TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Jaminan Ketahanan Pangan Khilafah Era Pandemi


Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan pentingnya meningkatkan ketahanan pangan. Hal itu untuk mengantisipasi munculnya dampak serangan wabah penyakit di masa depan.

Trenggono mengibaratkan pandemi seperti halnya perang. Untuk menghadapinya, menurut beliau perlu cadangan makanan yang cukup sebagai peralatan tempur.

Jika terjadi pandemi yang berujung krisis, ada sejumlah hal yang paling rentan terkena dampaknya. Pertama, muncul pengangguran karena kegiatan ekonomi dipaksa berhenti. Kedua, adalah masalah ketersediaan pangan. Dan ketiga, adalah ketahanan kesehatan. (detiknews.com, 19/6/2020)

Negara Indonesia yang saat ini menganut sistem ekonomi liberal-kapitalis di mana sistem ini memberi peluang sangat lebar kepada swasta untuk ikut andil mengobok-obok tanah di negara kita. 

Direktur Eksekutif Walhi Yaya Nur Hidayati saat dihubungi Tempo pada Kamis 22 Maret 2018 mengatakan bahwa 
penguasaan lahan oleh korporasi dan pembiaran alih fungsinya. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyatakan 82 persen lahan di Indonesia dikuasai oleh korporasi besar. Umumnya digunakan untuk konsesi dan izin di sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan. 

Walhi mencatat dominasi penguasaan ruang dari sektor kehutanan 31,7 juta hektar, perkebunan kelapa sawit melalui hak guna usaha 11,1 juta hektar, pertambangan 32,7 juta hektar, dan pertambangan minyak dan gas 83,5 juta hektar.

Di samping itu konversi lahan pertanian menjadi non pertanian berjalan masif. Akibatnya produksi pangan terus melorot.

Mahalnya sarana untuk produksi pangan seperti  benih, pupuk, pestisida dan lain sebagainya berakibat pada tingginya biaya produksi dan harga jual tidak bersaing. Hal tersebut membuat para petani mulai enggan bertanam lantaran biaya produksi yang makin tinggi, sementara harga jual sering anjlok. 

Tak jarang pula petani membuang hasil pertaniannya di pinggir jalan. Petani terkadang membagikan gratis kepada warga disekitarnya. Bahkan membiarkan tomat membusuk di atas pohonnya. Hal itu lantaran biaya memetik, dan distribusi yang tidak sesuai dengan pemasukan. Bahkan ada yang menjual lahannya lalu beralih kepada profesi lain. 

Lalu model ketahanan pangan model bagaimana yang bisa ditawarkan negara bersistem kapitalis ini jika fakta di lapangan demikian adanya?.

Kita ketahui bahwa ketahanan sebuah negara tidak hanya diukur dari kekuatan militernya tetapi juga berbagai hal lainnya termasuk ketahanan pangan. Kedaulatan pangan pada suatu negara dapat diartikan kemampuannya memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri. Bahkan negara juga mampu secara mandiri menentukan kebijakan pangannya tanpa diintervensi oleh pihak lain. 

Karenanya kedaulatan dan kemandirian pangan ini mutlak diwujudkan dalam Islam. Karena menggantungkan pemenuhan pangan melalui impor dari negara lain dapat menjadi jalan untuk menjajah kaum muslimin dan hal ini diharamkan.

Berbeda dengan sistem kapitalis hari ini. Alih-alih, mampu mengekspor produk pangan ke luar negeri, produk dalam negeri pun kalah bersaing di negeri sendiri.

Sebut saja bawang putih pada bulan Februari lalu harganya sempat melambung tinggi. Tidak tanggung-tanggung, kisaran lonjakannya mulai 50 persen hingga 200 persen. Yakni dari kisaran Rp.25.000 – Rp.35.000 tembus menjadi Rp.70.000. 
Pengaruhnya benar-benar sangat terasa. Tidak hanya oleh kalangan ibu rumah tangga saja, tapi juga oleh para pengusaha kuliner maupun industri berbahan bawang putih di berbagai levelnya.

Usut punya usut, penyebab utamanya ternyata bukan semata-mata karena barang langka. Tapi lagi-lagi akibat ulah para spekulan nakal yang menimbun barang demi menambah margin keuntungan.

Yang membuat miris, pemerintah alih-alih bersegera menyelesaikan hambatan distribusi barang yang selalu berulang ini melalui pengetatan kontrol dan penegakan hukum yang memberi efek jera. Namun pemerintah justru lebih suka mengambil langkah mudah dengan membuka kran impor lebih lebar dari sebelumnya.

Kenapa lebih lebar? Karena faktanya, stok barang yang ada di pasar dan di gudang-gudang milik spekulan saat ini, nyatanya mayoritas berasal dari impor juga. Bukan produk petani lokal. 

Bagaimana Islam Menjaga Ketahanan Pangan?

Untuk merealisasikannya khilafah akan menjalankan politik ekonomi Islam dalam pengelolaan pangan serta pertanian .

Secara politik, Syariah Islam menetapkan khilafah wajib bertanggung jawab secara penuh dalam pengurusan hajat publik. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam hadits beliau:

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari) 

Dalam hadis tersebut jelas bahwa para Khalifah, sebagai para pemimpin yang diserahi wewenang untuk mengurus kemaslahatan rakyat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak pada hari kiamat, apakah mereka telah mengurusnya dengan baik atau tidak.

Adapun dalam rangka membangun ketahanan pangan negaranya. Ada dua hal utama yang akan dilakukan oleh khilafah. pertama, khilafah bertanggung jawab untuk menjamin berjalannya proses produksi dan akan  menjaga stok pangan. 
Karenanya khilafah akan mendukung penuh usaha pertanian yang dilakukan rakyatnya. Seperti memberikan kemudahan mengakses bibit terbaik, teknologi pertanian terbaru, menyalurkan bantuan subsidi, membangun infrastruktur pertanian, jalan, komunikasi dan perairan. Termasuk khilafah juga menyelenggarakan riset riset pendidikan, pelatihan dan pengembangan.

Khilafah juga menerapkan hukum pertahanan dalam Islam sehingga mencegah penguasaan lahan dan menjamin semua lahan tanah terkelola maksimal.

Ekonomi Islam adalah perekonomian yang berbasis sektor riil (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 275). 

Syariat Islam menetapkan bahwa hak kepemilikan tanah pertanian akan hilang jika tanah itu ditelantarkan selama tiga tahun berturut-turut. Negara akan menarik tanah itu dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengolahnya. (Al-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hal. 136).

Umar bin Khaththab pernah berkata,”Orang yang membuat batas pada tanah (muhtajir) tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun ditelantarkan.” Umar pun melaksanakan ketentuan ini dengan menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al-Harits Al-Muzni yang ditelantarkan tiga tahun. Para sahabat menyetujuinya sehingga menjadi Ijma’ Sahabat (kesepakatan para sahabat Nabi saw) dalam masalah ini. ( (Al-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam , Juz II hal. 241).

Islam memandang kegiatan ekonomi hanya terdapat dalam sektor riil seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Dari sektor inilah kegiatan ekonomi didorong untuk berkembang maju. Islam tidak mengenal kegiatan ekonomi sistem pasar modal seperti jual-beli saham, sekuritas dan obligasi.

Kedua, pada aspek distribusi dan stabilitas harga. Secara prinsip, distribusi dan pembentukan harga dalam pandangan Islam mengikuti hukum permintaan dan penawaran yang terjadi secara alami tanpa adanya intervensi pemerintah khilafah. Khilafah hanya perlu melakukan pengawasan jika terjadi kondisi yang tidak normal. 

Pada kondisi harga tidak normal, Khilafah akan mengambil dua kebijakan utama. Pertama yaitu, menghilangkan penyebab distorsi pasar seperti penimbunan dan kartel. Kedua, dengan menjaga keseimbangan suplai dan demand.
Untuk mempengaruhi harga, negara mengintervensi melalui mekanisme pasar. Negara juga tidak mengenakan cukai atas komoditas yang datang dari negara lain jika negara tersebut tidak memungut cukai atas komoditas yang dibawa warga negara khilafah. Inilah pola hubungan dagang internasional yang adil dan tidak saling mengeksploitasi. 

Inilah tanggung jawab penuh dari khilafah untuk menjamin pemenuhan pangan rakyat secara merata, mencukupi dan harganyapun terjangkau. Rakyat tidak lagi merasa was-was ataupun takut kebutuhannya tidak tercukupi.

Dukungan total khilafah bagi masyarakat dalam berproduksi tentu akan menggairahkan petani dalam bertani. Petani akan merasa aman untuk menanam dan menjual hasil panen tanpa takut harga anjlok. Begitu pula distribusi yang dikawal khilafah akan menciptakan pasar yang sehat. Masyarakat dapat bersaing sehat dalam memperjual belikan barang dagangannya. Masyarakat juga akan termotivasi memberikan hasil terbaik untuk bisa diperdagangkan dan dikonsumsi. Sehingga apabila pengurusan pangan dalam negeri telah dikelola dengan baik, maka kebutuhan untuk impor pangan akan hilang. Maka secara otomatis ketahanan dan kedaulatan pangan benar-benar terwujud.

Ekonomi Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Di dalam negeri, Khilafah menjalankan politik ekonomi yang bertujuan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara. Khilafah juga mendorong warga dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya dalam batas-batas kemampuan yang mereka miliki.

Dalam hubungan dagang internsional. Khilafah akan bertransaksi dengan negara-negara lain hanya jika secara politik negara tersebut terikat perjanjian damai dengan negara khilafah. Hubungan dagang internasional tidak dilakukan atas motif keserakahan menguasai perekonomian luar negeri, melainkan untuk mendapatkan manfaat dari pertukaran, baik dari sisi kebutuhan akan suatu komoditas barang maupun dari keuntungan ekonomi.

Begitu sempurnanya Islam dalam mengatur segala urusan dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan manusia. Karena aturan islam berasal dari Zat yang maha adil yaitu, Allah SWT.[]

Oleh: Nabila Zidane
Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar