Kemiskinan, akibat Jauh dari Solusi Syariah


Pemerintah memproyeksikan ada potensi kenaikan angka kemiskinan dan jumlah pengangguran baru yang signifikan di Indonesia, karena adanya pandemi Covid-19. Jumlahnya bisa mencapai jutaan orang.

Catatan Kemenaker, hingga 13 April 2020 sudah ada 2,8 juta orang di PHK dan dirumahkan karena dampak pandemi corona, maka mereka otomatis menambah daftar pengangguran di Indonesia.

Skenario paling berat, maka ada akan tambahan 3,78 juta orang miskin dan penambahan pengangguran 5,23 juta orang.(cnbcindonesia.com, 14/4/2020)

Di masa sebelum pandemi saja angka kemiskinan di negara kita masih tinggi apalagi di masa pandemi. Banyak perusahaan yang terpaksa tutup karena sepinya pelanggan. Bisnis hotel, transportasi, pariwisata, restoran dan lain sebagainya mengalami penurunan pendapatan yang berimbas kepada pengurangan pegawai.

Dampaknya angka pengangguranpun bertambah. Di sisi lain mereka tetap wajib mengeluarkan dana untuk kebutuhan pokok sehari hari ataupun kebutuhan lainnya seperti: membayar spp sekolah, membayar tagihan listrik, membayar kontrakan rumah, membayar iuran BPJS bahkan masih wajib membayar pajak. Kehidupan pun berubah menjadi terasa sangat sempit dan sengsara.

Segala kesempitan hidup pasti dirasakan rakyat manakala penguasa mengurusi berbagai persoalan di negeri Ini tidak menggunakan syariat dari Allah. Didalam Q.S. Thahaa ayat 124

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ 

Artinya: Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta".

Maksudnya sempit di sini adalah sengsara, tidak Sejahtera, sulit hidupnya, banyak yang miskin dan berbagai macam persoalan lainnya.

Dalam ayat lain juga dijelaskan

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Al-Rum: 41)

Ayat ini mengandung petunjuk agung dari Allah swt yang berkaitan erat dengan masa depan hidup manusia, yakni akibat buruk dari perbuatan mereka yang menegakkan kemungkaran. Karena penguasa saat ini enggan menerapkan hukum syariat Islam sebagai landasan dalam pemerintahannya.

Seringkali kita mendengar pemerintah mengumumkan Pertamina merugi, PLN merugi, TELKOM merugi dan lain-lain Ditambah harga barang yang mahal. Semua karena negara ini tidak mengelolanya dengan pengelolaan yang sesuai dengan syariat. Negara mengelola kepemilikan publik berdasarkan untung dan rugi bukan kemaslahatan umat.

Semakin tingginya angka pengangguran dan kemiskinan membuktikan bahwa sistem kapitalisme telah gagal dalam mensejahterakan rakyat baik di masa sebelum pandemi apa lagi di masa pandemi. Negara hanya berfungsi sebagai regulator bukan pemelihara urusan rakyat secara langsung. Sementara segala bentuk pelayanan untuk rakyat diserahkan kepada swasta dan asing

Berbeda dengan sistem Islam yang memandang seorang pemimpin dalam hal ini Khalifah sebagai Raa'in yaitu pengurus umat.

Khalifah sebagai pemimpin tunggal kaum Muslim di seluruh dunia memiliki tanggung jawab yang begitu besar dalam mengurusi urusan umat. Rasulullah saw. bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Negara wajib menciptakan lapangan kerja. Agar setiap laki-laki dapat memperoleh pekerjaan. Dalam Islam sumber daya alam yakni air, padang rumput dan api adalah kepemilikan umum yang pengelolaannya wajib dilakukan negara bukan swasta demi kesejahteraan rakyat. Pengelolaan sumber daya alam ini akan membuka industri industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Mekanisme yang dilakukan Khalifah dalam mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja secara garis besar dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu mekanisme individu dan sosial ekonomi.

Dalam mekanisme individu, Khalifah secara langsung memberikan pemahaman kepada individu, terutama melalui sistem pendidikan, tentang wajibnya bekerja dan kedudukan orang-orang yang bekerja di hadapan Allah Swt., serta memberikan keterampilan dan modal bagi mereka yang membutuhkan. 

Wanita tidak diwajibkan bekerja, tugas utamanya adalah sebagai ibu dan manajer rumah tangga. Kondisi ini akan menghilangkan persaingan antara tenaga kerja wanita dan laki-laki.

Selanjutnya mekanisme sosial dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi kebijakan Khalifah adalah meningkatkan dan mendatangkan investasi halal untuk dikembangkan di sektor riil baik di bidang pertanian, kelautan, tambang, ataupun perdagangan. 

Islam memandang kegiatan ekonomi hanya terdapat dalam sektor riil saja. Dari sektor inilah kegiatan ekonomi didorong untuk berkembang maju. Islam tidak mengenal kegiatan ekonomi sistem pasar modal seperti jual-beli saham, sekuritas dan obligasi.

Selain itu, dalam iklim investasi dan usaha, Khalifah juga akan menciptakan iklim yang merangsang untuk membuka usaha melalui birokrasi yang sederhana dan penghapusan pajak serta melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat.

Itulah mekanisme Islam tatkala diterapkan negara. Pengangguran mudah diatasi dan lapangan kerja tercipta secara adil. Bukan dengan bagi bagi kartu prakerja seperti saat ini yang faktanya sangat mengecewakan rakyat alias zonk.

Oleh Nabila Zidane
Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar