TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Impor Gombal Libas Petani Lokal



Gemah ripah loh jinawi kata yang sering disematkan pada Indonesia. Negeri ini dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ditambah posisinya yang amat strategis.  Dari sisi geografis terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan dapat tumbuh dengan cepat.

Sebagai negara agraris, sektor pertanian di Indonesia cukup besar menyerap tenaga kerja. Dilansir dari www.kominfo.go.id 
Kepala BPS, Suhariyanto menyebutkan struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2019 masih didominasi tiga lapangan pekerjaan utama yaitu: pertanian sebesar 27,33 persen; perdagangan 18,81 persen dan Industri pengolahan sebesar 14,96 persen. Ini artinya sektor pertanian cukup mendominasi dalam menggerakkan roda ekonomi negara.

Sejarah mencatat Indonesia pernah mengalami masa swasembada pangan, khususnya komoditas beras, pada dekade 1980-an. Sejarah juga menunjukkan  Indonesia pernah mengalami kejayaan bawang putih di era 1990an. Namun akhirnya semakin merosot akibat gempuran bawang putih impor. 

Meski Indonesia dikenal sebagai negara agraris, ironisnya kerap mengimpor bahan pangan dari negara-negara lain.

Ditengah pandemi Covid-19 saat perekonomian China mulai pulih,  berdampak pada ekspor dan impor Indonesia pada Negeri Tirai Bambu tersebut. 

Selama April 2020, ekspor Indonesia ke Cina mencatatkan kenaikan tertinggi dari negara lainnya, naik USD 227,6 juta dibandingkan Maret 2020. 
Begitu juga dengan impor asal Cina, yang merupakan tertinggi di Indonesia. Nilai impornya naik USD 762,3 juta dibandingkan bulan sebelumnya.
(Geloranews.id. 15/05/2020)

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto mengatakan, angka tersebut didominasi oleh komoditas sayur-sayuran yang pasokannya memang masih perlu dibantu oleh impor, seperti bawang putih dan kentang industri.

Ekonom senior Faisal Basri menyebutkan Indonesia terlalu bergantung pada Cina. Hampir 67,5% sayuran yang ada di Indonesia diimpor dari Cina. Selain itu Indonesia juga terlalu mengandalkan Cina sebagai negara tujuan ekspor. Faisal menduga derasnya impor karena banyak proyek Indonesia yang merupakan investasi Cina.

Dilansir dari gelora news.id, Direktur Program Centre For Economic and Democracy Studies (CEDeS), Edy Mulyadi meminta Presiden Jokowi merealisasikan janji kampanyenya akan menyetop impor pangan. Pasalnya Indonesia hingga kini masih impor sayuran dari China dan mencapai Rp 11,5 Triliun dan buah-buahan sekitar Rp 22,5 Triliun. Edy merasa prihatin dengan nasib para petani sayur dan buah. Beberapa waktu lalu beredar video petani membuang sayuran karena harganya jatuh. Biaya produksi tidak seimbang dengan biaya harga jualnya.

Terkait persoalan ekspor-impor yang merupakan urusan perdagangan antar negara, ini terkait dengan konvensi internasional yang menjadi landasan setiap negara untuk menjalankan politik luar negerinya. Dalam hal kebijakan impor yang diputuskan, Indonesia tidak lepas dari pengaruh  kebijakan di pasar global yang dibuat lembaga tingkat dunia yaitu Konsensus Washington. Inti dari Konsensus Washington adalah privatisasi, liberalisasi dan deregulasi. Akibat praktek itu, negara dan rakyat Indonesia tidak lagi punya kedaulatan. Yakni kekuatan dalam mengatur produksi, distribusi dan konsumsi di sektor pangan. Saat ini  sektor pangan telah bergantung pada mekanisme pasar yang dikuasai oleh segelintir perusahaan raksasa. 

Impor yang terus menggila juga disebabkan oleh kebijakan dan praktik yang menyerahkan urusan pangan pada perdagangan bebas (1995, Agreement on Agriculture, WTO). Negara pun dikooptasi menjadi antek liberalisasi perdagangan.

Kementerian perdagangan mencatat impor bawang putih yang sudah masuk ke tanah air tanpa persetujuan (PI) mencapai 28 ribu ton. Hal tersebut mencerminkan importasi bawang putih dapat dilakukan dengan mudah. Maka akan akan terbuka jalan bagi siapa pun melakukan impor bawang putih.
(katadata.co.id /23/04/2020)

Pemerintah semestinya membuat perencanaan yang jelas, terukur dan terarah dalam mengatasi persoalan turunnya produksi pangan lokal dan melepaskan diri dari perangkap yang dipasang negara-negara kapitalis. Apalagi ketahanan pangan bukan sebatas dimensi ekonomi semata, tetapi juga merupakan bagian dari ketahanan sosial politik bangsa. Jika pemerintah tidak mampu membuat strategi yang jitu maka kebutuhan pangan rakyat akan dipertaruhkan.

Dalam pandangan Islam, kegiatan ekspor impor hanya menjadi  alternatif untuk memenuhi kurangnya pasokan komoditas yang diperlukan. Islam memandang kegiatan ini sebagai bentuk perdagangan yang di dalamnya terdapat praktik jual beli dengan berbagai derivatnya. Syariat Islam mengatur agar tidak muncul kemudharatan. Kegiatan ekspor-impor saat ini telah  merugikan petani lokal. Sebab mekanisme untuk mengatur kegiatan ini tidak berdasarkan sistem Islam melainkan sistem kapitalisme.

Cengkraman kapitalisme memberi peluang sangat besar pada para kapital mengintervensi kedaulatan negara inferior mereka. Meskipun pihak penguasa mengklaim impor ini bertujuan untuk memenuhi pasokan dalam negeri yang tidak mencukupi, namun fakta di lapangan justru petani lokal harus bersaing dengan barang impor. Tak jarang mereka harus merugi akibat kebijakan ini.

Untuk menjaga kedaulatan pangan, Khilafah akan menerapkan mekanisme agar tidak semua produk pangan di masa subur akan dikonsumsi. Tetapi ada yang disimpan untuk cadangan. Oleh karena itu Khalifah akan mendukung berbagai pengembangan teknik pengawetan pangan, sistem sirkulasi, standar bangunan penyimpanan pangan, pengaturan gaya hidup dan konsumsi masyarakat.

Optimalisasi produksi akan dilakukan di seluruh lahan yang berpotensi untuk melakukan usaha pertanian berkelanjutan yang menghasilkan bahan pokok. Upaya ini akan didukung dengan berbagai aplikasi sains dan teknologi. Mulai dari mencari lahan yang optimal untuk benih tanaman, teknik irigasi, pemupukan, penanganan hama hingga panen dan pengolahan pasca panen. 

Masyarakat juga akan diedukasi tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi pangan. Konsumsi berlebihan akan berpotensi merusak kesehatan juga meningkatkan persoalan limbah.

Begitupun manajemen logistik, yaitu masalah pangan beserta masalah yang menyertainya (irigasi, pupuk, anti hama) akan sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Yaitu dengan memperbanyak cadangan saat produksi berlimpah dan mendistribusikannya secara selektif pada saat ketersediaan mulai berkurang.

Prediksi iklim juga akan dilakukan dengan menganalisis kemungkinan terjadinya perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Dengan mempelajari fenomena alam seperti curah hujan, kelembaban udara, penguapan air permukaan serta intensitas sinar matahari yang diterima bumi. 

Selain itu Khilafah akan melakukan mitigasi bencana kerawanan pangan yaitu antisipasi terhadap kondisi kemungkinan rawan pangan yang disebabkan oleh perubahan drastis kondisi alam dan lingkungan. Mitigasi ini dibarengi dengan tuntunan saling berbagi di masyarakat dalam kondisi sulit. 

Inilah yang dilakukan oleh Khalifah untuk menjaga ketahanan pangan dan kedaulatan negara. Optimalisasi berbagai upaya dalam negeri secara optimal. Jika hal ini sudah dilakukan namun pasokan kebutuhan masih mengalami kekurangan, Khilafah akan melakukan impor dengan mekanisme yang dibenarkan oleh syariat sehingga tidak merugikan petani dalam negeri.

Telah jelas bahwa lonjakan impor yang terjadi saat wabah karena klaim produksi lokal turun dan adanya pelonggaran syarat impor, berkaitan dengan liberalisasi perdagangan yang telah disepakati oleh rezim dengan negara-negara internasional. Ini merupakan konsekuensi logis yang harus diterapkan pada kebijakan negara.  

Sesungguhnya beragam dalih yang dilempar pemerintah ke publik adalah argumen gombal rezim untuk menutupi kegagapan dan kegagalan memenuhi kebutuhan pangan rakyat di saat pandemi.

Suramnya kondisi pertanian di negara ini, tidak hanya disebabkan lemahnya perhatian pemerintah untuk membenahinya. Namun juga  disebabkan sistem penglolaan negara mengadopsi prinsip kapitalis liberal, peran negara dalam urusan publik makin minimal. Padahal dengan penduduk yang mayoritas muslim semestinya negara dikelola sesuai aturan Islam.

Politik ekonomi Islam menetapkan pertanian harus diarahkan mampu berswasembada, untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat. Selain itu dalam tahap awal,  sektor ini merupakan sumber ekonomi utama yang dijadikan sebagai sumber pendapatan devisa untuk mengembangkan sumber ekonomi utama yang selanjutnya yaitu: perindustrian, perdagangan dan tenaga manusia/jasa.  (Abdurahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam).

Dalam Islam perdagangan luar negeri tidak dilakukan untuk mengikuti konsep pasar bebas. Oleh karena itu, negara mengatur komoditas yang boleh diekspor dan diimpor agar sejalan dengan kepentingan politik pertanian negara, kemaslahatan petani dan rakyat secara umum.

Dengan tata kelola yang sempurna inilah, Islam mewujudkan ketahanan pangan negara. Ketahanan pangan merupakan salah satu masalah strategis yang wajib diperhatikan penguasa. Untuk itu ketahanan pangan yang tangguh harus didukung dengan kekuatan politik. Karena menjadi bagian kekuatan negara agar terhindar dari intervensi asing. Apalagi kini, isu pangan menjadi alat politik bangsa-bangsa penjajah guna mempengaruhi situasi politik suatu negara.

Wallahu a’lam.

Oleh : Zahida Arrosyida, S.Hut.
(Revowriter Kota Malang)

Posting Komentar

0 Komentar