+
YUK JOIN di TINTA INTENS 4

Korupsi Menjerat Wakil Rakyat, Ciri Demokrasi Sekarat?


Korupsi. Satu kata yang tidak asing ditelinga. Sejak jaman presiden Soeharto hingga Joko Widodo korupsi seolah tak pernah mati. Apa sebab korupsi seolah hidup abadi?

Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sebanyak 184 anggota DPRD yang tersebar di 22 wilayah telah ditetapkan menjadi tersangka atas kejahatan melakukan rasuah. Menurut wakil ketua KPK Alexsander Marwata, tertangkapnya sejumlah wakil rakyat yang menduduki kursi pemerintahan di daerah menjadi kasus terbanyak yang digarap oleh lembaga pimpinan Firli Bahuri tersebut. Tak pelak, perbuatan para legislator di daerah yang terjerat korupsi membuat sisi buruk demokrasi di negeri ini.(CNN Indonesia.com, Rabu 24/6/20)

Kasus korupsi di negeri ini seakan seperti lingkaran syaitan. Hingga sekarang belum juga dapat dituntaskan, padahal  berbagai upaya sudah diberlakukan penguasa,namun tetap saja korupsi semakin menggurita. Hingga muncul pertanyaan, mengapa kasus ini terus terjadi? Jika kita telaah lebih dalam tentang kasus  korupsi ini, sebenarnya merupakan persoalan sistemik.

Sistem kapitalis sekuler yang diadopsi negara kita dengan mengambil sistem politik demokrasi justru menyuburkan tindak kasus korupsi. Dimana dalam sistem politik demokrasi dengan pesta lima tahunan dengan biaya mahal. Siapa saja yang melangkah menuju kekuasaan harus bermodal dengan jumlah rupiah yang tidak sedikit. Dengan modal puluhan hingga milyaran rupiah, barulah terbuka peluang menduduki kursi sebagai pejabat negara. Tak hanya ditataran pejabat tinggi saja, bahkan seleksi pegawai sipil negara pun tak lepas dari praktek suap ini. Hingga saat berkuasa para pejabat hanya akan berfikir bagaimana agar modal bisa balik.

Tatanan kehidupan kapitalis sekuler demokrasi yang di terapkan negeri inilah yang membuat banyaknya pejabat negara dipusaran korupsi sehingga hal ini mengindikasikan bahwa sistem aturan ini bermasalah. Korupsi seolah menjadi budaya yang dilestarikan di negeri ini. Berapapun jumlah tersangka kasus korupsi yang sudah mendekam dibalik jeruji, namun faktanya korupsi tak pernah mati. Dalam sistem kapitalis demokrasi ini juga hukuman yang diberlakukan tidak membuat jera bagi  para koruptor, seolah hukuman yang kapan saja bisa dipermainkan.

Sungguh kasus korupsi ini merupakan masalah akut yang harus segera dicari solusi penyelesaiannya. Maka membutuhkan seperangkat aturan yang sistemik juga. Mengingat, korupsi tumbuh subur disebabkan buah dari penerapan sistem yang ada di negeri ini.
Sistem politik yang diadopsi telah nyata menyuburkan korupsi negeri ini. Maka menjadi sebuah hal yang mustahil, jika berharap masalah korupsi akan berakhir  selama masih mengadopsi sistem rusak yang menjauhkan aturan agama dari kehidupan bernegara. Korupsi adalah persoalan sistemik, maka dibutuhkan sebuah sistem alternatif konfrehensif yang mampu memberi solusi dan akan menutup rapat pintu korupsi. 

Sebagai negeri mayoritas muslim terbesar di dunia, maka sudah menjadi keharusan jika negeri ini melihat kembali bagaimana sistem Islam sukses dalam pemberantasan korupsi. Sistem Islam berasal dari yang maha benar Allah SWT, dimana dalam negara yang menerapkan Islam warganya akan terjaga dari aspek aqidah ruh iman dan takwa. Pemerintahan Islam adalah model negara yang menerapkan Islam secara kaffah. Seluruh aturan dan hukum Allah diterapkan sebagai undang undang yang mengikat manusia.

Dalam pemilihan pejabat negara, Islam lebih mengedepankan kapabilitas dan integritas. Para pejabat dalam sistem Islam dijamin  oleh negara baik gaji yang kayak serta kebutuhannya. Sehingga, tidak akan kita dapati pejabat yang akan merasa kekurangan dalam hal materi. Sistem Islam juga akan menjaga segala kecurangan yang dilakukan para  pejabat dan benar benar diantisipasi oleh negara.

Sistem Islam juga mencegah tindak korupsi dengan beberapa langkah. Pertama,  membentuk badan pemeriksa keuangan. Keberadaan badan pengawas ini berfungsi sebagai pemeriksa harta keuangan para pejabat. Mereka akan menghitung jumlah harta seorang pejabat sebelum menjabat, hingga masa purna tugasnya. Jika ada yang tidak sesuai jumlah kekayaannya terhitung sejak awal mula menduduki kursi jabatannya, maka akan diusut perihal kelebihan hartanya tersebut.

Kedua, pemerintahan Islam yang lebih dikenal dengan sebutan khilafah, akan menggaji para pejabat dengan gaji yang cukup. Tunjangan dan gaji yang diberikan akan sanggup dalam memenuhi kebutuhan para pejabat. Hal ini dikarenakan semua kebutuhan sandang, pangan, papan diperoleh dengan biaya murah. Adapun kebutuhan lainnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat akan digratiskan oleh negara. Maka tidak ada alasan bagi para pejabat untuk memperkaya diri.

Ketiga, adanya bangunan ketaqwaan individu yang kokoh. Islam menjamin adanya keterikatan manusia dengan Allah melalui syariat-Nya. Bagi para pejabat, akan memahami bahwa jabatan yang diberikan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak dihadapan Allah SWT. Keimanan para pejabat akan membuat dirinya merasa selalu diawasi oleh Allah SWT, maka lahirlah para pelayan masyarakat yang jujur dan amanah.

Keempat' sistem Islam juga akan memberlakukan sistem sanksi dan hukuman yang berat hingga membuat jera bagi siapa saja dari pejabat negara yang melakukan tindakan melanggar syariat misalnya melakukan korupsi. 

Beginilah gambaran bagaimana sistem Islam menyelesaikan masalah korupsi yang mengakar di negeri ini. Maka sudah saatnya kita kembali pada sistem aturan bernegara dengan menerapkan Islam kaffah dalam bernegara agar kasus korupsi dapat segera diatasi.[]

Oleh: Triana Dewi P, S.Pd
Institut Kajian Politik dan Perempuan


Posting Komentar

0 Komentar