Kontroversi RUU HIP


Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR sebagai wakil rakyat sudah seyogyanya menjadikan kepentingan rakyat sebagai hal terpenting yang harus diperhatikan.

Apalagi saat sedang terjadi pandemi seperti sekarang ini, DPR seharusnya lebih fokus dalam menangani masalah ini daripada yang lain. Alih-alih menuntaskan permasalahan rakyat dalam menghadapi pandemi,  DPR justru lebih tertarik membahas RUU HIP atau Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila yang sebenarnya tidak begitu di butuhkan oleh rakyat pada saat ini. Sontak kejadian ini menjadi perbincanagan panas baik itu di media sosial maupun di kehidupan nyata masyarakat.

Sejumlah kalangan menilai, Rancangan Undang-undang HIP ini menuai banyak polemik bahkan penolakan baik itu oleh para ahli, para aktifis hingga di kalangan para ulama.Bahkan, menurut Siti Zuhro,seorang pengamat politik menyatakan bahwa penolakan tersebut terjadi di berbagai kalangan.

"Menurut hemat saya, penolakan civil society dan kelompok-kelompok strategis lainnya merupakan petunjuk yang jelas bahwa RUU HIP patut ditolak," kata Zuhro dalam pesan tertulis yang diterima Republika, Ahad (14/6).

Menurut Zuhro ada beberapa persoalan pokok di dalam RUU HIP tersebut. Di antaranya posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan norma paling tinggi dan dasar falsafah negara. Sehingga perumusan Pancasila pada tingkat norma UU menurunkan nilai Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan merendahkan posisi Pancasila.

Kemudian, penafsiran Pancasila secara autentik ada dalam pasal-pasal UUD 1945 yang telah disepakati bersama. RUU HIP tak memperhatikan norma dalam Pasal 2 UUD 1945. "RUU HIP Hanya melihat dan merujuk Pancasila 1 Juni 1945. Hal tersebut mendistorsi Pancasila dan mengkhianati kesepakatan para pendiri bangsa yang mewakili seluruh komponen bangsa yang disepakati dalam berbagai dokuman autentik kenegaraan yang tercatat hingga sekarang," ujar Zuhro.

Pancasila harus dibaca secara utuh dari latar belakang kelahirannya, pidato dan pendangan para pendiri bangsa - para tokoh bangsa dalam BPUPK, Pidato Soekarno 1 Juni 1945, kesepakatan bulat pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Pembukaan UUD 1945 serta Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diterima secara bulat oleh DPR RI pada 22 Juli 1959.

Karenanya, kata Zuhro, hanya menjadikan keadilan sosial sebagai pokok Pancasila telah mendistorsi makna Pancasila yang terdiri dari lima pokok (dasar), dan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai “causa prima” dari sila-sila Pancasila. Jika mau mengambil satu sila, kata dia, seharusnya cukup merujuk Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang ada dalam dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Zuhro beranggapan ada kekhawatiran yang sangat beralasan. HIP merupakan agenda menghidupkan kembali ajaran komunisme, terutama dengan sama sekali tidak merujuk pada Ketetapan MPR RI yang masih berlaku, yaitu Ketetapan MPRS RI No. XXV/MPRS/1966. Sementara seluruh Ketetapan MPR yang lainnya dirujuk sebagai dasar penyusunan RI dan hanya menjadikan Keadilan Sosial sebagai esensi pokok dari Pancasila.

Sementara itu, RUU HIP diharapkan menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun  kebijakan Pembangunan Nasional di 
berrbagai bidang termasuk juga di bidang ekonomi. Di satu sisi menetapkan peran negara yang harus lebih dominan dalam menjaga ekonomi rakyat namun juga mendorong kebijakan utang luar negeri dg alasan memperkuat ekonomi. 

Sebagaimana dikutip CNN Indonesia 15/06/20, Draf Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) memuat ketentuan mengenai demokrasi ekonomi Pancasila yang di antaranya mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau kelompok tertentu. Tapi di sisi lain, draf yang telah disetujui DPR sebagai inisiatif lembaga tersebut juga mencantumkan poin yang membolehkan negara berutang demi memperkuat perekonomian nasional.

"Seluruh pinjaman luar negeri Pemerintah Pusat harus memperkuat perekonomian nasional dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan dimasukkan ke dalam rencana anggaran tahunan," demikian dikutip dari salinan draf RUU HIP yang diterima CNNIndonesia.com.

Bagaimana negara ini akan kuat secara ekonomi jika masih mengandalkan pinjaman atau hutang kepada luara negeri. Hal ini justru mengancam kedaulatan negara. Sebagaimana yang telah terjadi selama ini di negara kita. Semua kebijakan pemerintah hampir rata-rata merupakan pesanan dan intimidasi pihak asing.

Meski pembahasannya ditunda sementara waktu, tidak berarti selesai pembahasn tentang aspek ideologi ini. 
Harus disadari pula oleh semua komponen bangsa  bahwa ancaman yang tidak kalah besar bahayanya bersumber dari berkembangnya kapitatisme dan liberalisme yg makin mengakar di sektor-sektor strategis umat. Sehingga umat tidak dapat merasakan kesejahteraan melainkan dinikmati hanya segelintir orang saja yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan. 

Nyatalah bagi kita bahwa tidak ada sistem pengatur kehidupan yang sempurna dan paripurna selain Islam. Tidak ada aturan yang bertentangan satu dengan yang lainnya sebagaimana aturan yang dibuat oleh manusia dalam sistem demokrasi kapitalis seperti saat ini.  Islam dan khilafah  telah lama hadir sebagai solusi dari segala permasalahan manusia.

Maka dari itu, sangat perlu untuk mengenalkan Islam  kembali sebagai ideologi yang telah sangat komprehensif dan terintegrasi dalam penyelenggaraan sebuah negara. Serta memberi identifikasi yang sangat jelas tentang apa saja yang bertentangan dengan ideologi islam yaitu kapitalisme dan sosialisme. Hanya sistem Islam yang tidak ada kontradiksi antar bagiannya dan sistemnya secara integral mewujudkan keutuhan, keadilan dan kesejahteraan. Semoga sistem Islam segera hadir sebagai pengganti sistem kapitalisme dan sosialisme yang akan menebar Rahmat keseluruh penjuru alam. Wallahu A'lam.[]

Oleh Lilis Suryani


Posting Komentar

0 Komentar