Industri Hukum: Adakah Indikasi Praktik 'Jual Beli Perkara' dalam Sistem Peradilan Pidana?


Beberapa hari terakhir ini, publik dihebohkan dengan pemberitaan yang menyatakan bahwa Rahmat Kadir Mahulette, terdakwa penyiraman air keras jenis asam sulfat kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan, dituntut satu tahun penjara (Kompas.com, 11 Juni 2020). Tuntutan itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yamg disiarkan langsung melalui akun YouTube Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Kamis (11/6/2020). "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dengan pidana selama 1 tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan," kata JPU yang membacakan tuntutan Rahmat.

Tuntutan itu dilayangkan karena JPU menganggap Rahmat Kadir terbukti melakukan penganiayaan dengan perencanaan terlebih dahulu dan mengakibatkan luka berat. Tindak pidana itu sesuai dengan Pasal 353 KUHP Ayat 2 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Tak pelak putusan tindak pidana tersebut memunculkan reaksi dan banyak pertanyaan dari publik, dengan fakta hukum yang melingkupi kasus Novel Baswedan itu layakkah terdakwa hanya dituntut selama 1 (satu) tahun. Ditambah dengan latar belakang yang dianiaya bukan sembarang orang, melainkan penyidik KPK. Perencanaanya jelas, penganiayaannya pun juga jelas dengan disengaja. Mengapa tuntutan yang dituntut jaksa hanya 1 (satu) tahun. Publik pun masih meragukan vonis yang akan dijatuhkan hakim. Sama dengan tuntutan jaksa kah? Lebih rendahkan? Atau hakim akan memutus secara ultra petita?

Jika kita coba bandingkan dengan kasus lain namun cara yang dilakukan pelaku dengan cara yang sama, seperti kasus yang menimpa Lamaji (39), Warga Randubango, Mojokerto Jawa Timur yang melakukan tindakan yang sama terhadap seorang warga biasa bernama Dina. Lamaji divonis 12 tahun penjara. Jika pemberitaan tersebut benar, bagaimana publik harus dipaksa untuk memahami atas dua perkara yang sama namun sungguh terpampang perbedaan atas tuntutan dan vonis yang diterapkan?

Inikah cara berhukum yang baik, menerapkan equality before the law? Sesuai dengan Pancasila? Menerapkan asas keadilan? Menerapkan asas kepastian hukum saja? Seperti yang disebut-sebut dijunjung tinggi oleh negara ini. Apakah anda bisa menjelaskan fenomena hukum ini? Dalam artikel ini akan dicoba mengaitkan kasus ini dengan analisis penerapan asas equality before the law dalam kerangka adanya praktik hukum yang mirip dengan adanya industri hukum.

Berdasarkan fakta dalam penghantar di atas, maka penting jika kami hendak mengkaji dan menguraikan beberapa poin permasalahan di antaranya, (1) Mengapa praktik penegakan hukum di Indonesia dapat disebut sebagai model industri hukum? (2) Bagaimana implikasi adanya industri hukum terhadap upaya menghadirkan kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat? (3) Bagaimana sistem penegakan hukum yang mampu mewujudkan nilai kebenaran dan keadilan sehingga terhindar dari praktik industri hukum?

Indikasi Praktik Industri Hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Demikian pula antar sesama warga negara, juga memiliki persamaan di depan hukum. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Pada prinsipnya "Equality Before The Law" adalah tidak ada tempat bagi backing yang salah, melainkan undang-undang merupakan backing terhadap yang benar. 

Sebagai seorang guru besar di bidang hukum, kami prihatin melihat buruknya penegakan hukum di negara hukum ini. Seringkali suatu kasus diframing dengan menggunakan media yang dapat mengaburkan esensinya. trial by the press terkesan lebih dipercaya dibandingkan dengan trial by the rule of law sehingga yang muncul adalah trial without truth sebagaimana dikatakan oleh William T Pizzi. Keadaan ini akhirnya akan berakhir dengan trial without justice. Kita tidak berharap hal ini yang akan terjadi untuk kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan.

Tuduhan atau dakwaan oleh Jaksa tentu tidak berdiri sendiri. Dakwaan itu pasti terkait dengan proses hukum sebelumnya, yakni proses penyelidikan, dan penyidikan ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Pada umumnya, proses inj terjadi di kepolisian. Pertanyaannya, mengapa kadang kita temukan adanya proses penegakan hukum yang "bopeng", tidak utuh dan patut diduga adanya ketidakberesan dalam penanganan suatu perkara?

Sebenarnya keadaan penegakan hukum yang bopeng itu dapat dimulai dari cara menjalankan perkerjaan polisi yang memiliki berbagai karakteristik, misalnya:

1. Polisi berada di garda terdepan dalam penegakan hukum. In optima forma. 
2. Polisi sebagai hukum yang hidup, di tangannya suatu peraturan hukum mengalami perwujudannya.
3. Polisi bekerja di antara law and order sehingga ia memiliki diskresi yang sangat luas.
4. Polisi bekerja disertai dengan dibolehkannya penggunaan kekerasan yang terukur, bukan abuse of power.
5. Pekerjaan polisi itu berpotensi menjadi pekerjaan yang bersifat tainted occupation (pekerjaan yang berlumuran noda).

Karakteristik pekerjaan polisi tersebut bila tidak dijalankan dengan benar dan menjadikan "good behavior" menjadi ukuran utama, maka langkah menyingkirkan keadilan dalam due process of law tahap awal sudah dimulai. Dan hal itu disinyalir akan merembet ke jenjang peradilan selanjutnya. Bahkan, sekalipun advokat itu seharusnya memperjuangkan pula keadilan klien, mereka bisa terjebak dalam perangkap pragmatis dunia kepengacaraan yakni: maju tak gentar membela yang bayar, bukan maju tak gentar membela yang benar untuk access to justice. Akhirnya sesuai kata Marc Galanter bahwa "a good advocate is like a good prostitution, if the price is right, she will warm client completely". 

Di sisi lain, dalam menyoroti polemik putusan tuntutan terhadap terdakwa penyiraman air keras jenis asam sulfat kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan yang terkesan tidak normal ini, mengingatkan kita juga pada pernyataan dari Menkopolhukam, Mahfud MD pada tahun 2019 lalu yaitu tentang tercerabutnya nilai keadilan dalam penegakan hukum di negeri ini sangat mungkin telah dan menjadi kenyataan. Berdasarkan keterangan Menkopolhukam dapat disinyalir Industri kejam di dunia penegakan hukum telah berdiri.

Menko Polhukam Mahfud Md juga dalam ILC tanggal 11 Pebruari 2020 menyebut industri hukum masih terjadi dalam praktik penegakan hukum. Dia menyebut masih ada praktik di mana orang yang benar dibuat bersalah, begitu juga sebaliknya. Ia mencontohkan dagang hukum bisa berupa mengalihkan perdata ke pidana, pidana ke perdata. Bahkan ada polisi yang membuat surat kaleng untuk dirinya sendiri supaya dapat menceraikan istrinya sendiri. 

Industri hukum yang dimaksud Mahfud MD yaitu penegakan hukum yang tidak berdasarkan asas keadilan. Sindiran ini dilontarkan Mahfud kepada penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan hakim.

Implikasi adanya industri hukum terhadap upaya menghadirkan kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat

Bilamana praktik-praktik industri hukum oleh oknum-oknum penegak hukum di negeri ini benar adanya dan terus dibiarkan, maka akan memunculkan adanya berbagai corporation atau perusahaan dan perbisnisan di dunia hukum, di antaranya:

1. Police Corporation
2. Prosecutor Corporation
3. Court Corporation
4. Prison Corporation dan
5. Advocate Corporation

Bukankah begitu logika sederhananya?

Yang terakhir akan terjadi: Indonesia corporation. Bila demikian, maka sesungguhnya negara ini telah menjelma menjadi perusahaan raksasa yang berwajah dingin tetapi bengis terhadap rakyatnya sendiri. Hilang karakter diri sebagai negara benevolen. Yang tersisa boleh jadi tinggal hubungan bisnis antara produsen dan konsumen. Produsennya Negara dan Swasta sedang konsumennya adalah rakyatnya sendiri. Akhirnya kepengurusan negara ini hanya sebatas PROFIT bukan BENEFIT. Itukah yang diinginkan, ketika Negara Hukum Kesejahteraan Sosial kita akan bermetamorfosis menjadi negara industri hukum?

Polisi khususnya sebagai garda terdepan penegakan hukum pun tidak boleh menjadi agen industri hukum ini karena ketika polisi telah menjadi agen industri penegakan hukum maka sejak di garda ini pun penegakan hukum sudah dipenuhi pertimbangan untung rugi, bukan pertimbangan kebenaran dan keadilan. Jika bukan lagi dua hal itu yang menjadi pertimbangan polisi dalam melaksanakan pekerjaannya bahkan jika polisi sudah mau menjadi alat pemerintahan negara untuk mewujudkan "kejahatan-kejahatan politiknya", maka di saat itulah negara ini telah menjadi police state. Kita tentu tidak menghendaki keadaan yang demikian terjadi di negeri ini.

Menyimak praktik hukum yang tengah terjadi, mungkin ada benarnya tentang industri hukum yang sempat viral seperti yang disebutkan oleh Menkopolhukam. Saya kemudian berkhayal mungkinkah dalam industri hukum ini kita peroleh justice dalam proses trial-nya atau justru yang akan muncul adalah: trial without justice?

Industri hukum dapat terjadi di semua lini penegakan hukum ketika setiap lini tersebut berupaya memperjualbikan kebenaran dan keadilan. Sanksi pidana mungkin juga tidak mempan, maka kata kuncinya adalah akhlak! Akhlak yang mana? Ukurannya apa? Itu yang harus dirumuskan dengan standarisasi yang tepat sehingga hukum tidak lagi diperdagangkan. Hukum dagang harus, dagang hukum jangan. Hukum Industri harus dipelajari, industri hukum jangan.

Compang-campingnya penegakan hukum dan sistem peradilan di negara ini tidaklah terlepas dari sumber hukum yang menjadi rujukan di dalam penerapannya yaitu sumber-sumber hukum yang berasal dari produk ciptaan akal manusia yang terbatas dan tidak dibangun berlandaskan akidah atau wahyu sang pencipta. Sehingga bukanlah menjadi sesuatu yang mengherankan ketika di dalam penerapannya kerap menimbulkan ketimpangan bahkan justru memunculkan polemik dan masalah baru lainnya. 

Alih-alih menjadikannya sebagai solusi, yang terjadi malah kembali menimbulkan berbagai masalah karena diatur oleh kehendak nafsu manusia. Itulah yang terjadi dalam penerapan hukum dalam negara demokrasi yang sarat dengan kepentingan dan cenderung untuk melindungi kelompok atau orang-orang tertentu saja. Sistem yang terbukti gagal atau utopis dalam memberikan rasa keadilan.

Perlu saya sampaikan perbandingan dengan hukum pidana Islam, khususnya. Dalam Hukum Pidana Islam, terkait dengan kasus penyiraman air keras kepada seseorang hingga menimbulkan cacat permanen maka hal tersebut dikategorikan pada kasus kriminal kejahatan, dengan sanksi Jinayat. Jinayat adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, akal, harta benda, pencideraan badan hingga dapat menghilangkan nyawa seseorang. Maka hukuman yang akan dijatuhkan pada pelakunya yaitu berupa hukum Qishash.

Namun, apabila korban memaafkan maka hakim tidak bisa memberikan sanksi namun pelakunya wajib dikenakan Diyat. Diyat adalah bentuk pembayaran harta sebagai kompensasi atas hilangnya nyawa atau pencideraan badan. Adapun untuk diyat hilangnya harta berupa 100 ekor Unta atau 1000 Dinar. Sedangkan untuk korban pencideraan badan disesuaikan dengan kerusakan fungsi organ atau jenis anggota badan yang ciderai.

Itulah bentuk atau potret keadilan yang tercipta pabila negeri ini bersedia untuk kembali pada sistem Islam Khilafah Islamiyyah yang menerapkan hukum-hukum terbaik yang bersumber dari yang maha mulia.


Dari uraian singkat di muka, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tercerabutnya nilai keadilan dalam penegakan hukum di negeri ini sangat mungkin telah dan menjadi kenyataan. Dan dapat disinyalir Industri kejam di dunia penegakan hukum telah berdiri. Adanya praktik di mana orang yang benar dibuat bersalah, begitu juga sebaliknya. Seperti dagang hukum bisa berupa mengalihkan perdata ke pidana, pidana ke perdata. Penegakan hukum yang tidak berdasarkan asas keadilan. Inilah yang disebut Industri hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Menkopolhukam Mahfud MD.

2. Sesungguhnya negara ini telah menjelma menjadi perusahaan raksasa yang berwajah dingin tetapi bengis terhadap rakyatnya sendiri. Hilangnya karakter diri sebagai negara benevolen. Yang tersisa boleh jadi tinggal hubungan bisnis antara produsen dan konsumen. Produsennya Negara dan Swasta sedang konsumennya adalah rakyatnya sendiri. Akhirnya kepengurusan negara ini hanya sebatas profit bukan benefit. Polisi khususnya sebagai garda terdepan penegakan hukum pun tidak boleh menjadi agen industri hukum ini karena ketika polisi telah menjadi agen industri penegakan hukum maka sejak di garda ini pun penegakan hukum sudah dipenuhi pertimbangan untung rugi, bukan pertimbangan kebenaran dan keadilan. 

3. Dalam sistem hukum adil dan benar, negara mempunyai otoritas penuh dalam menegakkan hukum secara benar. Negara tidak boleh dalam kendali atau intervensi sebuah kelompok tertentu atau turut serta dalam organisasi melaksanakan penegakan hukum. Ada contoh konkret, misalnya dalam sistem hukum Islam yang menempatkan kedudukan jaksa dan hakim sangat mulia. Para jaksa atau hakim (Qadli) yang diberi amanah untuk mengadili suatu perkara harus dari orang-orang yang berderajat para ulama hanif yang memahami betul perkara dan hukum-hukum agama. Jadi tidak akan gegabah bahkan keliru dalam menuntut dan menjatuhkan suatu vonis.

Dengan penerapan hukum yang berlandaskan kebenaran dan keadilan yang tegas akan dapat melindungi umat/masyarakat dari berbagai tindakan kejahatan serta memberikan rasa keadilan dan melindungi masyarakat atau para penegak hukum dari praktik-praktik penyimpangan dalam penegakan hukum termasuk terlibat dalam praktik industri hukum. []

Oleh Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum
Pakar Hukum, Filsafat Pancasila, dan Masyarakat

Posting Komentar

0 Komentar