Khilafahisme?


PDIP menginginkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tidak hanya memuat ketentuan tentang larangan penyebaran komunisme, tetapi juga kapitalisme-liberalisme serta paham ekstrem keagamaan. Liberalisme dan paham ekstrem atau radikalisme keagamaan dinilai juga bertentangan dengan Pancasila.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto lewat siaran pers, Minggu (14/6) menjelaskan terkait materi muatan yang terdapat di dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila,
PDI Perjuangan setuju untuk dihapus.

Namun terkait penambahan ketentuan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme, setuju untuk ditambahkan.(cnnindonesia.com, 17/6/2020)

Ujung ujungnya khilafah dijadikan sasaran tembak RUU HIP. Maka semakin jelas bahwa visi RUU HIP terkesan dan patut diyakini hendak mengkriminalkan ajaran Islam tentang kekhalifahan yang memang ada termaktub di dalam kitab-kitab madzab dan fikih Islam.

Jika demikian, umat Islam sedunia, khususnya umat Islam di Indonesia lebih khusus lagi MUI harus bermusyawarat untuk menetapkan bahwa khilafah itu bukan ajaran Islam dan haram untuk diajarkan atau didakwahkan. Namun apakah hal ini mungkin?

Tuntutan rakyat adalah pelarangan ideologi komunisme, mengapa melebar kepada larangan "khilafahisme"?

Khilafah bukan ideologi. Khilafah juga bukan "isme", sebagaimana kapitalisme, liberalisme, komunisme dan isme-isme lainnya. Karena khilafah bersumber dari wahyu Allah SWT. Sedangkan "isme" bersumber dari nafsu dan akal manusia. Maka menyebut khilafah sebagai ideologi dan "isme" adalah ngawur.

Padahal dalam kitab fikih Islam pertama di Indonesia karya ulama besar Sulaiman Rasyid telah jelas disebutkan bahwa khilafah adalah persoalan politik dan ketatanegaraan. Bahkan beliau membahasnya dalam satu bab khusus: “Kitab Al-Khilafah”. Kitab ini telah menjadi rujukan wajib di perguruan tinggi dan menengah di Indonesia serta Malaysia sampai sekarang.

“Al-Khilafah ialah suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam, sebagaimana yang dibawa dan dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini di jalankan semasa beliau hidup dan kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar Bin Khaththab, Utsman Bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib). Kepala negaranya adalah Khalifah.” (Sulaiman Rasyid, 1951: 494)

Sejarah tidak terbantahkam telah menuliskan khilafah dengan kegemilangannya. Sehingga tidak mungkin lagi bernarasi menegasikan khilafah syariat Allah.

Mengenai khilafah tidak boleh diambil substansinya saja atau prinsipnya saja. Karena lebih dari itu tata cara dan definisinya harus jelas sesuai dengan syariat.

Syariat telah dengan jelas dan gamblang mendefinisikan khilafah. Para ulama terdahulu bahkan 5 Imam mazhab telah sepakat akan kewajiban menegakkan khilafah. Bahkan jumhur ulama menjadikan khilafah sebagai mahkota kewajiban.

Seluruh kewajiban kita sebagai seorang muslim tidak akan bisa terpenuhi tanpa adanya khilafah. Sistem khilafah adalah sebuah sistem pemerintahan yang mampu bahkan pernah memimpin dunia selama 13 abad lamanya. Hubungan yang harmonis antara rakyat dan penguasa hanya akan ditemui dalam sejarah kekhilafahan.

Perpaduan tingginya iman dan taqwa telah menjadi motor penggerak para penguasa dalam mengurusi urusan umat. Hal demikian karena para pejabat yang lahir di sistem ini adalah sosok yang memahami Islam dengan benar. Menjadikan Alquran sebagai standar dalam membuat kebijakan.

Sistem khilafah adalah syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mana Allah yang maha tahu telah membuat sebuah sistem yang sesuai dengan fitrah manusia. Berbeda dengan sistem demokrasi yang terbatas. Karena hukum bersumber dari akal manusia yang lemah. Bahkan berbeda-beda keinginan akal manusia yang satu dengan lainnya.

Sistem Khilafah menjadikan rakyat sebagai tuan dan penguasa sebagai pelayan. Sumber daya alam adalah milik rakyat. Pengelolaannya diserahkan pada penguasa untuk kemaslahatan umat. Penguasa tidak punya hak untuk menjual sumber daya alam pada pengusaha swasta apalagi asing seperti yang terjadi dalam sistem demokrasi.

Wajar, di negeri demokrasi, rakyat hanya bisa mengemis sisa-sisa kerakusan para kapitalis yang berkolaborasi dengan penguasa. Mereka telah menjadi komprador-komprador yang siap menghisap kehidupan rakyatnya.

Hari ini sistem khilafah sedang di monsterisasi. Padahal hanya sistem khilafah yang memiliki sistem kuat dan tepat untuk menopang sebuah negara berdaulat . Bahkan diyakini sistem khilafahlah satu-satunya harapan umat agar bisa keluar dari masalah yang membelenggu dunia. Menggantikan kapitalisme yang bobrok. Dan menyelamatkan manusia dari kerakusan para kapital.

Maka wajar jika para penjajah berkedok investasi takkan rela jika sistem khilafah menaungi sebuah negeri. Mereka akan melakukan segala daya dan upaya untuk menyingkirkan ide khilafah. Menciptakan narasi sesat dengan mengatakan khilafah adalah ancaman keutuhan Indonesia. Memaksakan kata khilafahisme itu ada padahal mengada ada dan dituduh bertentangan dengan pancasila.

Mereka juga tak segan mengkriminalisasi organisasi dan para pengembannya. Oleh karena itu penerapan aturan Islam secara kaffah dalam naungan daulah khilafah Islamiyah perlu ditegakkan secepatnya. Agar umat merasakan kesejahteraan dan kedamaian dalam kehidupannya.[]

Oleh Nabila Zidane
Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban


Posting Komentar

0 Komentar