TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Keuangan Negara Parah, Dana Masjid pun Dilirik


Dewan Masjid Indonesia (DMI) Sulawesi Selatan menyarankan kepada seluruh pengurus masjid agar menggunakan dana kas masjid untuk mencegah penyebaran virus corona jenis baru atau Covid-19 di tempat ibadah itu.

Sekertaris Umum DMI Sulsel, Ustadz Hasid Hasan Palogai, di Makassar, Sabtu (13/6) menyampaikan penggunaan dana kas masjid sangat boleh dimanfaatkan untuk penyelamatan umat terkait memutus mata rantai Covid-19.(republika.co.id, 13/6/2020).

Lalu kemanakah anggaran Pemerintah yang belum lama ini menerbitkan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) atau global bond senilai US$ 4,3 miliar atau setara dengan 68, 8 triliun rupiah jika dihitung 1 dolar amerika setara dengan Rp 16.000 hingga dana kas masjid yang tidak seberapa nilainya dilirik juga untuk menangani kasus covid19?

Pemenuhan anggaran untuk covid19 yang memerlukan sekitar Rp 438,3 triliun atau 2,5% dari produk domestik bruto (PDB) menurut menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi 100% dari APBN lantaran pendapatan negara menurun drastis akibat dunia usaha terdampak.( detik.com, 1/5/2020)

Mengapa tidak bisa? Bukankah kekayaan sumber daya alam indonesia itu melimpah ruah?

Situasi yang menyengsarakan rakyat ini, timbul karena ekonomi  Indonesia masih terjajah asing & aseng. Khusus di bidang ekonomi, negeri ini didekte untuk membuat berbagai UU bercorak neoliberal. Subsidi dihilangkan. BUMN dijual. Utang terus ditumpuk. Pajak terus ditingkatkan. Di sektor migas dan pengelolaan SDA, dengan berbagai UU, sektor hilir (pengolahan SDA, distribusi, dan eceran) pun diliberalisasi. Alhasil pajaklah yang dijadikan sumber pemasukan utama bagi negara ini, bukan dari pengelolaan sumber daya alam karena telah dikelolakan kepada swasta.

Berkali kali rakyat menjerit karena beratnya beban hidup mereka, mulai dijerat iuran BPJS, dicekik harga bbm, diperas pajak hingga disetrum tagihan listrik. Toh kehidupan rakyat tak terlihat semakin sejahtera bahkan dibiarkan bertarung sendiri melawan covid19.

Berbeda dengan sistem islam. Dimana pajak adalah alternatif terakhir saat negara tidak mempunyai kas alias defisit anggaran, itupun diperuntukkan bagi rakyat yang terkategori mampu bukan gebyar uyah kayak rezim saat ini, tanah bertuan gubuk reyot pun wajib membayar pajak.

Sistem pembiayaan keuangan negara yang telah diberikan oleh syariat Islam disebut baitul maal. Dalam baitul maal  ada tiga pos pemasukan besar yang bisa menghasilkan pendapatan dalam jumlah yang sangat besar tanpa menaikkan pajak dan tanpa menambah utang. 

Dari mana saja proses pemasukan itu?

Pertama, pemasukan yang berasal dari pos pengelolaan kepemilikan umum. Artinya Islam menetapkan sumber daya alam yang ada bukan menjadi milik negara. Sehingga negara tidak boleh memprivatisasi, apalagi memberikan konsesia kepada negara lain atau swasta. Tetapi deposit yang melimpah dari ketersediaan sumber daya alam itu menjadi tanggung jawab negara untuk mengelolanya tanpa mengambil keuntungan sepeser pun, kemudian memberikan hasil pengelolaannya kepada masyarakat umum. Apakah dalam bentuk pembiayaan kesehatan, pembiayaan pendidikan dan lain-lain yang menjadi hajat hidup masyarakat luas.

Kedua, ada pos pengelolaan kepemilikan negara seperti harta ghanimah, fai’, khumus, kharaj, jizyah 1/5 harta rikaz, harta orang yang tidak memiliki ahli waris dan tanah hak milik negara.

Harta milik negara digunakan untuk berbagai kebutuhan yang menjadi kewajiban negara untuk mengatur dan memenuhi urusan rakyat seperti menggaji pegawai pemerintah, akomodasi jihad, pembangunan sarana dan prasarana publik dan lain sebagainya. 

Ketiga, pos pengelolaan zakat maal (zakat peternakan, pertanian, emas dan perak, barang tambang, perniagaan, barang temuan(rikaz), dan zakat profesi).

Karena ini adalah zakat maal maka tidak boleh didistribusikan kecuali hanya untuk 8 asnaf ( golongan) yang telah ditetapkan dalam Quran surat at-Taubah ayat 60. Delapan golongan tersebut yaitu untuk fakir, miskin, gharim, riqab, fisabilillah, muallaf, ibnu sabil, dan amil zakat.

Hasil pos pengelolaan zakat tidak boleh dipergunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan lain-lain di luar dari 8 golongan tadi.

Bayangkan jika satu tambang saja semisal Freeport dapat dikelola Indonesia dimana menurut kompas.com tanggal 22 Desember 2018 bahwa Kekayaan tambang PTFI (PT Freeport Indonesia)terdiri dari emas, tembaga dan perak yang sedikitnya bernilai 150 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 2.000 triliun. Apalah arti hutang berjangka waktu 50 tahun senilai 68,8 Triliun. Dengan pemasukan 2.000 T akan sangat cukup untuk membiayai kebutuhan penanganan covid19 sebesar 438,3 T. Bahkan masih tersisa 1.561,7 T.

Itu baru pendapatan SDA dari 1 tambang saja, belum pendapatan SDA dari batubara, gas petroleum, kelapa sawit, biji tembaga, karet, kayu dan masih banyak lagi.

Maka, solusi untuk mengakhiri defisit anggaran negara, mengakhiri derita pajak dan lain lain. Salah satunya dengan pengelolaan sumberdaya alam harus kembali pada ketentuan syariah Islam. Selama pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada aturan-aturan sekular kapitalis, tidak diatur dengan syariah Islam, semua itu tak akan banyak manfaatnya bagi rakyat dan pastinya akan kehilangan berkahnya. Terbukti, di tengah berlimpahnya sumber daya alam kita, mayoritas rakyat negeri ini miskin. Pasalnya, sebagian besar kekayaan alam kita hanya dinikmati oleh segelintir orang, terutama pihak asing, bukan oleh rakyat kebanyakan.

Oleh Nabila Zidane
Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar