluarga lainnya harus di rumah. Maka otomatis penggunaan listrik akan bertambah sehingga ada kenaikan."Setelah ada PSBB tentu saja kegiatan di rumah lebih banyak, belajar dari rumah menggunakan fasilitas internet yang membutuhkan listrik. Bapak-bapak kerja juga dari rumah membutuhkan listrik. Lalu AC juga, sehingga mengakibatkan kenaikan pada bulan selanjutnya," jelasnya.Lanjutnya, sejak ada kebijakan pembatasan sosial oleh Pemerintah, PLN memang tidak melakukan pencatatan meter langsung ke pelanggan karena mempertimbangkan kesehatan. Oleh karenanya penghitungan tagihan pada Maret dan April dilakukan menggunakan rata-rata pemakaian 3 bulan terakhir.Pencatatan meteran kembali dilakukan pada bulan Mei untuk tagihan Juni sehingga menggunakan tarif pasti bukan rata-rata.

Di saat wabah mendera negeri ini, adanya lonjakan tagihan listrik tentu sangat menzalimi rakyat. Jika dirunut kebijakan-kebijakan pemerintah yang lahir justru tidak pro rakyat akan tetapi memalak rakyat, dapat diketahui dari beberapa bulan terakhir ini yang telah menaikkan BBM, BPJS, TAPERA, dan listrik. Sudah menjadi rahasia umum jika penguasa saat ini sudah tidak berpihak pada rakyat akan tetapi berpihak pada  sekelompok orang tertentu yang mengacu pada sistem kapitalisme. Tragis memang negeri ini, disaat rakyat berjuang melawan wabah ditambah harus menjerit akibat mahalnya harga listrik. Belum lagi jutaan jiwa hidup tanpa akses memadai. Bagaiman tidak, sumber energi listrik begitu berlimpah di negeri ini. Ada puluhan blok migas tersebar dari ujung Timur hingga ujung Barat, potensi sumber daya air tidak terhitung, dan tidak sedikit potensi batu bara. Demikian pula, ketersediaan teknologi kelistrikan berikut para teknokratnya. Akibatnya karena hampir semua peralatan kehidupan tergantung listrik bukan saja beratnya beban ekonomi yang harus dipikul rakyat, tapi juga kesulitan menjalani aktifitas sehari-hari hingga ancaman keselamatan jiwa. Lalu kemanakah rakyat Indonesia harus mengadu?

Selama ini rakyat Indonesia yang notabene mayoritas muslim telah dijauhkan dari keIslamannya. Mayoritas hanyalah tahu tentang ibadah mahdah (dimensi hubungan manusia  dengan Allah) dan menjalani kehidupan  “nrimo ing pandum” artinya menerima saja kehidupan yang saat ini terjadi. Jika kita mau berfikir jauh ke depan ternyata Islam punya solusi atas setiap permasalahan yang ada. Islam punya seperangkat aturan yang sangat menjamin kehidupan rakyatnya termasuk salah satunya adalah listrik (energi). Listrik merupakan hak asasi (kebutuhan dasar) rakyat yang wajib dipenuhi pemerintah. Penguasa dalam sistem Islam tidak akan mengkomersialkan tarif dasar listrik. Sebab, listrik bagian dari hak milik umum yang dikelola negara. Sehingga individu maupun korporasi dilarang memilikinya untuk dikomersilkan. 

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: ” air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah). Konsep Islam dalam hal tata kelola harta milik umum ini memastikan hasil kekayaan alam Indonesia kembali kepada rakyat.  Rakyat akan merasakan kemakmuran  dan kesejahteraan dalam artian yang sebenarnya. Penguasa dalam sudut pandang Islam adalah pelayan rakyat sekaligus perisai. Bukan malah sebaliknya menjadi raja diraja yang memeras rakyat seperti yang kini terjadi dalam sistem Kapitalisme.

Gambaran kesejahteraan rakyat dan keadilan penguasa ini tidak akan dapat terwujud kecuali dengan penerapan Islam secara mendasar dan menyeluruh. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran akan terwujud apabila kita mau kembali berhukum pada Syariah Islam secara menyeluruh. Lebih dari itu, berjuang untuk melanjutkan kehidupan Islam adalah suatu kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Jalan satu-satunya  Syariah Islam bisa diterapkan secara menyeluruh adalah dengan tegaknya Khilafah ala Minhaj an-Nubuwwah. Wallahu a'lam bish shawab.

Oleh: Umi Zakrina 
Tenaga Pengajar

Posting Komentar

0 Komentar