TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Langkah Mundur: HIP Tidak Layak Sebagai UU


Tap MPR ini mestinya menjadi politik hukum RUU HIP. Lha kenapa malah diabaikan? UU Ideologi ya harus merujuk TAP MPR Ideologi, bukan Tap sumber daya alam. 

Tapi seandainya pun karena kritik masyarakat lalu Tap MPRS XXV 1966 ini dimasukkan ke RUU HIP, bukan berarti selesai masalah. Intinya RUU HIP telah men-down grade Pancasila sebagai Falsafah Dasar Negara dan Norma Dasar Negara (Grundnorm) menjadi Norma Hukum Positif yang dapat dipakai sebagai alat gebuk bagi pihak yang berseberangan dengan rezim.

RUU HIP terkesan juga sulit untuk merumuskan delik Ideologi beserta sanksi pidana-nya. Hal itu akan sulit mengingat kita sudah memiliki ketentuan tentang kejahatan terhadap keamanan negara dalam KUHP. Dan terkait dengan Ideologi jelas sudah ada pengaturannya melalui UU No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Pasal 107 KUHP dengan menambahkan sisipan huruf a, b, c, d, e, dan f pada Pasal 107 tersebut. 

Bunyi lengkapnya sebagai berikut: 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA.

Menambah 6 (enam) ketentuan baru di antara Pasal 107 dan Pasal 108 Bab I Buku 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang dijadikan Pasal 107 a, Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e, dan Pasal 107 f yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107 a
 
Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 107 b
 
Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dari atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107 c
 
Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisnie/Marxisme-Leninismce yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau
menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 107 d
 
Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisinc-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar
Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107 e
 
Dipidana dengan pidana pcnjara paling lama 15 (lima belas tahun:

a. barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau

b. barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik didalam maupun di luar tiegeri, yang diketahuinya 
berasaskan ajaran Komunismc/Marxisme-Leninisme atau dalam segala, bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.

Pasal 107 f
 
Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun:

a. barangsiapa yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan atau memusnahkan instalasi negara atau militer; atau diundangkan 
 
b. barangsiapa yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan pengadaan  atau distribusi bahan pokok yang mcnguasai hajat hidup orang hanyak sesuai  dengan kebijakan Pemerintah.

Atas dasar pertimbangan telah adanya ketentuan yang mengatur tentang kejahatan di bidang ideologi atau faham yang ada di KUHP, ditambah dengan UU Ormas dan TAP MPR No.VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, maka tidak ada urgensi lagi untuk menetapkan suatu UU tentang haluan Pancasila. UU HIP tidak mempunyai daya paksa yang kuat jika dibandingkan dengan UU lainnya yang disertai rumusan delik beserta sanksi pidana yang jelas. Jika tetap dilanjutkan, maka lebih tepat posisinya sebagai TAP MPR dengan segala REVISI RUU yang sangat substantif dan juga aspek formalitasnya. 

Masih ingatkah bahwa kita pernah punya haluan Pancasila yang dituangkan dalam TAP MPR NO. II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)? Tap MPR itu juga sempat dinilai sebagai alat legitimasi Pancasila yang digawangi oleh BP7 dengan Penataran P4 segala tipe gradasi. Memasuki era Reformasi,  Tap MPR II 1978 dicabut dengan Tap MPR No. XVIII 1998 dan BP7 dibubarkan. Pada Tap MPR XVIII 1998 ditegaskan bahwa Pancasila harus dikembalikan kepada kedudukan dab fungsi pokoknya yaitu sebagai dasar negara. Jadi, membuat Tap MPR atau pun HIP adalah langkah mundur yang akan mengulangi kesalahan sejarah masa lalu.[]


Oleh Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum.
Pakar Hukum dan Masyarakat

Posting Komentar

0 Komentar