+
YUK JOIN di TINTA INTENS 4

Keadilan Sulit Ditegakkan, Hukum untuk Siapa?


Kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan tak henti-hentinya menyita perhatian publik. Terlebih lagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pelaku penyiraman dengan hukuman 1 tahun penjara. Banyak pihak menilai tuntutan itu sangat ringan jika dibandingkan dengan kasus-kasus lain. (Kompas.com, 16/06/2020)

Berbeda tuntutan dikasus lainnya yang hampir mirip dengan apa yang menimpa Novel Baswedan. Misalnya, yang terjadi pada kasus penyiraman air keras di Mojokerto Pada 2017 silam, menimpa Dian Wulansari (24) di Mojokerto, Jawa Timur. Akibat perbuatannya itu, pelaku yang bernama Lumaji divonis 12 tahun penjara karena terbukti bersalah melanggar Pasal 353 KUHP juncto Pasal 355 ayat (2) KUHP. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 15 tahun penjara. 

Beda lagi dengan kasus yang terjadi pada Desember 2011, AAL (15), siswa SMK Negeri 3 Kota Palu diadili di Pengadilan Negeri Palu. Siswa SMK kelas I itu didakwa atas tuduhan mencuri sandal jepit butut milik Brigadir Polisi Satu (Briptu) Ahmad Rusdi Harahap, anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah. Diberitakan Kompas.com, 20 Desember 2011, Jaksa mendakwa siswa SMK itu dengan Pasal 362 KUHP, dengan ancaman hukuman sekitar lima tahun. 

Begitulah rupa-rupa penegakkan hukum yang ada di Indonesia. Dan ini belum keputusan hukum pada kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi. Kita tidak lupa bagaimana kasus BLBI, Dana Bank Century, atau kasus-kasus lain yang menguap tanpa jelas kemana larinya, sebut saja kasus Munir. Hukum yang diharapkan adil, namun dianggap tidak adil apabila dihadapkan kepada publik. Karena keadilan publik dianggap salah satu bentuk keadilan penegakkan hukum di Indonesia. 

Namun sebenarnya disinilah terdapat masalah, yaitu apabila hukum dan pandangan terhadap keadilan masih merujuk kepada ketetapan manusia. Pertanyaannya, apa yang jadi standar bagi manusia untuk mengatakan sesuatu tersebut adil? Apakah mayoritas masyarakat? Atau pendapat para ahli?

Sudut Pandang Keadilan Hukum Islam

Islam sebagai agama yang komprehensif, telah memberikan berbagai kelengkapan dan perangkat untuk mengatur kehidupan manusia termasuk dalam bidang hukum. Dan tujuan daripada penegakkan hukum adalah tercapainya keadilan. Namun keadilan yang dimaksud bukanlah keadilan publik, dan bukan pula keadilan untuk menyenangkan mayoritas atau minoritasnya manusia.

Makanya ketika ditanya apakah ada hukum yang ideal selama dibuat dan ditetapkan menurut sudut pandang manusia? Jawabannya relatif. Dan hampir tidak akan pernah bertemu dengan kata ideal. Hal ini akan berbanding terbalik ketika bicara hukum islam. Dari sisi akidah maka umat islam meyakini bahwa hukum Allah lah yang terbaik dan merupakan hukum yang paling adil. Allah SWT berfirman :

 أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُون

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki. (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS al-Maidah [5]: 50).

Dalam kitab At-Tafsir al-Munir Syaikh Wahbah az-Zuhaili menerangkan terhadap ayat ini bahwa tidak ada seorang pun yang lebih adil daripada Allah dan tidak ada satu pun hukum yang lebih baik daripada hukum-Nya (Wahbah Az-Zuhaili, At-Tafsir al-Munir, VI/224). Keadilan merupakan sifat yang melekat pada Islam itu sendiri dan tidak terpisahkan dari Islam. Allah SWT berfirman:
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلا
“Telah sempurnalah Kalimat Tuhanmu (al Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil”. (QS al-An'am [6]: 115).

Dan apa yang dimaksud dengan adil? Para ulama mendefinisikan bahwa keadilan itu adalah islam itu sendiri. Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa keadilan adalah apa saja yang ditunjukkan oleh al-Kitab dan as-Sunnah (Kullu ma dalla 'alayhi al-kitab wa as-sunnah), baik dalam hukum-hukum hudud maupun hukum-hukum yang lainnya (Ibnu Taimiyah, As-Siyasah as-Syar'iyah, him. 15). 

Hal ini sejalan dengan Imam al-Qurthubi yang juga menyatakan bahwa keadilan adalah setiap-tiap apa saja yang diwajibkan baik berupa akidah Islam maupun hukum-hukum Islam (Kullu syayyin mafrudhin min 'uqa'id wa ahkam). (Al-Qurthubi, Al-jami' li Ahkam Al Qur'an, X/165). Ringkasnya keadilan adalah berpegang teguh dengan Islam (al-ittizam bil-Islam) (M. Ahmad Abdul Ghani, Mafhum al-‘Adalah al Iljtima'iyah fi Dhaw' al-Fikr al-lslami Al Mu'ashir, 1/75).

Selain keadilan hukum, bentuk tegaknya hukum adalah dengan melaksanakan sanksi bagi para pelaku kejahatan. Diberlakukannya sanksi juga untuk mencegah dari segala macam bentuk kejahatan. Sedangkan fungsi sanksi itu sendiri dalam islam memiliki dua fungsi yaitu sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus). Dan sanksi tersebut pelaksanaannya di dunia dibebankan kepada Imam/Negara. (Abdurrahman Al-Maliki, Nizhomul Uqubat, 1-3).

Terkait Sanksi (Uqubat) disyari‘atkan untuk mencegah manusia dari tindak kejahatan. Allah SWT berfirman :
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. al-Baqarah [2]:179).

Maksudnya, di dalam pensyari‘atan qishash bagi kalian, yakni membunuh pembunuh, ada hikmah yang sangat besar, yaitu menjaga jiwa. Sebab, jika pembunuh mengetahui akan dibunuh, maka ia akan merasa takut untuk melakukan pembunuhan. Itu sebabnya, di dalam qishash ada jaminan hidup bagi jiwa. Pada ghalibnya, jika orang berakal mengetahui bahwa bila ia membunuh akan dibunuh, maka ia tidak akan melakukan pembunuhan tersebut. Dengan demikian, uqubat berfungsi sebagai zawajir (pencegahan). Keberadaannya disebut sebagai zawajir, sebab dapat mencegah manusia dari tindak kejahatan. (Abdurrahman Al-Maliki, Nizhomul Uqubat, 1-3).

Maka dari itu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan tindak kejahatan, sehingga seseorang layak diberikan sanksi atau hukuman?. Masih menurut Abdurrahman Al-Maliki dalam kitab Nizhomul Uqubat beliau katakan :
الأفعال التي يعاقب عليها هي ترك الفرض، وارتكاب الحرام، ومخالفة ما أصدرته الدولة من أوامر ونواه جازمة

Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang akan dikenai sanksi adalah perbuatan yang meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman, serta menentang perintah dan melanggar larangan yang pasti dan yang telah ditetapkan oleh negara. (Abdurrahman Al-Maliki, Nizhomul Uqubat, 8).

Namun, kebanyakan masyarakat hari ini sudah alergi terhadap penerapan hukum Islam atau syariah Islam. Wajar saja, karena kehidupan masyarakat sudah jauh dari islam dan banyaknya opini negatif terhadap hukum Islam. Sedangkan yang berkembang dan yang diterapkan adalah kehidupan sekuleristik. Ditambah lagi serangan terhadap pemikiran dan tsaqofah islam terus-menerus terjadi.

Salah satu opini yang membuat orang masih ragu dengan hukum Islam dan syariah adalah bahwa hukum Islam ini adalah masalah ijtihadiyah. Artinya, bagaimana kita menafsirkan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga masalah itu ada pada penerapan dan bagaimana penegakan hukum tersebut yang berada ditangan seseorang atau siapa yang berkuasa. Kembali kepada individu masing-masing.

Memang tidak dipungkiri bahwa dalam kekuasaan Islam pun akan ada penyimpangan dan penyalahgunaan hukum dan kekuasaan. Yang akhirnya berpengaruh kepada masyarakat menjadi ragu dengan syariah Islam tersebut. Namun sekali lagi itu hanya lah fakta suatu peristiwa, dan bukan menjadi alasan dan landasan mengapa kita menerapkan hukum Islam. Lain halnya dengan asas sekuler, yang memang melihat fakta, mashlahat dan mudhorot sebagai dasar untuk menerapkan suatu hukum.

Lantas apa yang menjadi landasan untuk menerapkan hukum Islam? Satu-satunya landasan adalah iman dan aqidah islam. Hanya ini alasan kita untuk melaksanakannya. Permasalahan akan ada banyak penafsiran dalam perkara yang memang bisa ditafsirkan itu perkara lain. Karena memang dalam Islam ada perkara yang sifatnya ijtihadiyah namun ada juga perkara yang qothi (tetap) tanpa perlu penafsiran lagi.

Termasuk apabila akan ada penyimpangan dalam penerapannya, ini juga mungkin akan terjadi. Karena peluang manusia akan selalu ada untuk berbuat dosa. Tetapi paling tidak kita sebagai umat Islam tetap berpegang kepada landasan akidah tersebut, dibanding menerapkan hukum buatan manusia yang secara pasti tidak akan pernah memuaskan siapapun.
Wallahu’alam.[]

Oleh Wandra Irvandi, S. Pd. M. Sc.

Posting Komentar

0 Komentar