TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kontroversi Pembatalan Haji 1441 H

sumber foto Republika.co.id


Jamaah Haji Indonesia tahun ini harus bersabar dan patuh mengikuti kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Kementerian Agama untuk “meniadakan” pemberangkatan jamaah haji tahun ini. Alasannya ialah karena sampai dengan sekarang pihak pemerintahan Arab Saudi belum mengumumkan ada tidaknya penyelenggaraan Haji tahun ini.

Sebelumnya Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan bahwa keputusan yang Ia ambil terkait peniadaan pemberangkatan jamaah haji ini telah di kaji dengan sejumlah pihak. Dan ia berjanji jamaah yang tidak berangkat pada tahun ini akan di berangkatkan tahun depan. [1]

Namun kebijakan ini di nilai terburu – buru dan tidak mengikuti peraturan perundang -undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada UU Nomor 8 tahun 2019. 

Ketua komisi VIII DPR Yandri Susanto memandang bahwa Menteri Agama tidak mengerti dengan peraturan tersebut dan langsung mengeluarkan kebijakaan tanpa berkoordinasi dengan pihak DPR terlebih dahulu.

“Ada tata aturannya tentang haji dan umrah. Jadi haji dan umrah ini bukan sepihak diputuskan oleh pemerintah” kata dia[2]

Tentu hal ini menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat, mengingat daftar tunggu calon jamaah haji di Indonesia memang terkenal panjang. Jika tahun ini tidak ada penyelenggaran ibadah haji maka otomatis itu akan menambah panjang daftar tunggu jamaah haji yang ada. 

Belum lagi jelas – jelas Pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dengan hal tersebut. Ini membuat masyarakat berpikir bahwa sebenarnya pemerintah hanya ingin berlepas tangan dari mengurus kepentingan rakyatnya. Permasalahan – permasalahan teknis yang dikatakan pemerintah seperti bahwa jamaah haji nantinya harus menjalani karantina berkali – kali atau pembiayaan yang membengkak karena harus menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan physical distancing juga terasa aneh dan janggal.

Seperti pendapat yang dikemukan oleh KH. Aqil Sirajd selaku ketua PBNU yang merasa bahwa agenda tahunan seperti Ibadah Haji seharusnya bisa di handle dengan baik oleh pemerintah. Karena kita tidak melaksanakannya baru satu atau dua kali, namun sudah berulang kali bahkan sejak Indonesia merdeka. 

“Kalau kata saya sih namanya pemerintah jalanin haji sejak jaman merdeka sampai sekarang tiap tahun nyelenggarain haji, masak nggak pinter – pinter. Artinya kalau begini, ya begini, kalau begini ya begini, kan harus ada (perencanaan)” katanya[3]

Tepat seperti yang di katakan oleh kyai Aqil bahwa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pelaksanaan Haji tahun ini bukanlah “pembatalan” tetapi “perencaaan”. Ketika situasi wabah dan ada protokol kesehatan yang harus di jalani maka itulah yang harus di garap untuk selanjutnya di laksanakan sesuai perencaaan tersebut.

Namun, jika memang pembatalan tersebut berasal dari pihak pemerintah Arab Saudi, maka barulah kita melakukan penyesuaian dengan kebijakan tersebut. Bukannya kalah sebelum berperang. Bukannya menyerah sebelum melakukan apa – apa.

Tagar #balikindanahaji yang tranding di twitter pun ikut membuktikan kekecewaan yang dirasakan masyarakat terkait pembatalan tersebut. Masyarakat bertanya – tanya apakah dana haji yang dikelola pemerintah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) digunakan untuk memperkuat nilai tukar rupiah yang akhir – akhir ini mengalami perlemahan. 

Walaupun pihak BPKH menyatakan bahwa dana haji yang dikelola tidak dipergunakan untuk memperkuat rupiah, namun tetap saja spekulasi di tengah masyarakat terhadap hal tersebut sudah kadung viral dan membuat masyarakat beramai – ramai ingin meminta dana hajinya di kembalikan.

Sebelumnya pada 26 Mei 2020 lalu, Kepala BPKH Anggito Abimanyu menyatakan bahwa jika dana US$600 juta BPKH dapat dipakai untuk memperkuat Rupiah apabila Haji 2020 ditiadakan. [4]

Pernyataan tersebut walaupun dikeluarkan sebelum pembatalan resmi haji tahun ini dikeluarkan kemenag, namun turut menambah kecurigaan masyarakat terhadap rencana pembatalan haji oleh pemerintah telah di pikirkan sebagai opsi penguatan rupiah sejak awal. Mengingat dana haji sebsar Rp. 135 Trilliun bila di konversikan ke rupiah tersebut memang cukup menggiurkan ditengah downnya ekonomi saat ini. 

Saatnya berpikir benar, dan bertindak atas kedzaliman yang terjadi di tengah – tengah masyarakat. Sepertinya pemerintah sudah kehabisan cara untuk menyelamatkan merosotnya roda ekonomi Indonesia akibat salah ambil kebijakan. Sehingga dana haji rakyat Indonesiapun ingin digunakan untuk menutupi kebobrokan itu. Dana haji merupakan murni hasil keringat dari para calon jamaah sendiri, sehingga seharusnya dikelola dengan amanah dan bertanggung jawab. Bukan dilirik – lirik untuk dimanfaatkan sekehendak hati oleh rezim sehingga rakyatlah yang pada akhirnya lagi – lagi harus menanggung pil pahit kebijakan yang merugikan rakyat. Wallahu a’lam.[]

Oleh A. M. Sina

Sumber :
[1] https://tirto.id/kemenag-resmi-batalkan-pemberangkatan-jamaah-haji-2020-fEze
[2]https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200602141053-20-508996/dpr-kritik-menag-batalkan-haji-2020-sepihak
[3] https://news.detik.com/berita/d-5039414/respons-pbnu-soal-pembatalan-pemberangkatan-haji-2020
[4] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603093338-20-509313/anggito-bpkh-klarifikasi-soal-dana-haji-rp135-triliun

Posting Komentar

0 Komentar