Jika Unfaedah, untuk Apa Data Diunggah?



Miris, Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto dalam jumpa pers, di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (17/6), hingga hari rabu tanggal 17 Juni 2020,  ada penambahan kasus   Covid-19 positif sebanyak 1.031 orang. Sehingga akumulasi total positif sebanyak 41.431 orang.  
 
Hebatnya, akibat data tersebut telah memproklamirkan Indonesia menjadi negara yang tertinggi kasus infeksi Covid-19  di Asia Tenggara dengan melampaui Singapura di posisi kedua, walaupun hanya berbeda tipis. Di mana jumlah kasus Covid-19 di Indonesia berkisar 41.431 orang yang terinfeksi sedangkan Singapura berkisar 41.216 orang. (m.cnnindonesia.com, 17/06/2020) 
 
Sementara data  infeksi virus Covid-19 ini senantiasa di update setiap harinya bahkan punya akun tersendiri. Sehingga semua orang dapat mengakses untuk melihat bagaimana perkembangan kasus pandemi yang menggemparkan ini, bukan hanya di negara Indonesia namun juga negara-negara lainnya di dunia.  
 
Menurut  KBBI (online) pengertian data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian analisis atau kesimpulan. Dan Menurut maxmanroe.com, Pada dasarnya data berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia.  
 
Sehingga mengacu pada definisi data di atas,  dapatlah di simpulkan fungsi data antara lain, merupakan acuan dalam mengambil suatu keputusan dalam pemecahan masalah, sebagai pedoman atau dasar suatu penelitian atau perencanaan. Selain  juga berfungsi sebagai acuan dalam implementasi suatu kegiatan, juga sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan. 
 
Maka tak heran betapa pentingnya sebuah pendataan apalagi yang dilakukan secara signifikan dan terstruktur, karena sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil, tentunya berhubungan dengan pendataan tersebut dan memberi efek bagi lainnya. Demikian, sehingga tepat sasaran pengambilan kebijakan-kebijakan oleh penguasa terhadap  urusan rakyat dan negaranya. 
 
Anehnya di negara kita walaupun data yang di tampilkan cenderung terus meningkat secara signifikan tiap harinya, seperti  data di atas misalnya.  Bahkan secara kasat mata menunjukkan bahwa sejatinya virus Covid-19 ini, masih merupakan ancaman yang perlu di waspadai oleh kita semua.
 
Namun sayangnya, kebijakan-kebijakan yang di ambil pemangku jabatan cenderung bertentangan dengan analisa data-data yang ada. Seharusnya dibuat aturan-aturan yang mendukung agar dapat mengurangi sebaran virus Covid bukan sebaliknya. Kalaulah demikian apa perlunya data di-update? 
 
Hal ini dapat terlihat dari kebijakan pelonggaran aturan PSBB menuju  new normal   yang dipaksakan. Mengapa “di paksakan”? Sebab, bukankah sebuah negara ketika akan memutuskan  New Normal, tentunya punya kriteria yang harus di penuhi? Paling tidak WHO telah menetapkannya.  
 
Dalam prinsipnya WHO menganjurkan new normal apabila sudah memiliki syarat berupa: Kriteria yang pertama adalah negara/wilayah yang akan menerapkan konsep new normal harus memiliki bukti bahwa penularan Covid-19 di wilayahnya telah bisa dikendalikan dengan (R0) <1. 
 
Kedua sistem kesehatan yang ada sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi. 

Ketiga risiko wabah virus corona harus ditekan untuk wilayah atau tempat dengan kerentanan yang tinggi, utamanya adalah di panti wreda, fasilitas kesehatan mental, serta kawasan pemukiman yang padat. 

Keempat  penetapan langkah-langkah pencegahan di lingkungan kerja seperti menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak sedangkan yang kelima: risiko terhadap kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah harus bisa dikendalikan.

Terakhir perlu adanya partisipasi masyarakat yang terlibat dalam proses transisi new normal. Sudahkan terpenuhi semua ini?  
 
Demikian kebijakan lainnya, semisalnya pembukaan mal-mal, pembukaan bandara untuk orang asing walau dengan alasan tertentu dan sebagainya. Membuka tempat- tempat wisata dan sebagainya. Sungguh tidak menunjukkan sama sekali arti analisa dari data-data  tersebut. Yakin dengan memberlakukan kebijakan tersebut pandemi tidak meningkat? Pasalnya data masih fluktuatif belum stabil sepenuhnya bahkan jelas cenderung meningkat.   
 
Atau mungkin tujuan pemerintah meng update data hanya sekedar memberitahu agar masyarakat bisa mawas diri dan siap melindungi diri sendiri. Sementara pemerintah seolah berlepas tangan dan tetap menjalankan kebijakan-kebijakan yang menurut mereka menguntungkan dari segi ekonomi. Mirisnya juga bukan mewakili ekonomi rakyat keseluruhan namun justru ekonomi kalangan tertentu. 
 
Sungguh zalimlah penguasa dalam sistem yang berjalan saat ini kalau demikian adanya. Kesehatan dan nyawa masyarakat seakan tak ada artinya di bandingkan dengan keuntungan finansial. Padahal tanpa dukungan rakyat apalah arti dirinya. 
 
Sungguh dalam Islam perhatian penguasa tak pernah lepas dari kehidupan rakyatnya. Dia senantiasa mengontrol apakah sudah terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sudah adilkah dirinya,  karena dia sadar sungguh berat bagi penguasa yang abai terhadap rakyatnya. Cukuplah ingat akan hadist ini pengingat dirinya; 
“Tidaklah seorang hamba yang Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk mengatur rakyat (bawahan), tatkala (hari dimana) dia meninggal dunia, sementara ia dalam kondisi berbuat Ghisy (dzalim) kepada rakyatnya, kecuali Allah akan mengharamkan baginya surga." (HR Bukhari nomor 6617, versi Fathul Bari nomor 7150 dan Muslim nomor 3509, versi Syarh Muslim nomor 142) 
Wallahu A’lam Bi Shawwab.[]


Oleh Yeni Ummu Athifa  
Institute Kajian Politik dan Perempuan
 

Posting Komentar

0 Komentar