TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Impor Bawang Putih dan Ilusi Swasembada


Impor bawang putih kembali masuk Indonesia. Masyarakat menyambut gembira karena harga bawang putih mulai turun. Sebelumnya harga bumbu masak ini sempat meroket Rp 55.000,-/kg. Namun, tidak demikian dengan petani bawang putih di Temanggung. Kebijakan impor yang bertepatan dengan panen raya, menyebabkan petani merugi.

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu wilayah sentra penghasil bawang putih terbesar di Pulau Jawa dan nomor dua se-Indonesia, setelah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Menurut Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Suwandi, ada 3.300 ha lahan yang panen bawang putih. Panen raya terjadi di Desa Petarangan Kecamatan Kledung, Temanggung, pada akhir Maret lalu. (https://semarang.bisnis.com/read/20190328/536/905725/temanggung-panen-bawang-putih-3.300-hektare)

Tiap Tahun Impor

Siapa sangka, impor bawang putih sudah berlangsung selama 22 tahun dengan volume dan nilai yang tidak sedikit, bahkan cenderung meningkat. Alasannya, pasokan dalam negeri tidak mencukupi, sehingga lonjakan harga tidak terkendalikan. 

Sungguh miris, negara agraris ini untuk memenuhi kebutuhan bawang putih, 95% disuplai dari impor. Bahkan, di tahun 2018 Indonesia menjadi negara pengimpor bawang putih terbesar di dunia. Swasembada produksi bawang putih pun masih menunggu tahun 2021. Indonesia sendiri baru mulai menanam bawang putih tahun 2017. Padahal bawang putih merupakan salah satu kebutuhan pangan yang penting.

Menurut Spudnik Sujono, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, "Tahun 1998 dan 1999 kita memang tidak bisa memenuhi seluruhnya, tapi sudah 60%-70%. Tapi begitu impor dibuka, impor terus dan turun produksi dalam negeri. Sampai saat ini dari 500 ribu ton kebutuhan, kita hanya memenuhi 4 persen atau 20 ribu ton." (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3506263/impor-dibuka-sejak-1998-bawang-putih-china-mengalir-ke-ri)

Wajar jika kemudian para petani enggan menanam bawang putih, karena kebijakan impor menyebabkan harga bawang putih lokal anjlok, petani pun merugi. Di sisi lain, pemerintah pun tidak mengambil langkah untuk memborong bawang putih lokal dengan harga yang layak dari petani.

Impor Sumber Korupsi

Tidak dipungkiri, kebijakan impor merupakan lahan basah bagi pelaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa orang yang diduga terlibat kasus suap kuota impor bawang putih menambah deret panjang kasus korupsi. KPK menangkap mantan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Dhamantra dan lima orang lainnya yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.I Nyoman Dhamantra dan orang kepercayaannya Mirawati Basri, diduga menerima Rp 3,5 miliar dari pengusaha untuk mengurus kuota impor bawang putih.

Impor juga menjadikan banyak pihak ingin meraih keuntungan di dalamnya. Tidak heran permainan pasar sering terjadi. Barang ditimbun agar langka di pasaran, lalu harga pun melonjak. Akhirnya impor menjadi solusi. Setelah impor masuk dan harga turun, di dalam negeri panen raya, tapi petani "tak raya" karena tak laku. Besar pasak daripada tiang. Demikianlah siklus tahunan impor.

Islam Menjamin Ketahanan Pangan

Dalam Islam, penguasa memiliki 2 peran sebagai raain (pelayan) dan junnah (pelindung). Negara khilafah wajib menjamin kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya, baik muslim maupun non muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyatnya), dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR. Muslim dan Ahmad)

Untuk menjamin katahanan pangan, negara Khilafah menerapkan politik pertanian. Politik pertanian tidak terpisahkan dari berbagai bidang lainnya seperti industri, perdagangan, jasa, pertanahan dan lain sebagainya. Kebijakan pertanian yang dijalankan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, yaitu dengan jalan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan berbagai cara yang dapat meningkatkan produktivitas lahan. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan berbagai cara yang dapat menambah luas lahan pertanian yang dapat ditanami.

Tanggung jawab ini harus dilaksanakan oleh Khilafah dan tidak boleh dialihkan pada pihak lain, apalagi korporasi. Negara Khilafah harus mengelola urusan pangan  dari hulu sampai ke hilir. Misalnya, menjamin berjalannya proses produksi dan menjaga stok pangan. 

Karenanya, Khilafah akan mendukung penuh usaha pertanian yang dilakukan rakyatnya, dengan memberikan kemudahan mengakses bibit terbaik, teknologi pertanian terbaru, subsidi, infrastruktur pertanian, jalan, komunikasi dan sebagainya. Termasuk menyelenggarakan riset, pendidikan, pelatihan, pengembangan dan sebagainya. Hukum pertanahan dalam Islam diterapkan, sehingga mencegah penguasaan lahan dan menjamin semua tanah terkelola maksimal.

Pada aspek distribusi dan stabilisasi harga, maka distribusi dan pembentukan harga dalam Islam mengikuti hukum permintaan dan penawaran yang terjadi secara alami, tanpa adanya intervensi negara. Pemerintah hanya melakukan pengawasan jika terjadi kondisi yang tidak normal dengan mengambil dua kebijakan utama yaitu menghilangkan penyebab distorsi pasar seperti penimbunan, kartel, dan sebaginya. Juga menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran.

Insyaallah, dengan diterapkankannya politik ekonomi Islam oleh negara Khilafah, masalah kelangkaan pangan tidak akan terjadi, negara mampu menyediakan pangan secara mandiri tanpa harus bergantung pada impor semata. Wallahu'alam bishowab.

Oleh: Febiyanti

Posting Komentar

0 Komentar