TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kas Defisit, Utang ke Asing Dikebut?


DPR menyetujui Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) menjadi Undang-Undang (UU). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengesahan tersebut menjadi landasan pemerintah dalam menanggulangi dampak COVID-19 terhadap ekonomi nasional. (Detik.com, 13/05/2020)


Pemerintah membutuhkan banyak dana demi menanggulangi dampak pandemi Corona. Defisit anggaran yang melebar ke 6,27% setara Rp 1.028,5 triliun terhadap PDB. Untuk memenuhi itu, pemerintah rencananya akan menerbitkan utang baru sekitar Rp 990,1 triliun. Di sisi lain, meski penerimaan pajak secara umum tampak lesu, nyatanya penerimaan cukai hasil tembakau mengalami kenaikan signifikan hingga 26% secara year on year (YoY), dari Rp 34 triliun di April 2019 menjadi Rp 43 triliun di April 2020. (Detik.com, 20/05/2020)


Negara berbasis hutang dan pajak. Itulah wajah sistem ekonomi negara di bawah naungan Kapitalisme. Setiap kali brrhutang maka pungutan pajak akan menutupinya, begitu terus menerus. Itulah mengapa negara maju hobi memanjakan negara berkembang dengan hutang meski jangka waktu pelunasan sampai berpuluh-puluh tahun lamanya, demi memuluskan jalan untuk melanggengkan pengaruhnya di negara 'jajahan' tersebut.


Pengesahan Perppu Corona pun semakin memanjakan para pemodal karena isi Perppu seolah memihak mereka, dimana pemerintah memiliki wewenang lebih besar (tanpa perlu restu DPR) untuk mencari 'jalan keluar' atas problem defisit anggaran (APBN). Dan sudah diduga bahwa jalan yang ditempuh adalah dengan utang asing baru atau penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Keduanya memiliki dampak buruk dan berbahaya bagi fundamental ekonomi maupun kemandirian bangsa. Hutang seolah bagai dewa penyelamat, padahal justru bagai vampir penghisap darah. Na'udzubillaah. 


Patut disayangkan, Indonesia yang diberkahi kekayaan alam melimpah baik di dalam bumi maupun lautannya tidak mampu menunjukkan kemandirian di mata dunia internasional. Semakin terpuruk lagi akibat badai pandemi. Ironisnya Indonesia merupakan negeri muslim terbesar di dunia, yang seharusnya menjadi mercusuar peradaban nan agung rahmatan lil 'alamin.


Seandainya pertumbuhan ekonomi nasional sudah kuat dan stabil sejak sebelum pandemi, maka keadaan mungkin tidak akan seperti sekarang ini. Nasib bangsa seolah tergadaikan imbas hutang. Mungkin belum terasa saat ini, tapi anak cucu kita beberapa tahun ke depanlah yang akan menanggung kesusahannya. Padahal Islam mempunyai dua jalan untuk menumbuhkan perekonomian, yaitu:


Pertama, membuat kebijakan ekonomi di bidang pertanian, perdagangan dan industri. Di bidang pertanian, negara akan meningkatkan produksi bahan makanan, bahan pakaian (kapas, bulu domba, rami dan sutera), dan produk pertanian yang diminati pasar luar negeri (buah-buahan, kacang-kacangan, dll). Di bidang perdagangan Islam tidak mengambil pajak sehingga tidak perlu memberikan perijinan kepada warga negaranya untuk berdagang kecuali dalam dua kondisi yaitu: negara mencegah berdagang dengan negara yang memerangi Islam dan juga mencegah komoditas yang membahayakan atau merugikan bangsa. Di bidang perindustrian, negara akan bekerja keras untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kepentingan dalam negeri dan diekspor. Negara juga fokus untuk menciptakan/membuat mesin-mesin berat guna memproduksi barang-barang industri atau membuat infrastruktur.


Kedua, Islam mengharuskan Baitul Mal membiayai pembangunan infrastruktur utama yang penting seperti jalan, gedung sekolah, rumah sakit dan lain-lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baitul mal juga harus menjaga segala infrastruktur bagi kemaslahatan ummat. (Sumber: Buku Sistem Ekonomi Islam oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani). Baitul Mal pun memiliki pos khusus penanganan bencana atau kondisi darurat sehingga ketikapun terjadi pandemi seperti sekarang negara tidak akan gagap menghadapinya dengan berhutang sana sini.


Itulah yang membedakan Kapitalisme dengan Islam. Kapitalisme menyelesaikan masalah ekonomi dengan hutang ribawi dan pajak --yang menyisakan masalah--, sedangkan Islam menyelesaikan masalah ekonomi dengan solusi dari Sang Pencipta --yang menuntaskan masalah--. Wallaahu a'lam.



Dari: Lely Ummu Arin (Praktisi Pendidikan)

Posting Komentar

0 Komentar