TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Indonesia Latah New Normal



Kebijakan New Normal menjadi babak baru dalam penuntasan Covid-19. Tidak hanya di Indonesia, New Normal juga diterapkan di berbagai negara di seluruh dunia. Sebab Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) beberapa waktu lalu mengeluarkan protokol The New Normal selama vaksin Corona COVID-19 belum ditemukan.[1] Konsep New Normal merupakan program yang dicanangkan oleh organisasi kesehatan bentukan PBB ini sebagai formula dan peta jalan bagi solusi persoalan dunia  hari ini.

Pemerintah pun serius menerapkan kebijakan New Normal. Protokol telah disiapkan untu pelaksanaan New Normal di berbagai bidang. Serta telah sosialisasikan di tengah masyarakat. Masyarakat pun banyak yang menyambut baik kebijakan ini. Sekitar tiga bulan berusaha #dirumahaja, kebosanan pun dirasakan masyarakat. 

Tidak hanya bosan, masyarakat pun rindu tempat ibadah. Dan bersemangat melaksanakan aktivitas normal, sebab selama #dirumahaja perekonomian keluarga terasa “seret”, dan bantuan dari pemerintah tidak mampu menjangkau seluruh rakyat. Khususnya masyarakat kalangan bawah non pegawai. Belum lagi permasalahan kegiatan belajar mengajar via daring. Pelaku ekonomi seperti pemilik cafe, toko, dan mall pun antusias menyambut terbitnya kebijakan ini.

Namun keraguan justru banyak dilontarkan masyarakat yang memikirkan matang-matang kemungkinan dari kebijakan New Normal. Termasuk juga para ahli. Para ahli dari berbagai bidang mengajukan berbagai pertimbangan sebelum pelaksanaan New Normal. Namun agaknya pemerintah cenderung mempertimbangkan pendapat dari para ahli ekonomi saja. Sehingga New Normal terkesan dipaksakan, dengan dalih pemulihan ekonomi.

Pemulihan ekonomi negara memang menjadialasan utama penetapan New Normal. Kebijakan “coba-coba” sebelumnya, seperti social distancing, PSBB, dan lain-lain justru menghantarkan Indonesia pada krisis. Ekonomi melemah, rupiah anjlok, angka pengangguran dan PHK meningkat [2] dan investor tekor. Namun yang paling merasakan dampak wabah yang kepanjangan ini adalah rakyat. New Normal diharapkan mampu mengembalikan perekonomian negara.

Padahal, jelas sekali kebijakan New Normal ini adalah bentuk kelalaian pemerintah menuntaskan pandemi global ini. Tuntutan lock down dari sebagian masyarakat dan para ahli tak pernah diindahkan pemerintah, sebab pemerintah memang enggan menggelontorkan dana besar untuk pelaksanaan lock down. Sehingga lahirlah kebijakan seadanya seperti social distancing dan PSBB. Pertimbangan ekonomi bangsa yang sejatinya dikendali oleh kapitalis lah yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan berbagai kebijakan. Bahkan tidak hanya kebijakan semasa pandemi seperti ini, di situasi normal pun kepentingan para kapitalis lah yang mendominasi setiap kebijakan pemerintah.

Kita pun belum melihat keberhasilan negara lain menuntaskan pandemi Covid-19 dengan penerapan New Normal-nya. Pujian PBB kepada negara-negara di Afrika yang mulai menerapkan New Normal pun hanya berdasarkan angka kematian yang relatif kecil dibandingkan seluruh kasus kasus kematian akibat Covid-19 di seluruh dunia. [3] Jadi bukan karena keberhasilan negara di Afrika menuntaskan pandemi dengan zero kematian dan zero kesakitan. 

WHO sendiri mengingatkan bahwa setiap negara yang hendak melakukan skenario New Normal, harus mempertimbangkan banyak hal. Diantaranya, bukti yang menunjukkan bahwa transmisi COVID-19 dapat dikendalikan; kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit tersedia untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina; risiko virus corona diminimalkan dalam pengaturan kerentanan tinggi , terutama di panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan orang-orang yang tinggal di tempat-tempat ramai; langkah-langkah pencegahan di tempat kerja ditetapkan - dengan jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan kebersihan pernapasan; risiko kasus impor dapat dikelola; dan masyarakat memiliki suara dan dilibatkan dalam kehidupan new normal. 

WHO Regional Director for Europe, Dr Hans Henri P. Kluge mengatakan, "Jika negara tidak memiliki kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah untuk merespons, jika tenaga kesehatan Anda tidak dilatih, diperlengkapi dan dilindungi, jika warga negara Anda tidak diberi informasi dan diberdayakan dengan informasi berbasis bukti, maka pandemi akan menyapu komunitas Anda, bisnis dan sistem kesehatan, mengambil nyawa dan mata pencaharian," [4]

Beberapa negara justru gagal penerapkan New Normal. Contohnya  Korea Selatan yang menjadi contoh bagaimana New Normal benar-benar harus dilakukan hati-hati dan mungkin sangat berisiko. Meski dinilai sebagai negara dengan kedisiplinan tinggi,  kenaikan penderita COVID-19 pasca pelonggaran pembatasan sosial membuat masalah baru. [5] Atau negara Swedia. Kebijakan New Normal dalam menghadapi Covid-19, mulai terlihat kacau balau. Sudah lebih dari 4.000 orang tewas di negara berpenduduk sekitar 10 juta jiwa itu. Selama 7 dari 14 hari terakhir (hingga 30 Mei 2020), Swedia bahkan memiliki rataan per kapita paling tinggi di dunia. [6] Padahal dua negara ini memiliki fasilitas kesehatan dan kesiapan yang jauh lebih maju dari Indonesia. 

Melihat kesiapan Indonesia saat ini, sangat mungkin Indonesia mengikuti jejak Korea Selatan dan Swedia. Sangat mungkin terjadi lonjakan kasus yang lebih tinggi (gelombang kedua) jika New Normal tetap dijalankan. Jika terjadi lonjakan kasus Covid-19, dipastikan rakyat yang disalahkan, karena tidak taat dengan anjuran pemerintah dan tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kurangnya edukasi di masyarakat dan juga krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah sangat mungkin menjadi penyebab masyarakat makin “santai” dan rendahnya kewaspadaan mereka terhadap wabah ini.

Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan Indonesia latah New Normal. Minimnya antisipasi pemerintah dalam menuntaskan pandemi global ini menunjukkan Indonesia memang tidak siap melaksanakan  New Normal. Pemerintah Indonesia hanya “manut” arahan WHO tanpa mempertimbangkan berbagai hal. 

Fakta ini jelas menunjukkan bahwa kebijakan New Normal pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari hegemoni global negara2 maju. Posisi Indonesia sebagai negara dunia ketiga hanya bisa berperan sebagai negara "pembebek". Bisa dipastikan kebijakan pun akan “membebek” ke negara adidaya berideoligi kapitalis, meskipun sebenarnya New Normal belum bisa diterapkan di Indonesia.

Seharusnya negara ini menerapkan kebijakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, dengan dasar kuat dan pertimbangan yang sesuai tupoksinya. Dlm kasus pandemi ini, maka negara berkewajiban menjalankan kebijakan-kebijakan penanganan wabah dari semua aspek. Dalam bidang medis maka negara berkewajiban untuk mengurusi pasien, mengusahakan adanya obat-obatan yg dibutuhkan, terdepan dalam penelitian obat-obatan, memastikan ketersediaan dan kesiapan peralatan dan tenaga medis.

 Kemudian bidang ekonomi, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, pemberdayaan SDA, ketahanan pangan, harga barang, dan sebagainya. Sedangkan bidang sosial, negara juga wajib utk mengantisipasi gocangan psikologis masyarakat baik yg berpotensi menimbulkan kerusakan (tindak kriminal dan stress) maupun yg kurang berpotensi (rasa bosan dan sedih) dengan penguatan aqidah dan pendisiplinan tindak kejahatan sesuai tingkatannya.

Namun semua itu tidak akan mampu dilaksanakan Indonesia, karena Indonesia adalah negara pengekor yg dimanfaatkan oleh negara adidaya seperti China dan Amerika, yang menerapkan ideologi batil buatan manusia. Sehingga Indonesia tidak memiliki kedaulatan. Semua solusi di atas  hanya bisa diterapkan oleh Daulah Khilafah Islamiyyah. Hanya Daulah Islam yang mampu menerapkan solusi tuntas atas seluruh permasalahan manusia, termasuk penuntasan pandemi global ini. Sistem Islam merupakan sistem yang lahir dari Dzat Yang Maha Benar, aturannya sempurna dan paripurna. Wallahua'lam bishshowwab.[]

Oleh: Fanti Setiawati
(Anggota Komunitas Tinta Peradaban Ketapang, Kalbar)


Sumber:
[1] https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5019230/pandemi-corona-tak-kunjung-usai-who-keluarkan-pedoman-the-new-normal
[2] https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20200601/Siap-Nggak-Siap-New-Normal/
[3] https://portalteater.com/pbb-puji-afrika-beberapa-negara-mulai-terapkan-new-normal/
[4] https://tirto.id/syarat-new-normal-dari-who-negara-sudah-mampu-kendalikan-covid-19-fDnC
[5] https://www.cnbcindonesia.com/news/20200531065048-4-162061/new-normal-korsel-mungkin-gagal-kasus-covid-19-naik-tajam
[6] https://www.suara.com/news/2020/05/30/191312/awalnya-santuy-new-normal-ala-swedia-berakhir-gagal-total

Posting Komentar

0 Komentar