TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kartu Prakerja: Kartu Sakti atau Kartu Mati


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine menyoroti korelasi antara program Kartu Prakerja dan upaya memulihkan perekonomian dampak pandemi Covid-19. Ia mempertanyakan efektivitas fokus program tersebut untuk memulihkan perekonomian dampak pandemi Covid-19.

Ia berpendapat daripada menaikkan jumlah kuota penerima maupun pagu program kartu prakerja, APBN dapat dimaksimalkan untuk menambah anggaran bantuan sosial lainnya. Misalnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (republika.co.id, 19/4/2020)

Kartu Prakerja merupakan program yang dijanjikan Jokowi pada masa kampanye Pilpres 2019 atau jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Namun ketika Covid-19 mulai mewabah di Indonesia kartu Prakerja ini tiba-tiba diluncurkan dan diklaim sebagai langkah antisipasi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat pandemi virus Corona.

Lalu efektifkah program Kartu Prakerja ini diberikan kepada masyarakat disaat pandemi? Bukankah mereka lebih butuh dana segar ketimbang pelatihan online yang tidak semua masyarakat khususnya usia 45 th keatas memahami tata cara pendaftaran dan pelatihan online, belum lagi biaya kuota internet yang wajib dikeluarkan untuk mengikuti pelatihan online ini, buat makan sehari-hari saja ngos-ngosan apalagi buat beli kuota internet?

Ditambah munculnya berbagai permasalahan atas dilaksanakannya program Kartu Prakerja ini menambah carut marut negeri ini. Dikutip dari tempo.co 22 Juni 2020 bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. Sejumlah masalah tersebut meliputi 4 aspek. 

Pertama, Kartu Prakerja yang digadang-gadang bisa dilakukan secara online pada kenyataannya hanya sebagian kecil yang mendaftar secara daring dimana 9,4 juta pendaftar bukanlah target yang disasar.

Kedua, tidak efisiennya penggunaan fitur face recognition yang menghabiskan anggaran sebesar 30,8 miliar rupiah. Hal tersebut dinilai berlebihan oleh Deputi penindakan KPK pahala Nainggolan yang juga berada di konferensi pers. Menurutnya kalau NIK-nya benar otomatis akan keluar semua data peserta.

Ketiga, sebanyak 89% pelatihan di laman prakerja.org sebetulnya banyak tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar. 

Keempat, KPK menemukan metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif dan merugikan keuangan negara. Karena metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol alias penyelesaian kelebihan yang sesungguhnya oleh peserta, lanjut pahala Nainggolan.

Bagaimana bisa program yang diklaim sebagai penyelamat korban PHK, program Kartu Sakti seperti Kartu Prakerja ini tidak bisa memberikan solusi apapun kepada rakyat. Kebijakan ini terkesan dipaksakan meluncur demi memenuhi janji kampanye tanpa memperhatikan kebutuhan hakiki rakyat. 

Akar masalah pengangguran

Pengangguran disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, faktor Individual yaitu faktor kemalasan individu, faktor cacat atau lanjut usia dan faktor rendahnya pendidikan dan keterampilan.

Kedua faktor sistem sosial dan ekonomi faktor ini merupakan penyebab utama meningkatnya pengangguran di Indonesia diantaranya:

a. Ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan. Artinya terjadi ketidakseimbangan antara pencari kerja dan daya tampung sektor formal. Dapat kita lihat dari panjangnya antrian lulusan sarjana untuk mendaftar menjadi driver ojek online sambil menunggu panggilan kerja sesuai bidang masing-masing.

b. Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

Seperti dilansir dari merdeka.com 8 Mei 2018 Peneliti Migrasi Tenaga Kerja Internasional LIPI, Rudolf Yuniarto, mengatakan mengirimkan tenaga kerja keluar negeri memang merupakan kebijakan Pemerintah China untuk mengatasi membengkaknya jumlah pekerja di China.

"Sekarang dalam puncaknya 200 sampai 300 juta (pekerja di China). Tiongkok itu boleh dikatakan sebagai negara over populasi. Sehingga semua kebijakan investasi negaranya harus mendukung penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya," tandasnya.

Dampaknya dapat kita lihat sekarang bagaimana banyaknya TKA China yang tiba di Bandar Udara Haluoleo kendari, selasa 23 Juni 2020. Serbuan TKA China ini menambah daftar panjang pengangguran di Indonesia.

c. Pengembangan sektor ekonomi non real.
Dalam sistem ekonomi kapitalis muncul transaksi yang menjadikan uang sebagai komoditas yang disebut non real, seperti bursa efek dan saham. Perbankan sistem ribawi maupun asuransi. Sektor ini tumbuh pesat nilai transaksinya bisa mencapai 10 kali lipat daripada sektor real.

Pertumbuhan uang yang beredar yang jauh lebih cepat daripada sektor real ini mendorong inflasi dan penggelembungan harga aset sehingga menyebabkan turunnya produksi dan investasi di sektor real. Akibatnya, hal itu mendorong kebangkrutan perusahaan dan PHK serta pengangguran peningkatan. 

d. Banyaknya tenaga kerja wanita. Dalam sistem kapitalis, untuk efisiensi biaya biasanya yang diutamakan adalah wanita karena mereka mudah diatur dan tidak banyak menuntut termasuk dalam masalah gaji. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya pengangguran di pihak laki-laki.

Kebijakan negara Khilafah dalam mengatasi pengangguran

Mekanisme yang dilakukan oleh Khalifah dalam mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan  dilakukan dengan 2 mekanisme:

a. Mekanisme individu
Khalifah secara langsung memberikan pemahaman kepada individu melalui sistem pendidikan tentang wajibnya bekerja dan kedudukan orang-orang yang bekerja di hadapan Allah Swt. serta memberikan keterampilan dan modal bagi mereka yang membutuhkan.

b. Mekanisme sosial ekonomi.
Dalam bidang ekonomi kebijakan yang dilakukan Khalifah adalah meningkatkan dan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan di sektor real baik di bidang pertanian, kehutanan, kelautan tambang maupun meningkatkan volume perdagangan.

Di sektor pertanian, kebijakan Khalifah ditujukan untuk menjamin ketersediaan pangan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi ditempuh dengan menggunakan sarana produksi pertanian yang lebih baik seperti bibit unggul, pupuk dan obat-obatan, serta menyebarluaskan teknik-teknik modern yang lebih efisien dikalangan petani. Untuk menjamin hal itu negara harus menyediakan modal secara gratis bagi yang tidak mampu agar mereka dapat mengolah lahan pertanian yang dimilikinya.

Dalam sektor industri Khalifah akan mengembangkan industri alat-alat industri penghasil mesin sehingga akan mendorong tumbuhnya industri-industri lain.

Di sektor kelautan dan kehutanan serta pertambangan Khalifah sebagai wakil umat akan mengelola sektor ini sebagai milik umum dan tidak akan menyerahkan pengelolaannya kepada swasta. Dengan  pengelolaan milik umum oleh negara ini, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja secara optimal.

Negara khilafah tidak mentoleransi sedikitpun berkembangnya sektor non real Sebab di samping diharamkan, sektor non real  juga menyebabkan beredarnya uang hanya di antara orang kaya saja serta tidak berhubungan dengan penyediaan lapangan kerja bahkan sebaliknya sangat menyebabkan perekonomian labil.

Dalam iklim investasi dan usaha Khalifah akan menciptakan iklim yang merangsang untuk membuka usaha melalui birokrasi yang sederhana dan penghapusan pajak serta melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat.

Adapun dalam kebijakan sosial yang berhubungan dengan pengangguran Khalifah tidak mewajibkan wanita untuk bekerja. Fungsi utama wanita adalah sebagai ibu dan manajer rumah tangga. Kondisi ini akan menghilangkan persaingan antara tenaga kerja wanita dan laki-laki.

Itulah mekanisme Islam yang insyaAllah bisa mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan secara adil. Ini hanya akan terwujud jika sistem Islam diterapkan secara menyeluruh dalam bingkai Khilafah Islamiyah.[]

Oleh Nabila Zidane
Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar