Kurva Menanjak, Tetap New Normal?


Wacana New Normal Life masih terus digulirkan oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah pun telah mengencangkan ikat pinggang berperan aktif dalam melakukan penyesuaian berkenaan dengan kemungkinan segera diterapkannya kebijakan baru ini. Kita tengok Banjarbaru sebagai salah satu kota yang masuk ke dalam zona merah telah gencar melakukan sosialisasi. Sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com (13/6), petugas gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI, satpol PP, Dishub, petugas kesehatan dan BPBD Kota tengah bergeriliya mendatangi tempat-tempat umum seperti taman kota, lapangan murjani dan ruang terbuka hijau lainnya. Petugas ini aktif menegur masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tidak melakukan physical distancing.

Menurut Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kalsel, rencananya Kalsel baru menargetkan pemberlakukan new normal pada Agustus 2020 mendatang dengan pertimbangan prediksi melandainya kurva kasus Covid-19. Memang, jika kita merujuk pada data terbaru yang terus masuk setiap harinya di wilayah Kalimantan Selatan belum menunjukkan adanya kabar gembira, bahkan justru beberapa kali Kalsel masuk dalam deretan tiga besar provinsi dengan penambahan kasus terbanyak. Sangat disayangkan, bukannya masyarakat semakin aware, yang terjadi justru masyarakat terlihat antusias.

Padahal, jika kita merujuk kepada pendapat ahli, saat ini bukanlah saat yang tepat bagi masyarakat untuk merasa aman. Direktur Utama RSUD Ulin Banjarmasin, dr Suciati bahkan menyampaikan bahwa diprediksi wabah ini mengalami puncaknya di Kalsel pada Oktober 2020. Hal ini berdasarkan kepada pengkajian ahli matermatika ULM Banjarmasin. Tentu, hal ini mengejutkan dan seharusnya menjadi sinyal kuat untuk masyarakat tetap dirumah saja.

Apalah daya, urusan perut sebagai kebutuhan primer menjadikan tak semua golongan masyarakat bisa mematuhi. Ketidakseriusan pemerintah dalam melayani rakyat ditambah dengan kacaunya pembagian bantuan langsung bagi terdampak corona menambah deretan panjang kekecewaan masyarakat. Kebijakan yang membingungkan dan inkonsisten dari waktu ke waktu dalam mengatasi wabah pun menjadikan masyarakat tak lagi menaruh harapan lebih. Hal ini nampak dari wacana kebijakan new normal yang merupakan refleksi prioritas pemerintah atas perbaikan ekonomi dibandingkan dengan nyawa rakyat.

Aslinya, telah banyak pandangan dari berbagai ahli mempertegas ketidaksetujuan akan kebijakan new normal yang diambil ditengah kurva kasus covid-19 yang masih meninggi. Hal ini seolah mendukung bertambah masifnya penyebaran virus. Jika mengacu pada syarat WHO, maka penerapan new normal hanya boleh dilakukan jika kasus sudah tidak naik lagi selama dua minggu. Narasi yang digaungkan seharusnya adalah penghentian penyebarannya bukan justru berdamai dengan corona. Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dr. Panji Fortuna Hadisoemarto bahkan mengatakan kesehatan dulu harus aman baru ekonomi bisa produktif. Bagaimana mungkin produktif dulu baru nanti aman?

Sejatinya edukasi hanyalah perkara cabang yang akan bisa efektif meluruskan pemahaman masyarakat jika negara sendiri berlaku tegas dengan setiap kebijakan yang diambil. Jika negara secara tegas ingin melindungi masyarakat, mestinya negara siap sedia memenuhi kebutuhan primer masyarakat dan memenuhi segala “alat perang” bagi tenaga medis. Jika sudah begini, tak akan ada alasan bagi masyarakat untuk tidak patuh, bukan?

Kenyataan tapi tak semanis keinginan, ketika data hanya sekedar data, tak menjadi panduan untuk mengambil keputusan. Urusan keuntungan ekonomi nampaknya adalah urusan yang tidak bisa diletakkan dinomor dua dalam negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Narasi cantik new normal life sejatinya dipandang banyak pihak sebagai bentuk berlepas dirinya pemerintah dari mengurus rakyat hingga tega mengorbankan nyawa rakyat dengan alasan tak bisa berlama-lama dalam kondisi ekonomi yang lumpuh akibat pandemi.

Sesungguhnya, menggantungkan harapan segera berhentinya penyebaran virus corona ditengah kebijakan yang justru melonggarkan adanya aktivitas fisik di tengah masyarakat adalah ibarat mencoba mengambil air dengan telapak tangan terbuka. Amat sedikit kemungkinan berhasilnya. Maka memang, Islam sendiri memiliki kaidah sempurna untuk menjelaskan setiap peristiwa dan bagaimana solusi terbaik dari Sang Pencipta.

Syekh Abdul Karim As-Salamy dalam kitabnya As-Sababiyah, Qoidatu Injazi al-a’mali wa tahqiqi al ahdafi wa dauraha fi hayati al muslim menyatakan ada kaidah kausalitas dalam kehidupan yang dapat menjadi panduan dalam beraktivitas menuju pada tujuan tertentu. Ringkasnya, harus diketahui segala macam sebab yang mampu menghantarkan pada tercapainya tujuan. Dalam kasus penanganan wabah, maka sebab-sebab tersebut haruslah berkorelasi dengan tujuan. 

Selain itu, Islam dengan segala kesempurnaanya bukanlah sekedar dogma yang anti terhadap penemuan dan data saintis. Islam menuntut setiap muslim untuk bijak dalam mengambil keputusan sesuai dengan hukum syara. Ketika ditemui permasalahan mengenai wabah seperti sekarang ini, maka mempertimbangkan pendapat ahli justru merupakan bagian dari kaidah syara yang harus diupayakan. Sebagaimana Rasulullah SAW sering meminta pendapat ahli dalam menyusun perkara teknis semisal strategi perang dan lain sebagainya.

Dua kaidah mendasar ini saja sudah cukup mampu menjelaskan ketidaksesuaian kebijakan pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan berupa berhentinya penyebaran virus corona. Penguasa seharusnya mengupayakan sebab-sebab yang mampu segera menyelesaikan problem ini dan mempertimbangkan baik buruknya kebijakan ini berdasarkan pendapat ahli, bukan justru sebaliknya dengan kebijakan new normal. 

Memang, akan sulit menemukan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat jika kita masih berdiri pada sistem yang sarat dehumanisasi kemanusiaan, yakni kapitalisme. Hal ini berbeda dengan sistem khilafah yang mengurus urusan rakyat dengan berstandar pada hukum syariat. Hukum yang jika diterapkan di tengah masyarakat, akan mengantarkan pada kebaikan dan keberkahan untuk semua orang, baik muslim hingga non muslim. 

Sistem yang melahirkan darinya pemimpin yang cinta terhadap rakyat dan selalu bermuhasabah diri, takkan menelurkan kebijakan yang mengantarkannya pada pertanggungjawaban yang berat kelak di akhirat. Karena perkara nyawa bukan hal yang main-main.

“Barang siapa membahayakan seorang muslim, maka Allah pasti membahayakan dirinya, dan barangsiapa menyengsarakan seorang muslim maka Allah pasti menyengsarakannya.” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).[]

Oleh Astia Putri, SE. MSA
Pegiat Pena Banua

Posting Komentar

0 Komentar