Krisis Pangan di Depan Mata, Khilafahlah Solusinya


Pandemi belum juga berakhir, kini kekhawatiran mengenai ancaman ketahanan pangan menjadi perhatian dunia. Bahkan beberapa negara sudah mulai menghentikan ekspor bahan pangan setelah peringatan PBB melalui FAO soal ancaman krisis pangan. Peringatan tersebut diimplementasikan beberapa negara dengan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Artinya, negara pemasok akan lebih ketat dalam menyuplai bahan pangan ke luar negeri.

Peneliti Center of Food Energy and Sustainable Development INDEF Dhenny Yuartha Junifta menilai bahwa pemerintah harus menjaga pasokan pangan ditengah virus corona. Pasalnya, di tengah pandemi seperti ini akan sulit melakukan impor. Sebab, negara asal yang menyuplai bahan pangan ke Indonesia juga mengalami kekurangan bahan pangan.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso juga menegaskan, dengan kondisi demikian seharusnya Indonesia justru lebih giat menggelorakan produksi pangan. Pasalnya, Indonesia memiliki banyak lahan yang selama ini belum termanfaatkan. (CNBC Indonesia, 17 Juni 2020) 

Indonesia juga memiliki kelemahan pada aspek logistik sehingga menyebabkan mahalnya biaya pengiriman dan tidak meratanya penyebaran pangan ke seluruh wilayah juga karena insfrastruktur yang minim serta sarana prasarana yang kurang memadai.

Kelalaian dan kegagalan negara dalam membangun ketahanan dan kedaulatan pangan tidak bisa lepas dari sistem neoliberal kapitalisme. Sistem ini melegalkan kapitalisasi pengelolaan pangan sehingga korporasi menguasai mayoritas rantai pasok pangan. Sedangkan pemerintah sebagai fasilitator dan regulator yaitu pembuat peraturan dan kebijakan yang tentu saja kebijakan tersebut menguntungkan korporasi.

Berbeda dengan sistem Islam. Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk dalam tata kelola pangan. Di mana hal tersebut berada di tangan negara yaitu Khilafah. Sebab negara adalah penanggung jawab utama dan memiliki kewajiban untuk mengurusi hajat rakyat yaitu sebagai Raain atau pelayan dan sebagai Junnah atau pelindung. 

Karena itu, seluruh rantai pasok pangan dikuasai oleh negara. Meskipun swasta boleh memiliki usaha pertanian namun penguasaan tetap berada di tangan negara dan tidak boleh diberikan pada korporasi. Serta dalam mewujudkan kedaulatan pangan, Khilafah tidak boleh bergatung pada Impor. 

Khilafah juga memiliki konsep unggul yang mampu mengatasi ancaman krisis pangan pada masa wabah. Yang pertama dengan menjaga kecukupan stok pangan dengan meningkatkan produksi pangan. Yaitu dengan cara memaksimalkan pemanfaatan lahan pertanian oleh masyarakat yang tidak terkena wabah serta negara juga akan mensupport dengan berbagai subsidi. Selain itu, Khilafah juga akan membeli produksi yang diusahakan petani untuk memenuhi kebutuhan cadangan pangan selama wabah.

Yang kedua yaitu dalam hal distribusi. Khilafah akan menyiapkan sarana prasarana logistik yang memadai untuk mendistribusikan pangan ke seluruh daerah yg terkena wabah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khatab. Ketika menghadapi krisis beliau membangun pos-pos penyedia pangan di berbagai tempat. Bahkan beliau mengantar sendiri makanan ke setiap rumah.

Demikian, Khilafah mampu mengatasi krisis secara cepat dengan dampak yang seminim mungkin. Lalu apa yang perlu kita ragukan lagi dengan Khilafah? Institusi yang menerapkan Islam secara kaffah yang bersumber dari Al-Khaliq, Allah SWT.[]

Oleh: Naufalia Irbah Putri Abdillah

Posting Komentar

0 Komentar