TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Langkanya Alat Kesehatan, Dimana Peran Pemerintah?


Baberapa rumah sakit rujukan kalang kabut karena langkanya alat kesehatan penanganan COVID-19 dalam menangani pasien. Langkanya alat kesehatan tersebut terjadi di beberapa daerah  salah satunya di Papua .


Dikutip CNN Indonesia Sabtu, 06 Juni 2020  Satgas Penanganan Covid-19 Papua mengaku kehabisan viral transport media (VTM), sehingga untuk sementara tidak bisa melakukan tes swab untuk mendeteksi keberadaan virus corona (Covid-19). Mereka yang dinyatakan reaktif lewat rapid test juga belum bisa menjalani tes swab. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200606171357-20-510549/papua-kehabisan-vtm-tes-swab-corona-terhenti-sementara


Diketahui, penambahan jumlah kasus positif  Papua masih tergolong tinggi setiap harinya. Pemerintah pusat juga mengakui hal tersebut.


Pada Sabtu (6/6) ada penambahan 87 kasus di Papua, sehingga total ada 1.005 kasus positif virus corona. Dari jumlah tersebut, sebanyak 78 orang sembuh dan 7 meninggal dunia.


Sabtu (6/6)  jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 30.514 pemerintah pusat mengumumkan penambahan kasus positif sebanyak 993 di tingkat nasional. Ada 9.907 orang di antaranya dinyatakan sembuh dan 1.801 meninggal dunia akibat terinfeksi virus corona.


Melihat kondisi wabah semakin meluas dan korban semakin banyak tidak lepas dari sistem pemerintah saat ini yang inkonsisten dalam menangani wabah.
Pemerintah terkesan  mengabaikan peringatan WHO, bersikukuh virus  tidak akan masuk Indonesia.


Faktanya justru berbanding terbalik COVID-19 merebak masuk ke Indonesia dengan cepat, karena akses TKA khususnya China terbuka lebar.

Selanjutnya  pemerintah mengeluarkan statmen "BERPERANG" melawan corona awalnya. Ada beberapa kebijakan oleh pemerintah seperti PSBB ataupun social distancing.


Setelah lelah berperang tanpa membuahkan hasil alias hasil nihil .
Langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah adalah berdamai dengan corona. Pemerintah membuat kebijakan ’’ NEW NORMAL’’ yang digadang-gadang untuk menyelamatkan ekonomi sementara kasus di Indonesia kurva positif COVID-19 terus meningkat.


Pemerintah seharusnya mengkaji ulang kebijakan new normal dan memperhatikan kondisi wilayah yang masih rawan seperti Surabaya daerah yang menduduki peringkat satu pasien positif COVID-19.

Kita juga perlunya memahami hubungan Negara dengan rakyat seperti hubungan bisnis, pelit sekali memberikan jaminan kepada rakyat , akan tetapi dengan korporasi asing
sangat royal, negara justru itung-itungan untung rugi . Negara seharusnya meriayah (mengurusi/melayani) rakyat termasuk dalam penyediaan alat kesehatan. 


Apalagi alat tersebut sangat urgen dibutuhkan yang digunakan untuk menyimpan spesimen atau sampel dahak hasil tes swab seseorang.

Patut diduga langkanya alat kesehatan karena praktik terselubung penguasa untuk pengadaan Alat kesehatan. Padahal negara sudah memberikan anggaran besar.https://t.co/CB6Fr13RNP?amp=1

Bagaimana Islam menyelaisaikan wabah ini :


Pertama, lock down atau karantina, negara wajib memberikan jaminan kehidupan kepada rakyat.  Memberikan fasilitas kesehatan yang prima dan itu gratis tanpa membayar BPJS. Terlebih lagi untuk alat dan fasilitas kesehatan yang layak.

Kedua, Negara menciptakan vaksin dikala pandemi , upaya Negara menggerakan tenaga ahli untuk menciptakan vaksin yang pastinya halal dan aman untuk dikonsumsi.

Ketiga, disamping itu negara menerapkan seluruh syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan baik sistem ekonomi, politik, kesehatan, sanksi yang memang akan memberikan jaminan keamanan dan kehidupan yang layak kepada umat. 

Keempat, memenuhi kebutuhan yang bersifat asasiyah seperti makanan , pakaian, dan tempat tinggal.

Sebagai rakyat kita tentunya menginginkan kehidupan yang lebih baik, disamping terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat juga berhak mendapatkan hak-hak negara seperti kesehatan, pendidikan, dan hak lainnya yang menyeluruh dan merata . Semua itu bisa dipenuhi dengan menerapkan hukum Islam.[]

Oleh Amah Muna

Posting Komentar

0 Komentar