+
YUK JOIN di TINTA INTENS 4

Korupsi dan Ketidakadilan Buah Pahit Demokrasi


Berharap keadilan dalam sistem demokrasi hari ini. Sia-sia saja. Rocky Gerung menyatakan soal kebutuhan perlindungan mata publik dari air keras kekuasaan. Refly Harun pun menilai peradilan terhadap dua terdakwa penyiram air keras Novel Baswedan bukan peradilan yang genuine, perlu Tekad (tes kadar dungu).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta turut mempertanyakan hukuman bagi pelaku kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan yang hanya satu tahun. Berdasarkan catatan LBH Jakarta, kasus penyiraman air keras di Indonesi rata-rata dikenai hukuman penjara lebih dari delapan tahun.

Apa mau dikata bila jaksa menilai dakwaan primer yang didakwakan dalam kasus Novel Baswedan tidak terbukti dalam fakta persidangan. Jaksa hanya menuntut kedua terdakwa dengan dakwaan subsider pelanggaran pasal 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD tidak ingin berkomentar banyak terkait tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Menurut dia, hal itu merupakan kewenangan kejaksaan.

Beda tipis dengan respon Komjak. Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita LH Simanjuntak menanggapi sejumlah kritik menyatakan bahwa dia menunggu putusan hakim (persidangan berakhir). Sesuai dengan Perpres 18 Tahun 2011 Tentang KKRI pasal 13 bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya KKRI tidak boleh mengganggu tugas kedinasan dan mempengaruhi kemandirian Jaksa dalam melakukan penuntutan, sehingga untuk materi maupun teknis penuntutan adalah ranah Kejaksaan.

Lalu adakah dalam sistem demokrasi, masyarakat berhak mendapatkan jaminan keadilan dan perlindungan atas ketidakadilan. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Berharap keadilan dari sistem yang diterapkan hari ini, “masak buah rumbia”.
 
Korupsi dan Ketidakadilan Buah Pahit Demokrasi

Indonesia Corruption Watch ( ICW) memprediksi jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2020 ini akan menurun bila dibandingkan pada tahun 2019 lalu. Ini tak bisa dilepaskan dari berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang ditengarai membatasi ruang gerak KPK.

Peneliti ICW, Tama S Langkun menyebut pada 2017 jumlah ada 576 kasus korupsi terungkap. Jumlahnya menurun sejak 2018 ada 454 kasus korupsi, kemudian jumlahnya turun nyaris 50 persen pada 2019 menjadi 271 kasus korupsi saja yang terungkap.

Benarkah korupsi di Indonesia menurun sebagaimana penurunan jumlah kasus yang ditangani KPK? Mata publik jangan sampai disiram air keras. Demokrasi harus bertanggung jawab penuh sebagai sistem yang hari ini diterapkan dengan seluruh perangkat lembaga penjaga demokrasi.

Kredo demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat harus ditafsir ulang sesuai realitas kekinian. Demokrasi itu dari, oleh dan untuk penguasa dan kroni penguasa. Demokrasi itu dari, oleh dan untuk pemegang kapital besar. Demokrasi itu mengeksploitasi rakyat untuk menjaga masa jabatan penguasa dan meneguhkan kedaulatan pemilik modal.
Bentuk KPK dengan undang-undang, batasi ruang gerak KPK juga dengan undang-undang. Jika perlu hapus KPK dengan mekanisme legal perundang-undangan. Semuanya sah sebab memiliki dasar hukum. Bila tampak tak absah, buat saja undang-undang baru agar menjadi absah. Sangat mudah. Mengapa?

Tentu karena asas demokrasi adalah sekulerisme, pemisahan agama (Islam) dari politik. Pertanggung jawaban seluruh lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif tidak membutuhkan dimensi akhirat. Cukup rakyat menerima secara sukarela ataupun terpaksa. Kredo suara rakyat suara tuhan, mengecilkan huruf T. Inilah pangkal segala masalah dan ketidakadilan: sekulerisme.

“Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal).” (QS. Al Baqarah [2]:165) 
Tidak ada halal dan haram dalam politik, hukum dan kekuasaan sistem demokrasi. Seluruh masalah hanya berdasarkan tinjauan kemaslahatan. Masalahnya kemaslahatan siapa yang harus diambil ketika oligarki menjelma menjadi tuhan-tuhan tandingan selain Allah Swt?

“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” (QS. at-Taubah [9]: 31)

Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan rahib dan alim sebagai tuhan dan menyembahnya dengan cara lebih menaatinya  dibandingkan dengan ketaatan kepada Allah Swt. Ketika sesuatu telah dihalalkan Allah, lalu diharamkan pendeta dan rahib, mereka lebih mengikuti pendeta-pendeta mereka. Demikian juga sebaliknya.

Maka siapa pun yang mengangkat dirinya memiliki otoritas menetapkan halal dan haram, maka mereka telah mentabiskan diri mereka sebagai tuhan. Demikian pula orang-orang yang mengakui mereka memiliki otoritas tersebut, yakni menetapkan halal dan haram, mereka dinyatakan telah menyembah kepada mereka. Wallaahu a’lam.[]

Oleh: Endiyah Puji Tristanti, S.Si 
Pemerhati Politik Islam

Posting Komentar

0 Komentar