Krisis Pangan Menghantui Khatulistiwa


Kekhawatiran mengenai ancaman ketahanan pangan jadi perhatian dunia. Bahkan negara-negara sudah mulai mengerem ekspor pangannya setelah peringatan FAO soal ancaman krisis pangan.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, buka-bukaan mengenai kesiapan Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan. Dia menjelaskan bahwa sejumlah negara sudah mendeteksi adanya kemarau panjang yang bakal mengganggu produksi pangan.

Sementara negara pengekspor beras seperti Thailand dan Vietnam, diakui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
juga akan memasuki musim kering. Sementara Vietnam dan India juga sudah melakukan pembatasan ekspor.(cnbcindonesia.com, 17/6/2020)

Urusan perut selalu menjadi masalah dasar bagi manusia, sebuah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Meskipun ini merupakan masalah yang sepele, kebutuhannya tak bisa dibuat abai.

Neoliberalisme Penyebab Target Ketahanan Pangan Akan Gagal

Persoalan terakhir masalah ketahanan pangan adalah kemiskinan dan kurang gizi. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pandemi Covid-19 akan berdampak pada jumlah kemiskinan di RI. Bahkan persentase kemiskinan pada Maret tahun ini bisa kembali ke double digit seperti tahun 2011 lalu.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2011 mencatat angka kemiskinan Indonesia mencapai 30,02 juta orang atau berada di level 12,49%.

Jika kembali pada tahun 2011, artinya angka kemiskinan tahun 2020 akan melonjak 4,88 juta dari jumlah kemiskinan pada Maret 2019 yang tercatat 9,41% atau 25,14 juta orang.(cnbcindonesia.com, 6/5/2020)
 
Kemiskinan ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara ideal. Bagaimana tidak? Dengan penghasilan serba minim apalagi terkena PHK lantaran pandemi corona, mereka tak lagi mampu membeli bahan makanan yang mengandung gizi seimbang.

Alhasil, masalah stunting selalu menghantui negeri ini, terutama di wilayah pedesaan. Tak mampunya keluarga dalam memenuhi gizi si kecil membuat pertumbuhan anak terhambat.

Akar masalahnya adalah penerapan sistem ekonomi kapitalisme liberal yang berprinsip kebebasan menjadi faktor tertuduh utama. Di mana setiap individu bebas melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya, bebas mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan lainnya.

Sebagai contoh, pembukaan lahan tambang tanpa memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) –sebagaimana ditunjukkan film dokumenter Sexy Killer-, membuat kehidupan masyarakat di sekitar penambangan tidak karuan. Mulai dari pencemaran lingkungan, hilangnya lahan pertanian, hingga hilangnya nyawa, dirasakan oleh mereka yang tak menikmati hasil tambang sepeser pun.

Pembangunan perumahan elite juga menuai masalah akibat kebanyakan diambil dari lahan pertanian warga. Lahan pertanian berkurang, rumah satwa-satwa seperti ular atau binatang lainnya pun ikut hilang. Jika predator tertinggi dalam urutan rantai makanan ini hilang, maka hama tanaman seperti tikus akan menyerbu lahan pertanian dan dipastikan menyebabkan panen gagal.

Pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, seperti jalan tol, gedung-gedung pencakar langit, bandara dan lain-lain, juga membuat alih fungsi lahan. Lahan yang sebelumnya sebagai pertanian, dialihfungsikan menjadi bangunan-bangunan beton raksasa.

Ironisnya berbagai kebijakan pertanian dan pangan yang diambil oleh pemerintah semakin memperparah krisis pangan terutama setelah Indonesia masuk pasar bebas. Pemerintah melakukan langkah privatisasi, liberalisasi, deregulasi terhadap produk pertanian dan pangan yang berakibat pada dikuasainya sektor pertanian dan pangan nasional oleh swasta dan asing. 

Dengan sistem kebijakan dan praktek ini Indonesia kini tergantung pada pasar internasional. Ketika terjadi gejolak di pasar internasional atau bahkan adanya kebijakan pembatasan ekspor oleh India dan Vietnam kita langsung terkena dampaknya.

Untuk mengatasinya jelas diperlukan suatu sistem alternatif yang mampu mengatasi krisis pangan sebagai akibat logis dari rusaknya sistem kapitalis. Sistem alternatif tersebut hanyalah sistem ekonomi Islam.

Politik Pertanian Islam

Politik pertanian yang dijalankan oleh negara Islam ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang pertanian. Kebijakan yang dijalankan dalam bidang pertanian antara lain:

1. Sektor Pertanian Primer

Kebijakan di sektor produksi primer ditujukan untuk menjamin ketersediaan pangan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi ditempuh dengan menggunakan sarana produksi pertanian yang lebih baik seperti bibit unggul, pupuk dan obat-obatan, serta menyebarluaskan teknik-teknik modern yang lebih efisien dikalangan petani. Untuk menjamin hal itu negara harus menyediakan modal secara gratis bagi yang tidak mampu agar mereka dapat mengolah lahan pertanian yang dimilikinya.

Adapun ekstensifikasi dilakukan untuk mendukung perluasan lahan pertanian. Negara akan mendorong masyarakat untuk menghidupkan tanah mati dengan jalan mengolahnya 

Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya (HR al-Bhukari)

Negara juga akan memberikan tanah secara cuma-cuma kepada orang yang mampu dan mau bertani namun tidak memiliki lahan pertanian atau memiliki lahan pertanian yang sempit. Hal itu ditunjukkan oleh kasus Bilal Al-muzni yang telah diberi tanah secara cuma-cuma oleh Rasulullah Saw. Yang seperti ini banyak contohnya. Bahkan negara akan memaksa siapa saja yang memiliki lahan pertanian untuk mengolahnya. Jika mereka tidak mengelolanya selama lebih dari 3 tahun maka tanah tersebut akan diambil dan diberikan kepada siapa saja yang mau mengolahnya.

Siapa saja yang memiliki tanah hendaknya ia menanami nya atau menyerahkannya kepada saudaranya untuk ditanami tanpa kompensasi dan jangan menyewakannya dengan sepertiga atau seperempat dan jangan dengan makanan yang disepakati atau jenis dan jumlahnya (HR Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Negara menerapkan kebijakan yang tegas untuk mencegah upaya konversi lahan pertanian menjadi lahan-lahan non pertanian seperti perumahan dan industri. Lahan pertanian dipertahankan untuk lahan pertanian. Adapun daerah kurang subur dapat diperuntukkan untuk lahan perumahan dan perindustrian.

2. Kebijakan di Sektor Industri Pertanian

Di sektor industri pertanian negara hanya akan mendorong berkembangnya sektor riil saja. Sedangkan sektor non riil yang diharamkan seperti bursa saham, obligasi dan lain lain tidak diberi kesempatan untuk berkembang.

Kebijakan ini akan tercapai jika negara bersikap adil dengan tidak memberikan hak-hak istimewa dalam bentuk apapun kepada pihak-pihak tertentu baik hak monopoli atau pemberian fasilitas khusus. Seluruh pelaku ekonomi akan diperlakukan secara sama. 

Negara hanya mengatur jenis komoditi dan sektor industri apa saja yang boleh atau tidak boleh dibuat. Selanjutnya, seleksi pasar akan berjalan seiring dengan berjalannya mekanisme pasar. Siapa saja berhak untuk memenangkan persaingan secara wajar dan adil, tentunya pelaku ekonomi yang memiliki kualitas dan profesional tinggi yang akan dapat memenangkan persaingan.

3. Kebijakan di sektor perdagangan hasil pertanian.

Di sektor perdagangan negara harus melakukan berbagai kebijakan yang dapat menjamin terciptanya distribusi yang adil melalui mekanisme pasar yang transparan tidak ada manipulasi tidak ada intervensi yang dapat menyebabkan distorsi ekonomi serta tidak ada penimbunan yang dapat menyebabkan kesusahan bagi masyarakat.

Untuk itu ada beberapa kebijakan yang harus ditempuh agar industri pertanian dapat tumbuh dengan baik. 

Pertama, negara harus menjamin agar mekanisme harga komoditi pertanian dan harga komoditi hasil industri pertanian dapat berjalan secara transparan dan tanpa ada manipulasi artinya harga yang berlaku benar-benar transparan dan tidak ada yang memanfaatkan ketidaktahuan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. 

Kedua, pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat menjamin terciptanya harga yang wajar berdasarkan mekanisme pasar yang berlaku. Negara akan mengawasi mekanisme penawaran dan permintaan untuk mencapai tingkat harga yang disadari atas keridhoan keduanya. Inilah mekanisme pasar yang diajarkan oleh Islam. Islam bahkan melarang negara mempergunakan otoritasnya untuk menetapkan harga baik harga maksimum maupun harga dasar.

Ketiga, pemerintah harus dapat mencegah terjadinya berbagai penipuan yang sering terjadi dalam perdagangan baik yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Adapun penipuan yang dilakukan oleh pembeli adalah dengan jalan memanipulasi alat pembayarannya baik berupa uang maupun barang.

Keempat, pemerintah harus mencegah berbagai tindakan penimbunan produk-produk pertanian dan kebutuhan pokok lainnya.

Kelima, pemerintah harus dapat mencegah perselisihan yang terjadi akibat tindakan tindakan spekulasi dalam perdagangan.

Demikian sempurnanya aturan Islam dalam berbagai kehidupan hingga pertanianpun tak luput dari aturan-Nya.[]

Oleh Nabila Zidane
Forum Muslimah Peduli Generasi dan peradaban 

Posting Komentar

0 Komentar